MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta– Pimpinan Pusat Perisai Syarikat Islam (PP PERISAI SI) secara resmi menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia.

Sikap ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjamin netralitas institusi kepolisian sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional dari intervensi politik praktis.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas dinamika pasca Rapat Kerja antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). 

Baca Lainnya :

• Taklimat Presiden Prabowo kepada 800 Pati TNI-Polri: Perkuat Soliditas Hadapi Tantangan
• Pangkogabwilhan II Kunjungi Polda Kaltim, Perkuat Sinergi Pengamanan Wilayah Strategis.
• Erick Soedjasa Pulang ke Indonesia atas Kemauan Sendiri, Kuasa Hukum: Bukan untuk Hindari Proses Hukum
• Mengerikan! Ada Ancaman Bunuh! Diungkap Mintarsih dan Peran Brigjen Pol Chandra di Balik Hilangnya Saham
• Silaturahmi ke PDM Depok, Kapolres Christian Rony Putra Ajak Muhammadiyah Perkuat Kamtibmas

Dalam rapat tersebut, Kapolri memaparkan sejumlah argumen fundamental terkait efektivitas struktur Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden.

Ketua Umum PP PERISAI SI, Adhitya Yusma Perdana, menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan mandat konstitusional yang paling ideal. 

Menurutnya, struktur tersebut menjadi benteng terakhir dalam menjaga profesionalisme dan independensi institusi kepolisian. “Penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah jaminan tertinggi bagi netralitas institusi. Jika struktur ini diubah, ada risiko besar Polri terseret kepentingan politik sektoral kementerian,” ujar Adhitya.

Ia menambahkan, efektivitas operasional serta kecepatan pengambilan keputusan dalam menghadapi dinamika keamanan dalam negeri hanya dapat terjaga apabila Polri memiliki jalur komando yang langsung dan linear kepada Presiden sebagai kepala negara.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP PERISAI SI, Muhammad Nur, menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan bentuk loyalitas organisasi terhadap konstitusi. Ia menyampaikan bahwa seluruh kader Perisai Syarikat Islam diinstruksikan untuk mengawal sikap resmi organisasi tersebut di ruang publik.

“Pernyataan Ketua Umum adalah sikap resmi dan bersifat instruktif. Kemandirian Polri di bawah Presiden merupakan harga mati demi terwujudnya penegakan hukum yang adil, profesional, dan transparan bagi seluruh rakyat,” tegasnya.

Integritas di Balik Simbolisme “Petani”

Menanggapi pernyataan Kapolri yang sempat viral terkait pilihannya untuk “lebih baik menjadi petani” ketimbang menjadi Menteri Kepolisian, PP PERISAI SI menilai hal tersebut sebagai refleksi integritas dan keteguhan prinsip seorang pemimpin institusi negara.

Adhitya Yusma Perdana memandang pernyataan tersebut sebagai simbol kerendahan hati dan komitmen menjaga marwah Polri agar tetap profesional serta bebas dari kepentingan politik kekuasaan.

“Pernyataan Kapolri itu bukan sekadar retorika. Itu simbol integritas. Menjadi petani adalah bentuk pengabdian dari akar kehidupan, dan bagi Kapolri, pengabdian sejati adalah menjaga keamanan rakyat di bawah mandat Presiden, bukan mengejar jabatan politik yang berpotensi merusak tatanan profesional Polri,” jelasnya.

Melalui pernyataan sikap ini, PP PERISAI SI berharap pemerintah dan parlemen tetap mempertahankan format organisasi Polri sebagaimana saat ini. Fokus kebijakan dinilai perlu diarahkan pada penguatan program Polri Presisi, agar institusi kepolisian tetap kuat, mandiri, dan sepenuhnya berdedikasi kepada kepentingan rakyat di bawah kepemimpinan nasional. (Reporter: Achmad Sholeh).