MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Sebuah organisasi yang dinamai Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), sebagai ujung tombak di tengah tengah masyarakat selama ini masih banyak keluh kesah masalah sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional di lapangan, selain itu masalah tingkat kesejahteraan mereka masih belum sebanding dengan pekerjaan yang diemban, hal ini harus terus dipikirkan oleh Pemerintah, walaupun secara garis besar anggota PPDI tidak menuntut kesejahteraan tidak mengacu pada jumlah berapa besaran prosentase yang harus diberikan, ini yang disampaikan oleh Dewan Penasehat PPDI Kabupaten Blitar Panoto kepada wartawan di sela sela acara sosialisasi wawasan kebangsaan dan peningkatan kapasitas SDM PPDI Kabupaten Blitar di Kampung Coklat Minggu (16/01/22). "PPDI yang berkibar sejak tahun 2010 atau dalam kurun waktu 10 tahun belum memiliki apa apa yang bisa mendukung program kerja, sehingga hal ini sungguh sangat memprihatinkan, PPDI sebagai ujung tombak di wilayah sungguh sangat memiliki peranan besar dan strategis mendukung program pemerintah, untuk itu perlu kiranya pemerintah memberi perhatian," kata Panoto. Dikatakan pula oleh Panoto yang juga sebagai Sekertaris Komisi III DPRD Kabupaten Blitar juga mengungkapkan untuk Kabupaten Blitar yang ada 220 Desa dengan 22 Kecamatan harus mendapatkan perlakuan yang adil, walaupun itu adil tapi tidak harus sama, mengingat bila ditinjau dari letak geografisnya Kabupaten Blitar ada 2 bagian, yakni Blitar Utara dan Blitar Selatan karena adanya aliran Sungai Brantas, tentunya juga harus difikirkan kesejahteraan yang ada di Blitar Selatan. "Kami tidak mentargetkan berapa nanti Pemkab Blitar bisa mewujudkan harapan anggota PPDI termasuk untuk pengadaan kendaraan operasional,"tandas Panoto yang juga berangkat dari bendera partai PKB ini. Pada acara siang itu yang juga dihadiri oleh Guntur Wahono anggota DPRD Provinsi Jatim, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto, Ketua DPD PPDI Jatim bersama tim, Kepala Disporbudparda Suhendro Winarso, Guntur Wahono banyak mendengar keluhan anggota PPDI yang juga dihadiri oleh pengurus PPDI Mataraman, Blitar,Kediri, Tulungagung dan Trenggalek, pada umumnya PPDI sangat membutuhkan bantuan kendaraan operasional, Guntur meminta agar PPDI membuat proposal yang harus diajukan hingga batas ahir bulan Februari untuk dikirim ke DPRD Provinsi, dan yang tidak sabar menunggu realisasi anggaran turun Guntur Wahono dengan koordinasi dengan ketua DPRD Kabupaten Blitar secara spontan menyerahkan mini Bus warna putih sebagai mobil siaga yang masih dibranding kusus operasional Partai berlambang kepala banteng. "Atas koordinasi dengan ketua DPRD untuk membantu kelancaran tugas tugas PPDI maka saya serahkan kunci kontak berikut STNK mobil, monggo nanti branding itu dirubah sendiri," kata Guntur. (za/mp).

---