MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Banyak program pembangunan berjalan sesuai rencana, namun justru menuai resistensi publik. Persoalannya bukan terletak pada kebijakan, melainkan pada cara pemerintah mengomunikasikannya.

Komunikasi pembangunan yang tepat menjadi prasyarat penting agar kebijakan tak hanya sah secara administratif, namun juga diterima secara sosial oleh masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya komunikasi inilah yang menjadi benang merah dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Strategi Komunikasi Pembangunan untuk Keterbukaan Informasi Publik” yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kabupaten Majalengka di Gedung Kokardan Majalengka, Rabu (17/12/2025).

Baca Lainnya :

• Ineu Bongkar Alasan Jabar Pinjam Rp 3,4 Triliun di Tengah Defisit
• Kapolres Majalengka Gerakkan Jajaran Bagikan 20 Ribu Bendera Merah Putih
• DPR RI, Ateng-Ledia Sosialisasikan Perlindungan Anak di Era Digital
• 26.547 Obat Terlarang Disita, Kapolres Majalengka Perketat Perburuan
• 6.426 Botol Miras Digilas, Bupati Majalengka Gaspol Berantas Peredaran Ilegal

Hadir sebagai narasumber Ketua ICMI Majalengka Dr. H. Diding Bajuri, M.Si, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Majalengka Irwan, ST, MM, serta perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) Majalengka Dr. H. Nurhidayat, M.Pd. 

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramadhan, jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Majalengka, serta diikuti para jurnalis dari berbagai media di Majalengka.

Ketua ICMI Majalengka Dr. H. Diding Bajuri menegaskan bahwa FGD ini tidak sekadar menjadi forum diskusi, melainkan ruang refleksi bersama tentang bagaimana pemerintah membangun komunikasi yang baik dan dapat diterima masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari realisasi anggaran atau selesainya proyek fisik, tapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami tujuan, proses, dan manfaat kebijakan tersebut. 

Karena itu, komunikasi pemerintah harus disusun secara matang sebelum disampaikan ke ruang publik.

"Pesan pembangunan harus berbasis data, disampaikan dengan narasi yang tepat, serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat," ujar Diding.

Dia  menambahkan, sering kali terjadi jarak antara idealitas kebijakan dan realitas di lapangan. Di sinilah peran komunikasi menjadi sangat penting sebagai jembatan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat.

"Narasi dan diksi harus berdasarkan data. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang benar sekalipun bisa disalahpahami," katanya.

Dosen Pascasarjana Universitas Majalengka ini juga menekankan bahwa komunikasi merupakan kunci dalam kehidupan sosial, mengingat manusia hidup dalam keberagaman, bukan keseragaman. Oleh karena itu, model komunikasi harus bersifat adaptif dan kontekstual.

“Kita semua ini adalah cendekiawan, termasuk wartawan yang sehari-hari menulis dan membentuk opini publik. Maka kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif melalui komunikasi yang mencerdaskan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Majalengka Irwan menyoroti tantangan komunikasi di era digital. Menurutnya, transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak terelakkan dalam tata kelola pemerintahan modern dan kehidupan bermasyarakat.

“Kunci komunikasi publik hari ini adalah data. Komunikasi yang berbasis data akan lebih dipercaya, dan pesan yang disampaikan pun lebih mudah diterima masyarakat,” kata Irwan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik tetap memiliki batasan. Tidak semua informasi dapat dibuka secara penuh karena adanya ketentuan perundang-undangan terkait informasi yang dikecualikan.

"Transparansi bukan berarti membuka semuanya tanpa konteks. Yang terpenting adalah menyampaikan informasi secara benar, proporsional, dan sesuai kebutuhan publik," tambahnya.

Dari sudut pandang keagamaan, Dr. H. Nurhidayat, M.Pd menilai bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga kesungguhan dan kepekaan sosial.

“Komunikasi itu menuntut kemauan untuk bersusah payah dan terus melatih keterampilan. Ada kunci sederhana yang sering saya sebut 3D: duit, dekat, dan doa,” ujarnya, disambut senyum peserta.

Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif. Para peserta yang mayoritas berasal dari kalangan jurnalis aktif menyampaikan pandangan serta pengalaman mereka terkait dinamika komunikasi kebijakan publik di Majalengka.

Suasana FGD pun terasa hangat dan cair. Panitia turut menghadirkan hiburan ringan, coffee break, serta pembagian door prize yang menambah antusiasme peserta tanpa mengurangi substansi diskusi.

Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramadhan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka sangat terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

“Pemerintah daerah sangat terbuka terhadap kritik. Kritik justru kami pandang sebagai energi untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Dena.

Dena menambahkan, keterbukaan informasi dan komunikasi yang sehat merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik.

Oleh karena itu, Pemkab Majalengka berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat agar setiap program pembangunan dapat dipahami secara utuh.

"Sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan insan pers menjadi kunci agar pembangunan di Majalengka tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat," tutupnya. ** (agit)