MEGAPOLITANPOS.COM, KOTA BOGOR- Memasuki akhir tahun 2025, DPRD Kota Bogor menyampaikan capaian kinerja pada acara Refleksi Akhir Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor di halaman Mako PWI Kota Bogor, Jalan Tirto Adhi Suryo, Kecamatan Tanah Sareal, Senin (22/12/2025).

Dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil menyampaikan bahwa DPRD Kota Bogor terus berfokus melaksanakan tiga fungsi yang sudah diamanatkan, yakni fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan.

Melalui fungsi legislasi, Adit menjabarkan DPRD Kota Bogor telah menerbitkan kurang lebih 14 Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan Kota Bogor. 

Baca Lainnya :

• DPRD Sambut Positif Langkah Pemkot Tangerang Akhiri Kerja Sama PSEL Dengan PT Oligo
• Darurat Sampah Nasional : DPRD Minta Pemkot Kota Tangerang Mentransformasi Tata Kelola Sampah
• DPRD Apresiasi Respons Cepat Pemkot Tangerang Tangani Banjir
• Ketua DPRD Terima Tokoh Agama dan Masyarakat, Tabayun Soal Isu Revisi Perda 7 & 8
• Jebol Sungai Cimanuk di Majalengka, Area Pertanian dan Rumah Warga Terendam Banjir

Yang terbaru, DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor meresmikan Perda Pelindungan Guru. Adit menyampaikan, dengan disahkannya aturan ini ia menilai bahwa guru adalah salah satu unsur penting dalam dunia pendidikan. Sebab selain bertujuan memberikan ilmu pengetahuan dalam rangka menciptakan siswa yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, juga memiliki tanggung jawab dalam pembentukan siswa yang memiliki karakter yang baik.

"Kami DPRD Kota Bogor tentu ingin menciptakan ekosistem yang sehat di dunia pendidikan dengan memberikan perlindungan kepada guru-guru di Kota Bogor," kata Adit.

Lebih lanjut, melalui fungsi penganggaran, DPRD Kota Bogor sepanjang tahun 2025 telah melakukan pembahasan anggaran dengan Pemerintah Kota Bogor guna memastikan penganggaran APBD Kota Bogor tepat sasaran dan tepat guna.

DPRD Kota Bogor juga turut melaksanakan Perpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dengan menghapuskan anggaran perjalanan dinas luar negeri, anggaran kunjungan kerja dan kegiatan seremonial.

Dimana hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan program yang sejalan dengan pelaksanaan program asta cita dan 17 program unggulan presiden Prabowo. 

"Kami ingin anggaran yang sudah ada ini bisa juga dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur," jelas Adit.

Terakhir, melalui fungsi pengawasan, DPRD Kota Bogor terus melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kota Bogor melalui sidak yang dilakukan oleh komisi-komisi. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh SKPD Kota Bogor sesuai koridor.

"Pada intinya kami di legislatif akan mendukung segala program-program pembangunan di Kota Bogor. Dan kami juga tak lupa akan selalu memberi kritik jika dari program-program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor yang tidak pro rakyat maupun tidak sesuai dengan regulasi," tegas Adit.

Dalam acara ini, PWI Kota Bogor turut mengajak seluruh Forkopimda Kota Bogor untuk doa bersama bagi pada korban bencana di Sumatera dan Aceh serta bencana-bencana lainnya di seluruh Indonesia yang dipimpin Ketua MUI Kota Bogor KH Tb Muhidin.

Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi atau kang Aldo yang menyampaikan bahwa kegiatan refleksi akhir tahun ini merupakan kegiatan kedua yang dilakukan oleh PWI Kota Bogor. 

Dimana, kata Aldo, refleksi akhir tahun itu sebagai ruang publik untuk diskusi maupun dialog secara langsung dengan Walikota dan Ketua DPRD Kota Bogor. Sehingga, warga Kota Bogor bisa mendengarkan program apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor. 

"Mungkin diantara kita, terlebih masyarakat umum tentunya masih belum banyak yang tahu tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Wali Kota Bogor dan jajarannya dan Ketua DPRD Kota Bogor. Makanya, kita gelar kegiatan ini agar masyarakat tahu," kata Aldo. 

Bukan cuma itu, di refleksi ini juga menjadi ruang terbuka untuk masyarakat bertanya secara langsung maupun melalui media sosial PWI Kota Bogor kepada walikota dan ketua DPRD Kota Bogor. "Warga Bogor ternyata banyak yang kritis, tadi banyak pertanyaan yang tentunya menjadi evaluasi bagi Pemerintah dan DPRD Kota Bogor," pungkasnya.(**)