MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Ketua DPP PKS Anis Byarwati mengingatkan posisi utang Pemerintah per 30 April 2024 tercatat sebesar Rp 8.338,43 triliun. "Bahkan jika kita gabungkan dengan utang BUMN angkanya bisa mendekati Rp 20.000 triliun. Tentu saja utang yang besar ini akan menjadi beban bagi Pemerintahan berikutnya dan generasi muda yang akan melanjutkan pembangunan," ujarnya di komplek Parlemen DPR RI, Jakarta, Kamis (20/6/24).

Anggota DPR RI Komisi XI ini melihat ada beberapa cara yang bisa ditempuh oleh Pemerintah baru nantinya untuk mengurangi beban utang yang besar ini. Kuncinya kita harus disiplin dalam mengelola anggaran negara dalam hal ini  APBN. "Pertama, Pemerintah harus mampu meningkatkan Penerimaan Negara khususnya dari sektor pajak. Utang yang besar harus bisa diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak. Saat ini Tax Ratio kita masih sekitar 9%, masih relatif kecil dinandingkan negara peer. Reformasi perpajakan melalui UU HPP harus bisa memperbaiki sistim perpajakan dan meningkatkan potensi perpajakan,"  ujarnya.

Selanjutnya Anis mengingatkan terkait efisiensi dan efektivitas belanja (_spending better_) yang konsisten dan berkelanjutan. Angka ICOR Indonesia yang mencapai 6,5 menunjukkan betapa tidak efisiennya berinvestasi di Indonesia. "Kita masih termasuk negara ekonomi biaya tinggi. Oleh sebab itu, reformasi struktural untuk memperbaiki kinerja Kementerian dan lembaga Pemerintahan mutlak diperlukan. Salah satunya dengan melakukan spending better secara konsisten dan berkelanjutan.

Baca Lainnya :

• Dari UMKM hingga Pantai Teluk Nipah, Relawan Bakti BUMN Tinggalkan Manfaat untuk Desa Bulok
• Bukan Sekadar Seremoni, PTPN I Hadirkan Dampak Ekonomi bagi Ratusan UMKM
• PTPN I Ubah Aset Jadi Mesin Pertumbuhan, Cafe dan Gerai Produk Hilir Segera Hadir
• Dari Kebun ke Rak Retail, PTPN I Perkuat Hilirisasi Produk Teh, Kopi, dan Gula
• PTPN I Perkuat Tata Kelola dan Ekspansi Pasar Demi Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Setiap anggaran belanja K/L bisa efektif dan efisien sehingga bisa menghemat anggaran K/L yang signifikan. Memastikan bahwa anggaran pemerintah dialokasikan secara optimal untuk proyek-proyek yang memberikan dampak ekonomi dan sosial positif," paparnya.

Langkah ketiga, menurut legislator PKS ini ialah meningkatkan Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Memperbaiki iklim investasi untuk menarik investasi asing langsung perlu terus dilakukan. "Salah satunya mendorong berbagai kebijakan yang mendukung investasi terhadap sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sektor yang perlu terus dikembangkan, industri manufaktur, pertambangan, pertanian, perikanan dan pariwisata," katanya.

Wakil ketua BAKN DPR RI juga menyebut diversifikasi ekonomi perlu terus dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor-sektor tertentu. "Pemerintah baru nantinya bisa fokus untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing global. Potensi sebagai negara agraris, maritim dan kekayaan alam adalah nilai tambah Indonesia untuk bisa terus berkembang.

Anis mendorong agar Pemerintah meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan utang yang efektif, efisien dan berkesinambungan. Pemerintah baru perlu mereview kembali utang-utang yang tidak produktif. Menghindari peningkatan utang yang tidak produktif dan mengalokasikan dana untuk keperluan yang produktif dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. "Peningkatan pertumbuhan utang yang tinggi tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Menandakan utang tidak cukup efektif mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Strategi lainnya menurut legislator perempuan ini adalah penguatan mata uang dan neraca perdagangan akan membuat _cost of fund_ menjadi lebih stabil. Meningkatkan stabilitas mata uang nasional untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar yang akan sangat merugikan perekonomian nasional.

 "Terdepresiasinya mata uang rupiah menyebabkan ongkos produksi barang yang memiliki komponen import akan meningkat. Selain itu, beban utang juga akan semakin berat. Intervensi yang dilakukan oleh BI untuk meredam kejatuhan rupiah juga menguras cadangan devisa negara," pungkasnya.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).