- Ratusan Mahasiswa LSPR Tampilkan Ekosistem Project-Base Learning melalui COMMFEST 2026 di SMESCO
- PB. Formula: Hukum Cenderung Tajam Ke Bawah Tapi Tumpul Ke Atas
- Maruarar Siraid : Oktober BRI Segera Luncurkan Pinjaman KUR Tanpa Bunga untuk UMKM
- Kunjungan Menteri PKP Berkah untuk Warga Blitar, Tambah Kuota 444 Unit RTLH
- Gerindra Majalengka Gaspol Kaderisasi, 100 Calon Kader Dilepas
- Diskon Besar di Jakarta Fair 2026, Smart Lock hingga Perabot Rumah Dijual Mulai Rp10 Ribuan
- Aspirasi Warga Tak Lagi Mandek, DPRD Majalengka Kebut Proyek Miliaran
- Aspirasi Warga Terealisasi 2026, Jembatan Cijurey Siliwangi Dibangun Rp 19 Miliar
- Demi Keselamatan dan Daya Saing, Iperindo Usulkan Transisi B50 Dilakukan Bertahap
- Peternak Rakyat Desak Evaluasi Impor Satu Pintu SBM, Harga Pakan Melonjak Rp2.000 per Kg
BP2MI Usul Kenaikan Upah Pekerja Migran Indonesia di Hongkong dan Singapura, Ini Besarannya

Keterangan Gambar : Kepala BP2MI Benny Rhamdani bersama jajarannya saat memimpin konferensi pers Usulan Kenaikan Upah Pekerja Migran Indonesia di Hongkong dan Singapura.
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengusulkan kenaikan upah bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Hongkong dan Singapura.
"Ini pertama kalinya dari enam tahun terakhir gaji PMI Singapura dan Hongkong akan kami usulkan dinaikkan beberapa persen," kata Benny dalam konferensi pers Usulan Kenaikan Upah Pekerja Migran Indonesia di Hongkong dan Singapura, di ruang Command Center BP2MI, Jakarta, Kamis (6/7/2023).
Adapun alasan pihaknya mendorong kenaikan upah tersebut, dijelaskan Benny, selain pemerintah Singapura tidak mengatur besaran upah minimal untuk pekerja asing sektor domestik, selama enam tahun terakhir upah yang diterima PMI rata-rata sebesar 550 dolar Singapura atau sekitar Rp 6 juta per bulan. Besaran upah itu berlaku sama baik bagi pekerja yang berpengalaman maupun baru.
Baca Lainnya :
- Ratusan Mahasiswa LSPR Tampilkan Ekosistem Project-Base Learning melalui COMMFEST 2026 di SMESCO
- PB. Formula: Hukum Cenderung Tajam Ke Bawah Tapi Tumpul Ke Atas
- Maruarar Siraid : Oktober BRI Segera Luncurkan Pinjaman KUR Tanpa Bunga untuk UMKM
- Kunjungan Menteri PKP Berkah untuk Warga Blitar, Tambah Kuota 444 Unit RTLH
- Gerindra Majalengka Gaspol Kaderisasi, 100 Calon Kader Dilepas
"Dalam pelaksanaan pekerja asing di Singapura, pemerintah di sana tidak mengatur besarnya upah minimal untuk pekerja asing sektor domestik di negaranya. Besaran upah ditentukan oleh kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja," terang Benny.
"Selama enam tahun terakhir ini gaji atau upah pekerja asing sektor domestik 550 dolar Singapura dan itu berlaku sama baik mempunyai pengalaman atau tidak," bebernya.
Oleh karena itu, lanjut Benny, BP2MI mengusulkan kenaikan gaji pekerja migran dalam dua skema besaran upah.
"Sehingga kita mengusulkan terkait pembeda dan kenaikan. Kenaikan bagi yang (PMI) baru atau belum punya pengalaman, dari 550 menjadi 750 dolar Singapura, kenaikan sekitar 200 dolar Singapura. Bagi pekerja yang sudah berpengalaman atau perpanjangan kontrak dari 550 menjadi 9 ratus dolar Singapura, artinya kenaikannya kurang lebih 350 dolar Singapura," rinci Benny.
Selanjutnya untuk PMI yang ada di Hongkong, BP2MI mengusulkan besaran upah minimal sebesar 4.730 dolar Hongkong atau sekitar Rp 9 jutaan bagi PMI yang belum memiliki pengalaman, ditambah tunjangan makan sebesar 1.196 dolar Hongkong.
Sedangkan, bagi PMI yang sudah berpengalaman bekerja dari Hongkong dan Taiwan besaran upah yang diberikan sebesar 5.500 dolar Hongkong (Rp 10 jutaan) per bulan ditambah tunjangan makan sebesar 1.196 dolar Hongkong.
"Dan khusus bagi pekerja migran Indonesia yang memperpanjang kontrak kerjanya, upah minimal per bulan yang diberikan adalah sebesar 6 ribu dolar Hongkong ditambah tunjangan makan sebesar 1.196 dolar Hongkong," ujar Benny.
Benny mengatakan usulan kenaikan upah bagi PMI tetap menghormati peraturan pihak terkait dari Hongkong dan Singapura. Ia pun menyakini dengan naiknya standar upah di Hongkong bagi PMI dengan berbasis kompetensi atau kemampuan akan segera diikuti oleh pemerintah negara lain yang juga menempatkan pekerjanya ke Hongkong.
"Guna merealisasikan usulan ini, kami BP2MI akan terus secara intensif melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan Perwakilan RI di Hongkong dan Singapura," tuntas Benny.(*)

















