MEGAPOLITANPOS.COM- Blitar, Jatim – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, menegaskan pemerintah terus memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM melalui percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam kunjungan kerja di Kota Blitar, Kamis (02/07/26).

ia menyampaikan bahwa plafon KUR  Rp100 juta kr bawah kini dapat diakses tanpa agunan tambahan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat.

Maruarar juga meminta BRI meningkatkan penyaluran KUR mulai Oktober mendatang agar semakin banyak pelaku UMKM dapat menikmati manfaat program tersebut. Dengan bunga efektif pertahun sekitar 6 persen (0,5) persen perbulan, proses yang lebih mudah, cepat, dan murah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.

Baca Lainnya :

• Alfamart dan Cussons Baby Kembali Berkolaborasi melalui Alfamart Sahabat Posyandu, Sasar 2.800 Ibu dan Anak di Juli
• Ketua KONI Kota Blitar Bersama Jajaran Pengurus Bahas Penyamaan Visi Misi
• Pemdes Gaparang Salurkan BLT DD Tahap II untuk 34 KPM
• Semarak Halal Fest ke-2 dan Milad MUI ke 51. MUI Kec. Periuk Mengikuti Empat Cabang Lomba
• Diskominfo Majalengka Gerak Cepat, 250 Admin Medsos Dilatih Hadapi Sentimen Negatif

Menurut Maruarar, keberhasilan program pemerintah tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari BRI, pemerintah daerah, kementerian, hingga TNI, Polri, dan instansi terkait. Ia menilai semangat kebersamaan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain sektor UMKM, Maruarar juga menyoroti program renovasi rumah yang menunjukkan peningkatan signifikan di Blitar. Ia optimistis pada 2026 khususnya Kota Blitar dapat terbebas dari rumah tidak layak huni.

Sementara itu, Direktur Konsumer BRI, Aris Hartanto menambahkan, BRI juga mendukung penuh program pemerintah melalui KUR Perumahan. Pembiayaan diberikan tidak hanya kepada pelaku usaha seperti pengembang dan toko bangunan dari sisi penyediaan (supply), tetapi juga kepada masyarakat yang ingin membeli, membangun, maupun merenovasi rumah dari sisi permintaan (demand).

Menurutnya, plafon KUR Perumahan dapat mencapai hampir Rp500 juta sehingga diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus menggerakkan sektor konstruksi dan perekonomian daerah.

Pemerintah berharap berbagai program pembiayaan tersebut dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, memperkuat UMKM, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses permodalan dan perumahan yang semakin mudah.( za/mp )