Megapolitanpos.com, Jakarta- Kabar baik disampaikan MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas untuk para tenaga honorer. Khabar tersebut disampaikan Dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Jumat (24/2/2023), lalu. MenPAN-RB mengaku  pemerintah tidak akan gegabah menghapus honorer per 28 November 2023.

Bahkan Anas mengaku Presiden Jokowi mengarahkan penyelesaikan tenaga non-ASN atau honorer harus menempuh jalan tengah yang baik.“Presiden Jokowi sudah memerintahkan, kita (pemerintah) sedang cari solusi jalan tengah. Presiden punya perhatian terhadap penataan tenaga non-ASN,” ujar MenPAN-RB.

Artinya tegas Anas, pemerintah masih mencari solusi agar tenaga honorer tidak diberhentikan.

Baca Lainnya :

• KTH Blitar Marah Kerahkan Massa Gruduk Perhutani Tuntut Penyelesaian Masalah 90 Hari
• Segenap Jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Tangerang mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia ke -81
• Pin Garuda Emas PAW Hendi Sang Jurnalis Siap Laksanakan Tugas Partai
• Dengar Kisah Marbot Jadi Panglima di 1 Muharram 1448 H, Ini Pesan Menyentuh Ketua DPRD Kota Bogor
• Warga Baru PSHT Cabang Kota Blitar, Gerbang Masuk Persaudaraan

“Kita (pemerintah) sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah. Sebisa mungkin tidak ada pemberhentian, karena teman-teman non-ASN ini sudah berjasa,” kata Menteri Anas

Selain bersama APPSI, solusi jalan tengah untuk penyelesaian tenaga honorer juga sudah dibahas bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Pada Rakarnes APPSI, MenPAN-RB mengakui jika honorer sudah memiliki kontribusi sesuai dengan perannya dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan.

Lantaran honorer sudah banyak berjasa, pemerintah mencari solusi terbaik bagi tenaga non-ASN yang kini jumlahnya 2,3 juta sesuai data dasar di BKN.

Dari jumlah tersebut, 1,8 juta di antaranya telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak (SPTM) dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Dikatakan Anas memang ada beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN. Namun, bisa dikerjakan

“Fakta di lapangan, peran tenaga non-ASN sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kita tidak memungkiri itu,” tutupnya. (ASl/Red/MP)