MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Ekonomi digital dinilai penting untuk mendongkrak perekonomian Indonesia agar mampu mengejar posisi literasi digital yang lebih baik. Berdasarkan laporan World Digital Index, Indonesia menempati peringkat 51 dari 64 negara.

Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital sehingga diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, 2023 merupakan momentum strategis bagi Indonesia terutama dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan peran Indonesia di dunia internasional.

Baca Lainnya :

• Bursa Wirausaha Unggulan Hadir di Sumut, Kementerian UMKM Buka Akses Pasar dan Pembiayaan
• Warung Tiwul hingga Sate Taichan Ludes, UMKM Rasakan Manfaat Kumpul Bersama Rakyat
• Kumpul Bersama Rakyat, Menteri UMKM Ajak Perkuat Solidaritas dan Satukan Semangat Kemerdekaan
• KTH Blitar Marah Kerahkan Massa Gruduk Perhutani Tuntut Penyelesaian Masalah 90 Hari
• Bukan Sekadar Seremoni, PTPN I Hadirkan Dampak Ekonomi bagi Ratusan UMKM

Dalam keketuaan ASEAN, pemerintah mendorong fondasi ekonomi digital melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di mana angka ekonomi digital diharapkan meningkat menjadi US$2 triliun pada 2030, sehingga Indonesia dapat berkontribusi sebesar 40% atau sekitar US$800 juta dari ekonomi digital ASEAN.

“Ekosistem ekonomi digital menjadi penting guna meningkatkan daya saing. Ekonomi digital kita masih nomor 51 dari 64 negara, walaupun naik dua tingkat tapi belum cukup,” ujarnya dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023, di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Airlangga menjelaskan, untuk dapat mendongkrak hal tersebut dibutuhkan kerja sama dengan sektor swasta di berbagai aspek seperti teknologi dan ilmu pengetahuan terutama dalam aksesibiltas teknologi digital dan perluasan infrastruktur satelit serta data center.

“Indonesia memerlukan green energi untuk *menyuplai* ekosistem digital, program dan pendidikan digital melalui kartu pra kerja, pendidikan vokasi, dan tentu pengetahuan atas block chain, transformasi AI, ini menjadi prasyarat pendidikan kita baik level dasar, menengah, dan perguruan tinggi,” sebutnya.

Airlangga pun berpendapat Indonesia harus berani dengan semakin maraknya kemunculan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Menurutnya, tren ini dapat diantisipasi dengan meningkatkan kompetensi menjadi AI Engineer.

“AI tentu tidak boleh bertentangan dengan nasional interest dan tidak boleh bertentangan dengan individual interest dan harus menjaga AI sesuai dengan persaingan yang sehat,” ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar memiliki jiwa kewirausahaan sehingga mampu menciptakan perusahaan rintisan atau startup agar bisa bersinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk percepatan infrastruktur digital.

“Summit ini diharapkan bisa merumuskan sinergi dalam bentuk kolaborasi konkret dan juga menjaga ekonomi nasional yang berkelanjutan,” pungkasnya. (Reporter: Achmad Sholeh)