- Pastikan Wilayah Aman, Babinsa Dan Komduk Terus Aktif Laksanakan Patroli Malam.
- Kakanwil Kemenag Banten Dorong Konsolidasi Zakat yang Efektif dan Berdampak.
- Dispendukcapil Kota Blitar 2027 Jemput Bola IKD Perkuat Layanan Adminduk Digital: SIPAK,WADUK SAE.
- Demokrat Minta Belanja Operasional Birokrasi Lebih Efisien, Anggaran Pembangunan Masyarakat Diperbesar
- Infrastruktur, Pertanian dan UMKM Jadi Perhatian Demokrat dalam APBD Barito Utara 2027
- Demokrat Dorong Optimalisasi PAD Barito Utara, Pajak dan Retribusi Jangan Bebani Masyarakat
- Fraksi Demokrat Setujui Raperda APBD 2027, Patih Herman Sampaikan Tiga Catatan Penting
- Puskesmas Rawat Inap Diminta Penuhi Standar, PDI Perjuangan Tekankan Pemerataan Layanan Kesehatan
- Air Bersih dan Jalan Penghubung Antardesa Jadi Sorotan PDI Perjuangan dalam APBD 2027
- PDI Perjuangan Dorong Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif, Potensi Lokal Harus Jadi Kekuatan Daerah
KemenKopUKM Libatkan Elemen Masyarakat Rumuskan Standar Layanan Informasi Publik PPID

Keterangan Gambar : Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi KemenKopUKM Budi Mustopo
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta – Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melibatkan sejumlah elemen masyarakat dalam merumuskan kebijakan standar layanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KemenKopUKM untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi KemenKopUKM Budi Mustopo mengatakan, sebagaimana arahan dari Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim, pihaknya melibatkan berbagai unsur masyarakat yang terdiri dari pelaku usaha, instansi pemerintah terkait (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Informasi Pusat), praktisi/akademisi, dan pelaku usaha (koperasi dan UMKM)
Hal itu dilakukan dalam rangka membangun kepercayaan publik guna mewujudkan Good Governance. Oleh karena itu ia menilai penting untuk merumuskan kebijakan standar layanan informasi publik PPID KemenKopUKM dengan melibatkan stakeholder.
Baca Lainnya :
- Dispendukcapil Kota Blitar 2027 Jemput Bola IKD Perkuat Layanan Adminduk Digital: SIPAK,WADUK SAE.
- Supian Suri: Korpri Harus Hadir di Tengah Masyarakat, Bukan Sekadar Organisasi
- Mujib : Dukungan kepada Prabowo “Kami Bersama Prabowo” Bentuk Loyalitas Tiada Batas.
- Bupati Tangerang Lakukan Ground Breaking Pembangunan Tanggul Sungai Cimanceuri Pagedangan.
- Koramil Bersama Komduk Intensif Jaga Wilayah Tetap Aman dan Kondusif.
“Kami ingin merumuskan standar layanan informasi ini, untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat,” kata Budi Mustopo dalam keterangan resminya, Jakarta, Jum’at (22/3).
Standar Layanan Informasi Publik PPID KemenKopUKM menurut Budi, menjadi tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraaan pelayanan serta acuan penilaian kualitas pelayanan dan jaminan hak serta kewajiban masyarakat melalui pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya.
“Selain itu untuk meningkatkan kepercayaan terhadap publik, kami memberikan keterbukaan dan akses publik secara transparan, serta memonitoring dan mengevaluasi dengan mendorong pelayanan publik di lingkungan KemenKopUKM agar senantiasa berbenah serta rutin meninjau kembali standar pelayanan yang ada,” ujar Budi.
Budi juga menekankan, melalui forum ini diharapkan standar layanan yang sedang disusun melalui uji publik, mendapat masukan serta saran dari berbagai pihak terkait.
“Dalam dokumen standar pelayanan ini kami juga lengkapi dengan komponen service delivery. Komponen service delivery wajib dipublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai media publikasi yang tersedia, agar memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang layanan,” ucap Budi.
Budi berharap rumusan kebijakan standar layanan informasi ini dapat segera disahkan, sehingga PPID KemenKopUKM dapat secara optimal melayani masyarakat khususnya pelaku koperasi dan UKM.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).

.jpg)
.jpg)


.jpg)










