MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Hari itu, pusat kekuasaan di Kabupaten Majalengka benar-benar diguncang. Ribuan massa tumpah ruah ke jalan, mengepung Gedung DPRD hingga Pendopo, Rabu (08/07/2026). Suara mereka satu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan sampai mati di tengah jalan.

Gelombang manusia datang dari berbagai penjuru petani, pedagang, relawan, hingga ibu rumah tangga. Mereka bukan sekadar berunjuk rasa, tetapi membawa kegelisahan yang nyata. Program yang selama ini menjadi tumpuan hidup, kini dibayangi ketidakpastian.

Teriakan "lanjutkan MBG!" menggema tanpa henti, memantul di antara pagar besi dan tembok gedung pemerintahan. Spanduk terbentang, poster diangkat tinggi, dan wajah-wajah penuh harap berubah tegang ketika tuntutan belum mendapat jawaban pasti.

Baca Lainnya :

• Ineu Bongkar Alasan Jabar Pinjam Rp 3,4 Triliun di Tengah Defisit
• Kapolres Majalengka Gerakkan Jajaran Bagikan 20 Ribu Bendera Merah Putih
• DPR RI, Ateng-Ledia Sosialisasikan Perlindungan Anak di Era Digital
• 26.547 Obat Terlarang Disita, Kapolres Majalengka Perketat Perburuan
• 6.426 Botol Miras Digilas, Bupati Majalengka Gaspol Berantas Peredaran Ilegal

"Kami tidak butuh janji! Kami butuh kepastian!" teriak seorang orator dari atas mobil komando, disambut riuh ribuan massa yang makin memadati lokasi.

Di depan gerbang DPRD, aparat kepolisian membentuk barikade rapat. Ketegangan terasa di udara. Namun di balik itu, aksi tetap terkendali sebuah kemarahan yang terorganisir, bukan kerusuhan tanpa arah.

Seorang ibu, dengan suara bergetar, menyampaikan kegelisahan yang mewakili banyak orang.

"Kalau MBG berhenti, kami kehilangan penghasilan. Ini bukan bantuan lagi, ini sudah jadi kehidupan kami," ujarnya, disambut anggukan massa di sekelilingnya.

Ketua Presidium MBG Majalengka, Maman Rahmana, melontarkan pernyataan tajam yang langsung menyita perhatian massa.

“Kami tidak menolak pemerintah, kami justru berdiri untuk mendukung program Presiden. Tapi jangan biarkan rakyat kecil jadi korban ketidakpastian. MBG harus tetap berjalan, apapun yang terjadi!” tegas Maman dengan nada lantang.

Ia juga menegaskan dampak nyata yang sudah mulai dirasakan di lapangan.

“Kalau program ini terganggu, yang jatuh pertama adalah petani, pedagang, dan ibu-ibu pekerja. Ini bukan sekadar program, ini sudah jadi sumber penghidupan masyarakat!” lanjutnya.

Fakta di lapangan memperkuat kegelisahan itu. Harga telur dan sayuran dilaporkan anjlok, distribusi tersendat, dan satu dapur MBG yang mampu menyerap hingga 49 tenaga kerja kini berada di ambang berhenti.

Tekanan yang terus membesar akhirnya memaksa dua pucuk pimpinan daerah turun langsung. Wakil Bupati Majalengka Dena M. Ramdhan bersama Ketua DPRD Kabupaten Majalengka H. Didi Supriadi, SH muncul di hadapan massa. Momen itu menjadi titik balik antara amarah rakyat dan respons kekuasaan.

"Kami akan kawal dan sampaikan ke pemerintah pusat. Aspirasi ini tidak akan berhenti di sini," tegas keduanya, mencoba meredam gelombang tekanan.

Namun massa tidak sekadar ingin didengar. Mereka menuntut jaminan.

Ketua Presidium MBG Majalengka, Maman Rahmana, melontarkan peringatan keras jika program ini tersendat, efeknya akan menghantam langsung ekonomi rakyat kecil.

"Ini bukan sekadar makan gratis. Ini roda ekonomi. Petani, pedagang, hingga tenaga kerja akan tumbang kalau program ini berhenti," ujarnya lantang.

Fakta di lapangan memperkuat kegelisahan itu. Harga telur dan sayuran jatuh, distribusi tersendat, dan satu dapur MBG yang mampu menyerap hingga 49 tenaga kerja kini terancam berhenti. Bagi banyak orang, ini bukan sekadar kebijakan ini soal bertahan hidup.

Di tengah panasnya aksi, massa juga menolak narasi revolusi yang dinilai memperkeruh situasi nasional. Mereka memilih satu sikap, beri waktu, tapi jangan biarkan program rakyat dikorbankan.

Tuntutan utama pun ditegaskan, pemerintah pusat harus segera memperkuat MBG dengan payung hukum yang kokoh. Tanpa itu, program ini akan terus diguncang isu dan kepentingan.

Aksi berakhir dengan penyerahan pernyataan sikap kepada pemerintah daerah. Namun gaungnya belum reda. Dari Majalengka, sebuah pesan keras dikirim ke pusat rakyat tidak sedang meminta mereka sedang menuntut kepastian.

Wakil Bupati Majalengka, Dena M. Ramdhan, menutup dengan sikap tegas.

"Kami Pemerintah Kabupaten Majalengka tegak lurus dengan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto," tutupnya. **(Agit)