MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminjam dana sebesar Rp 3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi sorotan politik dan fiskal. Di tengah tekanan anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat, Pemprov Jabar memilih skema pembiayaan agar pembangunan tidak berhenti.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan kondisi fiskal Pemprov Jabar saat ini berada dalam tekanan. Berkurangnya transfer dari pemerintah pusat membuat ruang belanja daerah semakin terbatas, sementara sejumlah program pembangunan sudah dirancang dan harus tetap berjalan.

Hal tersebut disampaikan Ineu saat kegiatan pengawasan pemerintahan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Majalengka di salah satu rumah makan, Sabtu (15/8/2026).

Baca Lainnya :

• Pengeroyokan Brutal di Majalengka, 4 Orang Diamankan, 3 Diburu
• Harga Cabai Bikin Dapur Tertekan, Bupati Majalengka Ajak Warga Menanam
• Baznas Majalengka Siapkan 10 Masjid Jadi Motor Penggerak Ekonomi Umat
• Yonif TP 338 Majalengka Bergerak, dari Pangan hingga Kesehatan
• Bupati Eman Hadir, Makom Albab Majalengka Siap Tancap Gas 2026-2031

Menurut Ineu, rencana pinjaman Rp 3,4 triliun tersebut telah masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Dana itu diarahkan untuk membiayai sejumlah program pembangunan yang dianggap mendesak dan menjadi prioritas Pemprov Jawa Barat.

"Pinjaman ini peruntukannya digunakan untuk pembangunan. Tahun 2026 kita dalam posisi defisit karena ada pengurangan transfer daerah dari pemerintah pusat, sementara program pembangunan harus tetap berjalan," ujar Ineu.

Bukan Sekadar Jalan

Ineu menjelaskan, sektor infrastruktur menjadi salah satu sasaran utama penggunaan dana pinjaman tersebut. Pembangunan tidak hanya menyangkut jalan provinsi, tetapi juga mencakup irigasi, penerangan jalan umum (PJU), sarana pendidikan hingga fasilitas kesehatan.

Menurut dia, infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan yang paling mudah dirasakan masyarakat karena berkaitan langsung dengan mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Karena itu, keterbatasan fiskal tidak boleh membuat pembangunan infrastruktur strategis kembali tertunda.

Namun, di balik kebutuhan pembangunan tersebut terdapat konsekuensi yang tidak bisa diabaikan, pinjaman berarti menambah kewajiban pemerintah daerah pada masa mendatang.

Di titik inilah, kebijakan pinjaman Rp 3,4 triliun menjadi isu penting yang harus diawasi DPRD dan publik. Pemerintah dituntut memastikan setiap rupiah pembiayaan benar-benar masuk ke program prioritas dan menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

Utang untuk Menjaga Ekonomi Tetap Bergerak

Ineu berpandangan, pembangunan infrastruktur juga memiliki efek berantai terhadap perekonomian masyarakat.

Ketika proyek pemerintah tetap berjalan, aktivitas ekonomi di sekitar proyek ikut bergerak. Mulai dari tenaga kerja, pelaku usaha kecil, penyedia jasa hingga sektor pendukung lainnya dapat memperoleh manfaat.

"Walaupun sedikit, walaupun tidak memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat, paling tidak ada pergerakan ekonomi yang terjadi. Kehidupan masyarakat di masa-masa sulit ini masih ada pergerakan ekonomi yang bisa dirasakan di bawah," katanya.

Meski demikian, keberlanjutan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya proyek yang dikerjakan. Efektivitas penggunaan pinjaman, kemampuan membayar cicilan, serta dampaknya terhadap APBD berikutnya menjadi bagian penting yang harus diperhitungkan.

Ineu mengatakan Pemprov Jawa Barat menargetkan pinjaman tersebut dapat dilunasi selama masa jabatan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Harapannya, kondisi perekonomian kembali membaik sehingga transfer dari pemerintah pusat juga meningkat dan sebagian ruang fiskal dapat digunakan untuk membayar kewajiban pinjaman.

"Diharapkan tahun depan kalau ekonominya mulai membaik, DAU dan DAK dari pemerintah pusat lancar lagi, sebagian bisa untuk membayar cicilan dan bisa dibayar selama periode beliau," tuturnya.

Pembangunan Jangan Berhenti di Jalan Provinsi

Ineu juga menekankan pentingnya konektivitas pembangunan dari tingkat provinsi hingga desa.

Menurutnya, pembangunan tidak bisa hanya berorientasi pada jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar. Infrastruktur provinsi harus terkoneksi dengan jalan kabupaten, kecamatan hingga desa agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Dukungan tersebut, kata dia, juga diarahkan melalui bantuan keuangan kepada daerah dan desa yang diselaraskan dengan program prioritas Pemprov Jawa Barat.

Persoalannya kini bukan sekadar dari mana uang pembangunan diperoleh, melainkan bagaimana uang tersebut dikelola dan dikembalikan dalam bentuk manfaat nyata bagi masyarakat.

Rencana pinjaman Rp 3,4 triliun dengan demikian menjadi ujian fiskal sekaligus politik bagi Pemprov Jawa Barat. Pemerintah harus membuktikan bahwa pembiayaan tersebut mampu menjaga pembangunan dan menggerakkan ekonomi tanpa berubah menjadi beban baru bagi APBD di masa mendatang. ** (Agit)