Jakarta (MegapolitanPos.com): Ketua Umum INTANI (Insan Tani dan Nelayan Indonesia) yang juga Asisten Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) RI, Guntur Subagja menyoroti industri halal yang belum banyak dilirik UMKM. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen industri halal yang kini dikuasai Brazil, AS, India, Rusia dan China. Untuk mengejar ketertinggalan itu, pemerintah dan pengusaha pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (PD Ekspor) berkolaborasi dengan membangun ekosistem ekspor produk halal UMKM, “Global Halal Hub Indonesia”. Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang menargetkan Indonesia menempati posisi sebagai pusat produk halal dunia di tahun 2024. “Saat ini 99% UMKM Memberikan kontribusi utama dalam struktur ekonomi Indonesia, 23,9% UMKM telah masuk ke dalam platform digital dan 14% UMKM kita memiliki kemampuan menembus pasar ekspor,” paparnya dalam FORWADA - MIKRO FORUM VIRTUAL DISCUSSION SERIES 2022 dalam tema “Bagaimana G20 Perkuat UMKM dan Sendi-sendi Ekonomi Terpenting Pasca Pandemi?”, di Resto D’Kampoeng, Bogor, Jawa Barat, Kamis, (24/2/2022). Dengan berlanja konsumen sebebsar 184 milyar dolar AS di tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai pasar konsumen halal terbesar dunia. "State global Islamic Economic Indicator 2021/2022 menyebutkan, teradap 8 milyar dolar AS ekspor produk halal oleh Indonesia, sementara impor produk halal oleh pemerintah mencapai 10 milyar dolar AS. Selain itu terdapat investasi sebesar 5 milyar dolar AS dalam sektor halal Indonesia, ini menunjukan Indonesia adalah pasar yang sangat besar," jelasnya. Dia juga menegaskan pentingnya kerjasama dan kolaborasi semua pihak yang peduli akan kemajuan UMKM. “Saat ini semua instasi/lembaga, sama-sama kerja, jadi mungkin yang belum ada kerjasamanya, jadi jadi bagaimana ini kita kolaborasikan dalam satu orkestra yang menjadi kesatuan visi membangun Indonesia maju,” imbuhnya. Sementara Managing Director Export Hub, Amalia Prabowo menyoroti pentingnya SDM e-commerce expert atau pakar e-commerce. Menurutnya, Indonesia membutuhkan banyak pakar e-commerce agar dapat mendorong UMKM masuk pasar ekspor. Dia membadingkan dengan Singapura yang mampu meraup cuan dengan membeli barang-barang hasil UMKM Indonesia dengan menjualnya lagi di platform e-commerce global. “Kita perlu e-commerce exper sebanyak-banyaknya untuk membantu UMKM itu eksis di semua platform. Singapura itu tidak punya UMKM, mereka hanya membeli barang dari UMKM kita, tapi mereka punya banyak e-commerce expert dari kita,” jelasnya. Amalia menambahkan, saat ini banyak UMKM bangga dengan ekspor mereka meski hanya dalam bentuk “hand carry”, dia menegaskan bahwa cita-cita bersama penggiat UMKM adalah menginginkan agar ekspor UMKM tidak hanya dalam bentuk “hand carry” tetapi dengan bentuk B2B. Amelia menambahkan, data dari Alibaba dan Amazon menyebutkan, bahwa ecommerce B2B mengalami kenaikan mencapai 6 kali lipat dibandingkan dengan B2C. Pihaknya di Expor Hub, berupaya mendorong UMKM untuk B2B. “Namun untuk masuk B2B buat UMKM Indonesia tidak mudah, karena ciri khas UMKM Indonesia adalah bergerak sendiri-sendiri,”ujarnya. Sementara Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM RI, Eddy Satriya menyebutkan, kinerja ekonomi Indonesia berhasil tumbuh positif pada Q2-2021 dan Q3-2021 di tengah kenaikan kasus akibat varian Delta pada Juli 2021. Bahkan, pertumbuhan Q4-2021 membawa ekonomi tahunan Indonesia kembali tumbuh positif. “Aktivitas ekonomi yang tertahan karena varian delta di Q3-2021, membuat seluruh aktivitas pada 2021 terkonsentrasi di Q4, pertumbuhan Q4-2021 membawa ekonomi tahunan Indonesia kembali tumbuh positif. Ini pula yang mejadikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 ditargetkan meningkat menjadi 5,2%,” ujar Eddy. Eddy mengatakan, tahun 2021 pemerintah melalui program PEN telah memberikan dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 96,21 triliun dan terrealisasi sebesar Rp 83,19 triliun. Sementara untuk tahun 2022 ini, pemerintah telah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp 451,64 triliun dimana Rp 174,87 triliun dialokasikan untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi. Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengungkapkan bahwa Salahsatu kunci utama dalam pemulihan ekonomi adalah UMKM. Menuruntya, para pelaku UMKM adalah critical enggine bagi perekonomian mengingat kontribusinya kepada PDB telah mencapai 60,51% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,92%. "Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekpor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM mencapai 60% dari total investasi nasional. Dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional telah mencapai 15,65%," ujarnya. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya berharap UMKM bisa lebih berperan dalam tender pengadaan barang di pemerintahan. Pihaknya mengusulkan sebanyak 1 juta produk UMKM diusulkan masuk dalam e-katalog pengadaan barang pemerintah. “Saat ini sudah terdaptar 150.339 produk, kita targetkan hingga maret ada 20o ribu dan akhir tahun 2 juta produk," pungkasnya.(ASl/Red/MP).

---