MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri. Penegasan tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kemandirian pangan tidak akan tercapai tanpa penyelesaian persoalan mendasar yang dihadapi petani, mulai dari akses pupuk, harga gabah, hingga birokrasi yang berbelit-belit.

Baca Lainnya :

• Prabowo Targetkan 30 Ribu Koperasi Merah Putih dan Swasembada Bawang Putih

“Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit,” ujar Presiden.

Prabowo menegaskan bahwa pembenahan birokrasi harus menjadi prioritas agar pemerintahan bekerja lebih efisien, bersih, dan berpihak kepada rakyat. Menurutnya, negara harus hadir untuk memudahkan masyarakat, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit,” tegasnya.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada petani, penyuluh pertanian, pemerintah daerah, TNI, Polri, koperasi, serta BUMN pangan yang telah berkontribusi memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam satu tahun terakhir.

Pemerintah kini menargetkan swasembada bawang putih dalam tiga tahun mendatang sebagai bagian dari strategi memperkuat kedaulatan pangan nasional.

“Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita mampu mencapai hal-hal yang besar dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung,” kata Prabowo.

Di sektor perikanan, Presiden menyampaikan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Hingga saat ini, sebanyak 100 kampung nelayan telah dibangun lengkap dengan fasilitas pendukung, dengan target 1.386 kampung nelayan beroperasi pada akhir Desember 2026.

Sementara itu, di sektor ekonomi kerakyatan, Prabowo menyoroti perkembangan Koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, sebanyak 10 ribu koperasi telah didirikan dan dioperasikan, dengan sekitar 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal.

“Target kita akhir tahun 2026 harus 30 ribu Koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa koperasi merupakan instrumen penting untuk memperkuat posisi rakyat dalam rantai pasok serta mencegah praktik ekonomi yang merugikan masyarakat.

 “Karena itu rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan,” pungkas Presiden.(AS/MP).