- Semarak Ramadan, PWI Jaya Salurkan Ratusan Bingkisan untuk Yatim dan Dhuafa
- Anggota DPRD Barito Utara Hadiri Safari Ramadhan dan Peresmian Masjid Nurul Iman di Desa Lemo I
- Menkop Teken MoU dengan AL Jamiyatul Washliyah untuk Mengembangkan Usaha Melalui Koperasi
- Nurhadi Tekankan Pentingnya Deteksi Dini Dengan Rutin Skrining Kesehatan
- Operasi Keselamatan Lodaya 2026 Digelar, Ratusan Personel Amankan Majalengka
- DPR Dorong Percepatan Teknologi Pengolahan Sampah Usai Tragedi Bantargebang
- Bicarakan Digitalisasi Layanan Pertanahan di Universitas Udayana, Wamen Ossy: Bukan Sekadar Ganti Dokumen Kertas ke Digital
- Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Program Pemutihan Sertipikat Tanah
- Pemerintah Umumkan Kebijakan WFA, Menteri Nusron Pastikan Kantah Tetap Buka Layani Masyarakat
- Jelang Operasi Ketupat Semeru 2026, Kapolres Blitar Kota Cek Kesiapan Kendaraan Dinas
Prabowo Dan Politik Kebohongan.
Ahmad Panusunan Nasution, Presidium Perhimpunan Aktivis 98.

Keterangan Gambar : Ahmad Panusunan Nasution, Presidium Perhimpunan Aktivis 98.
Gaya politik Prabowo dalam kancah perpolitikan pada sebuah kontestasi, sepertinya mengadopsi *efek ilusi kebenaran* yang diterapkan oleh ahli & menteri propaganda Nazi, Joseph Goebbels yang mempopulerkan frasa "Argentum ad Nausem" atau lebih dikenal teknik "Big Lie" (Kebohongan besar).
Prinsip dari tekniknya itu adalah, menyebarluaskan pernyataan dan berita bohong melalui media massa sebanyak mungkin dan sesering mungkin hingga kemudian kebohongan tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran.
Kita masih ingat ketika Prabowo mengusung Anies Rasyid Baswedan dalam pertarungan politik di gelanggang pilgub DKI Jakarta kemarin melawan Ahok, dimana Ahok harus terjerat hukum & akhirnya dibui karena dentuman frasa "penista agama" yang bertubi-tubi, sehingga dari dentuman itu menimbulkan demo berjilid-jilid sehingga Ahok akhirnya terpaksa merasakan efek ilusi kebenaran itu yaitu, penjara.
Baca Lainnya :
- Menkop: Eksistensi Kopdes Merah Putih Merupakan Implementasi Dari Prabowonomics
- Gentengisasi Menyala ! Saatnya Majalengka Naik Level Nasional
- Hadiri Milad PUI ke-108 di Majalengka, Kapolri Ingatkan Risiko Global dan Pentingnya Stabilitas Nasional
- Bendahara DPC PKB Majalengka Sampaikan Ucapan Marhaban Ya Ramadhan 1447 H
- Fraksi PAN DPRD Majalengka Serukan Puasa Jadi Momentum Jaga Hati dan Bantu Rakyat
Efek ilusi kebenaran yang diterapkan Joseph Goebbels adalah sebuah keyakinan politik, dimana Joseph Goebbels sendiri meyakini bahwa "Tidak ada gunanya berusaha meyakinkan para intelektual. Karena para intelektual tidak akan pernah yakin dan hanya akan menyerah pada (kekuasaan) yang lebih kuat".
Dan Joseph Goebbels beranggapan, "Argumen harus kasar, jelas dan memaksa. Menarik emosi dan naluri. Bukan kecerdasan“.
"Kebohongan akan berjalan dengan baik jika yang menyampaikan penuh percaya diri" jelasnya.
Dan sepertinya gaya politik dengan menggunakan efek ilusi kebenaran digunakan kembali oleh Prabowo dengan timnya di kontestasi pilpres 2024 ini. Ketika para buzzer-buzzer yang dikerahkan oleh tim kemenangannya untuk melakukan pembusukan-pembusukan citra seorang Anies Rasyid Baswedan yang merupakan kompetitor nya dalam pertarungan politik menuju peraihan kursi kekuasaan RI-1.
Narasi-narasi pembohongan yang disebarkan luaskan di media-media sosial dengan melabelkan Anies Rasyid Baswedan sebagai "tukang ngibul", kemudian menjadi senjata ampuh membangun perspektif masyarakat yang minim informasi & literasi tentang sepak terjang Anies Rasyid Baswedan kala menjadi Gubernur DKI Jakarta kemarin.
Rentetan penghargaan dari luar & dalam negeri yang diterima Anies Rasyid Baswedan selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, seakan-akan tidak berarti dengan narasi-narasi pembohongan yang masif & terstruktur di sosial media.
Pola-pola kotor ini (fitnah) yang dapat menjadi karakter & identitas politik bangsa ketika terus dipakai demi sebuah ambisi kekuasaan. Dan seharusnya sudah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk melawan politik-politik kotor samacam itu.
Negeri ini bukan bancakan kaum-kaum pemodal yang berkedudukan kekuasaan.
Negeri ini punya rakyat Indonesia sendiri.
Sudah saatnya rakyat bangkit mengutarakan, "kami butuh perubahan, bukan kebohongan".

















