Megapolitanpos.com, Jakarta- Ketua Dewan Pers, DR Ninik Rahayu mengaku memiliki kepercayaan  yang luar biasa untuk mewujudkan kemerdekaan pers  dalam konteks penyelenggaraan pemilu 2024. Ninik berharap peran media untuk terbiasa bekerja secara profesional dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik.

" Dalam konteks penyelenggaraan pemilu tentu mengupayakan semaksimal mungkin agar media terbiasa bekerja secara profesional dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik dan jangan lupa berpedoman juga pada pemberitaan yang berspektif pada keberagaman," kata Ninik dalam acara Dialoq Publik" Menampik Berita Bohong, Ujaran Kebencian, Politik Identitas, polarisasi politik dan Sara pada pemilu 2024" di Jakarta, Kamis(26/01/2023).

Teman teman jurnalis, kata Ninik dapat juga menjalankan profesinya secara kredibel, karena bagaimana pun media maenstrem masih digunakan sebagai rujukan oleh publik.

Baca Lainnya :

• Refleksi 1 Tahun Pemerintahan Rijanto-Beky Sebagai Koreksi Capaian Pelaksanaan Visi - Misi
• Gubernur Andra Soni: HPN 2026 Beri Dampak Nyata bagi Ekonomi Banten
• KPK Cokok Bupati Sudewo, Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan di Pemkab Pati
• UPTD PPD Balaraja Buka Gerai di Kantor Kecamatan Kronjo Upaya Ini Bagian Dekatkan Pelayanan Yang Taat Pajak
• Hendry Ch Bangun Ingatkan Bahaya Ketergantungan AI dalam Jurnalisme

"Dalam konteks Pemilu ini kami minta media memberikan informasi publik secara utuh dengan informasi yang berimbang tidak mengadopsi informasi,tidak mall, tidak mis informasi," katanya.

Ninik berharap peran jurnalis dalam menjaga netralitas tidak mengikuti flatpon tidak berafiliasi pada partai tertentu.

"Media harus menjaga netralitas, tidak berafiliasi pada partai tertentu, Agama tertentu, suku tertentu, dan kepentingan politik tertentu,"imbuhnya.

Karena kata Ninik apapun yang disampaikan media dapat memberikan makna yang luar biasa kepada publik sehingga bisa digunakan membangun citra bahkan sering kali dijadikan legitimasi .

Selanjutnya Ninik mengajak lembaga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, KPI bersama lembaga pengawas lainnya untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan aman.(ASl/Red/MP).