MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Untuk melestarikan nilai luhur adat budaya Bangsa Indonesia di Nusantara, Persatuan Pemerintahan Desa Indonesia ( PPDI ) Jawa Timur menggelar sarasehan bertajuk wawasan kebangsaan dengan menggandeng komponen Kepala Desa yang tergabung dalam wadah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( APDESI) Kabupaten Blitar, kegiatan yang dilaksanakan pada Minggu ( 23/01/22), bertempat di kawasan wisata edukasi Kampung Coklat Kecamatan Kademangan. Acara ini langsung dihadiri oleh Guntur Wahono selaku Sekertaris Badan Kebudayaan Nasional (BKN ) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Kepala DPMD, Kepala Disporbudparda Kabupaten Blitar, dengan Nara Sumber dari Pemprov Jatim, Ketua APDESI Tri Hartyono serta perwakilan Rayon Wilayah Kepala Desa se Kabupaten Blitar. Guntur Wahono usai acara saat ditemui wartawan mengatakan, pihaknya melihat keberadaan desa sebagai ujung tombak yang berperan untuk memajukan kebudayaan yang meliputi pembinaan untuk melestarikan kebudayaan yang ada, anggota Dewan tidak bisa sendiri dalam melakukan hal tersebut, maka dari itu sangat diperlukan keteribatan Kepala Desa dan yang lainnya. “Ini kami lakukan untuk menyamakan persepsi, lebih jauh juga kami ingin mengetahui persoalan apa yang muncul di daerah seperti yang telah disampaikan tadi dalam forum, sehingga harus ada jalan keluar, nah jalan keluarnya bagaimana, ya kita mengundang dari kementrian untuk kita jadikan nara sumber,” kata Guntur Wahono. Kalau semua persoalan di lapangan tidak menemukan solusi, seperti diantaranya masalah tanah bengkok yang sempat dimunculkan dalam kegiatan temu antara APDESI dengan PPDI, yang dari tahun ke tahun belum ada ujung penyelesaiannya, pihaknya yang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, melalui forum wawasan kebangsaan ini, diharapkan bisa membantu memfasilitasi untuk dibahas bersama bersama nara sumber yang ada. “ Itu harapan kami melalui beberapa momen seperti ini sedikit demi sedikit persoalan di daerah agar bisa teruraikan,” paparnya. Disinggung mengenai bagaimana memanfaatkan dan menjaga kelestarian nilai adat budaya di Indonesia, Jawa Timur dan khususnya Kabupaten Blitar, Guntur Wahono yang juga menjabat sebagai anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, lanjut membeberkan, untuk itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu bahwa regulasi anggaranya yang sudah tercukupi, tinggal langkah berikutnya yakni masalah Perda, apakah aturan Perda yang mengatur itu sudah ada di Kabupaten Blitar. Kalau sudah ada Desa tinggal menindaklanjuti dengan membentuk Lembaga Adat Desa ( LAD ) yang diperkuat dengan adanya Peraturan Desa (Perdes ). "Inilah mekanismenya agar kami bisa membantu apakah dari segi finansial yang bisa disalurkan melalui Jaring Aspirasi Masyarakat ( JASMAS ) yang diarahkan untuk perawatan dan memajukan kebudayaan, dan besarnya tergantung kebutuhan masing -masing desa, nah kebutuhan masing – masing desa kan tidak sama, dan kondisi adat budayanya juga berbeda - beda, ini harus kita tata sebaik mungkin,”pugasnya. Diberitakan sebelumnya masih ditempat yang sama PPDI Jawa Timur juga menggelar acara sarasehan wawasan kebangsaan yang diikuti oleh seluruh perangkat desa se Kabupaten Blitar dengan topik yang sama. (za/mp )

---