MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Realisasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2026 baru mencapai 25 persen hingga 14 Oktober 2026. Dari total 8.241 paket pengadaan dengan nilai anggaran lebih dari Rp 1,11 triliun, sebanyak 2.059 paket telah terealisasi berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (SiMAPRO).

Sementara itu, 6.182 paket lainnya atau sekitar 75 persen masih belum terealisasi dalam sistem. Data tersebut menjadi gambaran perkembangan pengadaan pemerintah daerah sekaligus menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan program di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Kondisi ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa bagi Personel Pengelola Pengadaan Tahun Anggaran 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, Aeron Randi, A.P., M.P., di Gedung Yudha Karya Abdi Negara, Rabu (14/10/2026).

Baca Lainnya :

• Realisasi Pengadaan Majalengka Baru 25 Persen, Ribuan Paket Belum Terealisasi
• Pengeroyokan Brutal di Majalengka, 4 Orang Diamankan, 3 Diburu
• Harga Cabai Bikin Dapur Tertekan, Bupati Majalengka Ajak Warga Menanam
• Baznas Majalengka Siapkan 10 Masjid Jadi Motor Penggerak Ekonomi Umat
• Yonif TP 338 Majalengka Bergerak, dari Pangan hingga Kesehatan

Dalam kegiatan tersebut, Aeron meminta seluruh personel pengelola pengadaan mengevaluasi paket yang belum terealisasi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi agar proses pengadaan dapat berjalan sesuai jadwal.

Menurutnya, pengadaan barang dan jasa bukan hanya berkaitan dengan realisasi anggaran, tetapi juga menentukan kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Karena itu, setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai ketentuan, dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.

“Bukan sekadar hasil akhirnya, tetapi ini adalah sebuah proses. Kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan sangat bergantung pada tata kelola pengadaan yang benar sejak awal,” tegas Aeron.

Bagi masyarakat, perkembangan pengadaan pemerintah menjadi hal penting untuk diketahui karena berkaitan dengan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dalam tahun anggaran berjalan. Namun, angka realisasi tersebut juga perlu dipahami sesuai status masing-masing paket.

Paket yang belum tercatat terealisasi dalam sistem tidak serta-merta berarti terjadi penyimpangan atau seluruh anggarannya belum dibelanjakan. Untuk mengetahui kondisi sebenarnya, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, proses pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan pekerjaan.

Oleh sebab itu, evaluasi terhadap 6.182 paket tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kendala yang terjadi dapat diketahui dan ditangani sesuai kondisi di masing-masing OPD.

Aeron juga menekankan pentingnya integritas, efisiensi, efektivitas, dan keterbukaan dalam setiap proses pengadaan. Seluruh personel diminta bekerja secara profesional, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta terbuka terhadap pengawasan dan evaluasi.

Selain membahas pengadaan tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Majalengka mulai mempersiapkan pengadaan Tahun Anggaran 2027 melalui skema lelang dini. Seluruh OPD didorong mempercepat inventarisasi paket pekerjaan, menyiapkan kebutuhan regulasi melalui Peraturan Bupati, serta menyesuaikan Standar Satuan Harga (SSH).

Persiapan tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi keterlambatan pada awal tahun anggaran. Dengan perencanaan yang lebih awal, pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal.

Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini juga membahas regulasi pengadaan, termasuk Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Katalog Elektronik. Materi yang diberikan meliputi mekanisme pengadaan melalui e-purchasing, mulai dari pembelian langsung, negosiasi harga, hingga mini-kompetisi sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Majalengka berharap kemampuan personel pengadaan semakin meningkat, perencanaan lebih matang, dan pelaksanaan pengadaan dapat berjalan lebih efektif.

Dengan realisasi yang tercatat baru mencapai 25 persen hingga pertengahan Oktober, perkembangan pengadaan 2026 masih memerlukan perhatian dari seluruh OPD. Kejelasan status paket, identifikasi kendala, dan langkah penyelesaian menjadi penting untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Pada akhirnya, keberhasilan pengadaan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terealisasi atau banyaknya paket yang selesai diproses. Kualitas hasil pekerjaan, kepatuhan terhadap aturan, transparansi penggunaan anggaran, dan manfaat yang dirasakan masyarakat juga menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pembangunan daerah. ** (Agit)