MEGAPOLITANPOS.COM Majalengka -Saat kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan bantuan 1.000 ekor burung hantu kepada petani di Majalengka.

Sesuai arahan Presiden Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Tanaman Pangan , Jum'at (09/05/2025) menyerahkan secara langsung bantuan burung hantu kepada petani di Desa Randegan Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

Menurut Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Yudi Sastro terdapat sebuah fakta ilmiah dan bukti lapangan yang tak terbantahkan, yakni burung hantu adalah salah satu solusi alami paling efektif untuk memberantas hama tikus.

Baca Lainnya :

• Ineu Bongkar Alasan Jabar Pinjam Rp 3,4 Triliun di Tengah Defisit
• Kapolres Majalengka Gerakkan Jajaran Bagikan 20 Ribu Bendera Merah Putih
• DPR RI, Ateng-Ledia Sosialisasikan Perlindungan Anak di Era Digital
• 26.547 Obat Terlarang Disita, Kapolres Majalengka Perketat Perburuan
• 6.426 Botol Miras Digilas, Bupati Majalengka Gaspol Berantas Peredaran Ilegal

Presiden Prabowo melihat celah solusi yang baik, yaitu pendekatan hayati. Dan salah satu predator alami paling efektif untuk tikus adalah burung hantu.

"Hari ini kita serahkan kepada para petani di wilayah Kabupaten Majalengka Jawa Barat sebanyak 1.000 burung hantu, untuk mengatasi hama tikus yang menyerang tanamah padi di wilayahnya," ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan , Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka, H. Gatot Sulaeman mengatakan keberadaan burung hantu mampu menekan serangan hama tikus yang berpotensi merusak keberhasilan Irigasi Padi Hemat Air (IPHA).

IPHA merupakan metode pengairan berselang yang diklaim mampu menghemat air hingga 30 persen sekaligus meningkatkan produktivitas padi.

"Selama ini hama tikus yang menyerang tanaman padi sangat banyak sekali dan sesuai janji Bapak Presiden Prabowo saat mengunjungi Kabupaten Majalengka akan membantu petani dengan bantuan burung hantu.," tuturnya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden dan Kementerian  Pertanian. ** (Agit)