- Pastikan Wilayah Aman, Babinsa Dan Komduk Terus Aktif Laksanakan Patroli Malam.
- Kakanwil Kemenag Banten Dorong Konsolidasi Zakat yang Efektif dan Berdampak.
- Dispendukcapil Kota Blitar 2027 Jemput Bola IKD Perkuat Layanan Adminduk Digital: SIPAK,WADUK SAE.
- Demokrat Minta Belanja Operasional Birokrasi Lebih Efisien, Anggaran Pembangunan Masyarakat Diperbesar
- Infrastruktur, Pertanian dan UMKM Jadi Perhatian Demokrat dalam APBD Barito Utara 2027
- Demokrat Dorong Optimalisasi PAD Barito Utara, Pajak dan Retribusi Jangan Bebani Masyarakat
- Fraksi Demokrat Setujui Raperda APBD 2027, Patih Herman Sampaikan Tiga Catatan Penting
- Puskesmas Rawat Inap Diminta Penuhi Standar, PDI Perjuangan Tekankan Pemerataan Layanan Kesehatan
- Air Bersih dan Jalan Penghubung Antardesa Jadi Sorotan PDI Perjuangan dalam APBD 2027
- PDI Perjuangan Dorong Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif, Potensi Lokal Harus Jadi Kekuatan Daerah
PB. Formula: Hukum Cenderung Tajam Ke Bawah Tapi Tumpul Ke Atas

Keterangan Gambar : Pengurus PB. Formula Foto Bareng Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia
MEGAPOLITANPOS.COM: Jakarta-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat memiliki posisi strategis dan historis sebagai otoritas moral umat, penjaga nilai-nilai keislaman, serta mitra negara dalam memperkuat agenda keadilan sosial dan kemaslahatan publik, dengan pemikiran tersebut melalui Komisi Hukum MUI menyelenggarakan kegiatan Mudzakaroh Hukum Nasional dan Apresiasi Penegakan Hukum Sahabat Dhuafa dan Faqir Miskin yang mencari Keadilan. Kamis 2/07/26
Acara berlangsung selama dua hari bertempat di Hotel Grand Sahid jaya, Di Hadiri, dari Kejaksaan:Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjampidum) di Kejaksaan Agung dari KPK di hadiri oleh, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin dari Kepolisian dan Ketua Pimpinan Ormas islam Pusat
Ketua Umum PB. Formula Tuan Guru Dedi Hermanto memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut,menurutnya anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada tahun 2025 yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan rencana peningkatan menjadi sekitar Rp56,3 miliar, masih sangat terlalu kecil.
Baca Lainnya :
- PB FORMULA Desak Gibran Mundur, Dorong DPR RI Gunakan Hak Konstitusional
- PP Pemuda Formula Kutuk Penyerangan Masjid Pondok Kelapa, Minta Polisi Usut Tuntas
- TGH. Mustain Pimpin FORMULA NTB 2026–2031, Siapkan 14 Bidang Strategis untuk Pengabdian Umat
- Bela Kehormatan Santri, Pemuda Formula dan PBM Minta Polri Usut Dugaan Pelanggaran SOP
- Formula Tower Jadi Pusat Aktivitas, Dedi Hermanto dan Ahmad Romdoni Perkuat Komunikasi Publik FORMULA
"Sangat kecil sekali anggaran tersebut dibanding luasnya wilayah Indonesia yang berkepulauan dan kompleksitas permasalahan hukum yang ada di negeri ini" ungkapnya
"Selain itu kami juga menyoroti penegakan hukum yang cenderung cenderung tajam kebawah tumpul ke atas, seharusnya hukum ditegakkan tidak pandang bulu" kata Dedi Hermanto yang juga pengusaha eksport import
" Jangan ada lagi para koruptor dan pejabat atau politisi yang sedang berkuasa dilindungi oleh pimpinannya, tangkap, proses dan penjarakan segera, jika mereka melakukan tindakan pidana atau melawan hukum" pungkas TGD panggilan akrab Tuan Guru Dedi Hemanto















