- DPMPTSP Barito Utara Perkuat Pengawasan Investasi, Pastikan Kepatuhan Pelaku Usaha
- Coretan Liar Kotori Ruang Publik, Majalengka Kirim Pesan Tegas
- 38 Ribu Pil Obat Keras Terungkap, Polisi Bongkar Jaringan Pengedar di Majalengka
- Kantah Kabupaten Tangerang Raih Predikat Informatif Capaian Nilai 98,50 .
- Wujud Sinergi TNI dan Warga Jaga Keamanan Lewat Patroli Malam.
- Kakanwil Kemenag Banten Dukung Simamat, Perkuat Transformasi Digital.
- Inovasi Produk Makanan dan Minuman Mendunia, SIAL 2026 Hadirkan 10 Finalis Terbaik
- DPRD Provinsi Maluku Desak Penertiban DAS Waitomu, Wajo: Konstruksi Harus Dibongkar
- Empat OPD Pemprov Maluku Dievaluasi, Komisi II DPRD Provinsi Catat Perkembangan Positif
- Solichin Tegaskan Legalitas Lahan Harus Tuntas Sebelum TPU Muslim Dibangun
Penugasan dijabatan Sipil, Polri Bentuk Tim Pokja Tindak Lanjuti Putusan MK

Keterangan Gambar : Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghormati dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Pernyataan ini disampaikan Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. dalam sesi doorstop di Mabes Polri, Senin, 17 November 2025.
Kadivhumas menjelaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menggelar rapat khusus pada pagi hari untuk merumuskan langkah-langkah awal.
“Polri tentu mengapresiasi dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadi pagi Bapak Kapolri sudah mengumpulkan para pejabat terkait untuk membahas langkah-langkah yang harus dilaksanakan,” ujarnya.
Baca Lainnya :
- DPMPTSP Barito Utara Perkuat Pengawasan Investasi, Pastikan Kepatuhan Pelaku Usaha
- Coretan Liar Kotori Ruang Publik, Majalengka Kirim Pesan Tegas
- 38 Ribu Pil Obat Keras Terungkap, Polisi Bongkar Jaringan Pengedar di Majalengka
- Kantah Kabupaten Tangerang Raih Predikat Informatif Capaian Nilai 98,50 .
- Wujud Sinergi TNI dan Warga Jaga Keamanan Lewat Patroli Malam.
Sebagai tindak lanjut, Kapolri memerintahkan pembentukan tim pokja guna menyusun kajian cepat yang menjadi dasar pelaksanaan teknis putusan MK.
“Polri akan membentuk tim pokja yang membuat kajian cepat terkait putusan MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir ke depan,” jelasnya.
Tim pokja tersebut akan bekerja secara intensif dan melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Menpan-RB, BKN, Kemenkumham, Kemenkeu, serta MK sendiri selaku pemutus perkara. Selain memastikan kepatuhan terhadap aturan, kajian cepat ini ditujukan untuk menyusun langkah implementasi yang tidak menimbulkan polemik.
Kadivhumas menegaskan bahwa Kapolri memberi instruksi agar pekerjaan ini diselesaikan secepat mungkin.
“Bapak Kapolri menyampaikan agar ini diselesaikan secepat-cepatnya. Kita berpacu dengan waktu agar semua hal bisa terselesaikan,” katanya.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).




.jpg)



.jpg)







