Breaking News
- LSM GANNAS Geruduk Dewan Atas Rencana Pembangunan Farm Greenfields 3 di Doko
- Pertamina: Harga BBM Pertamax 92 Naik Menjadi Rp 16.250/liter, Pertalite dan Solar Subsidi Tetap
- Kepala BGN Nanik Deyang Siapkan Reformasi Program MBG, Fokus Efisiensi Anggaran dan Kualitas Gizi
- Said Iqbal Masuk Istana, Siapkan Rekomendasi Kebijakan untuk Buruh dan Pekerja Migran
- Kapolres Rita Suwadi Ungkap Begal Jalanan, Residivis Kembali Beraksi
- Pemkab Bogor Bersiap Lebarkan Jalan Puncak, Bangunan di Bahu Jalan dan Saluran Air Terancam Ditertibkan
- Jakarta Fair 2026 Siap Dongkrak Ekonomi, Pemprov DKI Dukung Penuh Menuju Kota Global
- Patih Herman Dorong Sinkronisasi Aturan Tanah Adat dalam Raperda
- Pembahasan Raperda Adat, Nurul Anwar Tekankan Kepastian Hukum Tanah Adat
- Bupati Barito Utara Lantik Pengurus Kwarcab Pramuka Masa Bakti 2026–2031
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Terharu dan Meneteskan Air Mata Dengar Pengaduan Tenaga Kontrak

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Puluhan perwakilan tenaga kerja kontrak kependidikan dan tenaga administratif Kesehatan dan pengajar pada Rabu (02/02/22) mendatangi kantor wakil rakyat DPRD Kabupaten Blitar, kedatangan mereka yang diterima oleh M. Mujib SM, sebagai Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra ini berkeluh kesah atas pengabdiannya yang rata-rata sudah puluhan tahun ini merasa terombang-ambing, apalagi setelah mengetahui kebijakan Menpan di tahun 2023 sudah tidak ada lagi tenaga kontrak.Pihaknya berharap semua Pegawai honorer di Blitar ini bisa diangkat menjadi PPPK dengah kebijakan tidak melalui ujian tes. "Terus terang saya begitu mendengar keluh kesah mereka sungguh saya sangat terharu, bahkan karena tidak kuat menahan iba saya sampai mengeluarkan air mata," tutur Mujib. Dengan fenomena ini pihaknya berharap agar tenaga honorer di daerah itu diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bila tenaga mereka masih dibutuhkan dan kondisinya sekarang bekerja disejumlah (OPD) Pemkab Blitar. "Ini kondisinya sangat memprihatinkan ya, dan keberadaan saudara kita ini harus diperjuangkan, mengingat mereka yang tergabung dalam forum PTT Honorer K2 jumlahnya masih cukup banyak,"tandas Mujib Lebih lanjut Mujib juga menekankan bila tenaga honorer di tahun 2023 bakal dihapus, maka pemerintah daerah hendaknya tidak lagi mengangkat tenaga honorer yang dapat membebani APBD. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan status tenaga honorer akan selesai pada 2023. Oleh karena itu, kata Tjahjo, tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintah. Yang ada hanya pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK. Sementara itu Heru Wibowo Koordinator tenaga honorer K2,usai menyampaikan aspirasinya di ruang Komisi I DPRD Kabupaten Blitar kepada wartawan mengatakan, saat ini ada ratusan yang belum diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, pihaknya berharap bila tenaga mereka masih diperlukan, hendaknya Bupati bisa memberikan solusi yang terbaik.(za/mp)

















