- Bupati Barito Utara Sampaikan Apresiasi kepada AKBP Singgih, Sambut Kapolres Baru
- Babinsa Jajaran Kodim 0506/Tgr Bersama Komduk Patroli Malam.
- Perbasi Cup Bergulir, Maryono: Olahraga Buka Peluang Wisata dan Ekonomi.
- Berita Sahih dan Kabar Bohong Makin Kabur, Masyarakat Harus Cermat
- Jaga Layanan Air Tetap Optimal, Sachrudin Cek Kondisi Cisadane.
- Handoko Tenang Tanggapi Demo Forum Pemuda Peduli ( FPP ) Desa Serang ini Alasanya.
- Warnai HUT TNI Ke 81 Bantaran Sungai Karplos Kota Blitar Jadikan Kawasan Asri.
- Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan di Kantah Kabupaten Bogor I Tetap Berjalan Normal Pascapenyidikan Kepolisian.
- Supangat : Alhamdulilah Gercep PUPR dan Bupati Rijanto Jalan Kami Lancar.
- Bupati Shalahuddin Hadiri Haul Abuya Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam Yang ke 5
Pemerintah Siapkan Regulasi DHE dan Ekspor CPO Jelang Berlaku 1 Juni 2026
.jpg)
Keterangan Gambar : Pemerintah mempercepat finalisasi regulasi terkait kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) .
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta– Pemerintah mempercepat finalisasi regulasi terkait kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Baca Lainnya :
Airlangga menyebutkan berbagai aturan teknis dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan sedang diselesaikan agar implementasi kebijakan berjalan tepat waktu.
Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha untuk memastikan kesiapan dunia usaha menghadapi kebijakan baru tersebut.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah paket kebijakan ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan nasional di tengah ketidakpastian global.
“Kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir,” ujar Airlangga.
Pemerintah juga memutuskan melanjutkan kebijakan work from home selama dua bulan ke depan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi dan efisiensi.(AS/MP).

.jpg)
.jpg)













