PE-DE-NUS Kritik Penyelenggara Pemilu, Abaikan Tupoksi, Sibuk Rakor dan Urusan Internal

MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Pemilu 2024 sudah memasuki tahapan kampaye dimana kontestan sedang giat-giatnya mencari dukungan dari pemilih. Penyelenggaraan pemilu terindikasi akan- banyaknya pelanggaran dan perlunya pelayanan yang ekstra. 

Penyelenggara pemilu(KPU dan Bawaslu) masih berkutat dengan urusan lembaga sendiri, dengan banyaknya giat rakor yang secara intensitas menguras waktu jajaran penyelenggara untuk bekerja sesuai tupoksinya.

Pengawal Demokrasi Nusantara (PE-DE-NUS) mengkritisi pola kerja yang dilakukan penyelenggara baik KPU RI maupun Bawaslu RI 'setali tiga uang' (sama saja-red). 

Baca Lainnya :

• Jelang PSU Kada Barito Utara, PDI P Barito Utara Gelar Rapat Konsulidasi
• Pasangan Cabup Dan Cawabup, Shalahuddin Dan Felix Sonadie, Resmi Mendaftar Ke KPU Barito Utara
• Pasangan Calon Cabup Dan Cawabup, Jimmy Carter Dan Inriaty Karawaheni, Resmi Mendaftar Ke KPU Barito Utara
• KPU Jakarta Resmi Kembalikan Sisa Dana Hibah Pilkada ke Pemerintah Daerah
• Uji Publik Data Pemilih Dan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan PSU, Salah Satu Bukti KPU Jujur, Transparan Dan Berintegritas

Dalam keterangan rilisnya, Senin(04/12) usai acara Rapat Terbatas (ratas) Jajaran Direksi dan Founder PEDENUS di salah satu cafe daerah Harapan Indah Bekasi, menyampaikan kritik tajam terhadap penyelenggara pemilu. 

Direktur Eksekutif PEDENUS Sali Imad Menegaskan, Lembaga penyelenggara pemilu di tahapan krusial masih sibuk dengan urusan dapur, malah semakin menjadi-jadi, mengabaikan tupoksi yang secara substantif sebagai lembaga pelayanan publik dalam hal ini terkhusus kepemiluan, jika urusan internal kelembagaan saja masih kemelut. 

“Tahapan Kampaye sedang berjalan tapi pengaturannya masih bolong-bolong, pengadaan logistik masih dalam proses terkesan semraut ditambah rekrutmen penyelenggara tingkat TPS sebentar lagi dimulai. Ayolah teman-teman penyelenggara, banguuun. Tidur kalian terlalu miring,” ungkap Sali yang pernah menjabat Ketua Bawaslu Jakarta Utara  periode lalu. 

Saat yang sama, Direktur Keuangan PEDENUS Azhar Dini yang juga mantan pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Selatan.  menambahkan , porsi penganggaran lembaga penyelenggara pemilu masih belum linier antara rancangan dengan realisasi, seharusnya kata Azhar apa yang sudah dirancang dan terjadwal bisa konsisten di realisasikan, bukan malah ditumpuk di akhir-akhir tahun.

“Ini terkesan hanya mengejar penyerapan anggaran an sich, sekretariat sebagai fasilitator dan eksekutor anggaran harus konsisten dan jangan sampai terkesan penghamburan anggaran negara, sumber anggaran itu dari pajak rakyat loh,'ujar Azhar.

Selanjutnya Direktur Pendidikan dan Personalia, Novita Ulya mengungkapkan, rakor-rakor yang sering dilaksanakan diluar kota dengan mengundang antar kota bahkan provinsi dianggap tidak efektif dan efesien, mantan Anggota Bawaslu Kota Bekasi-Jabar ini berharap ada skema baru dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas sdm penyelenggara bisa di laksanakan di daerah masing-masing untuk memaksimalkan waktu dan anggaran yang ada.

“Saya yakin SDM penyelenggara pasti sudah mumpuni, dengan proses rekruitmen yang begitu ketat tentu akan menghasilkan sdm yang punya kapasitas baik, hanya tinggal memoles saja, jangan sampai sudah jauh-jauh melaksanakan rakor, menghabiskan anggaran besar dan menyita waktu juga, malah hasilnya tidak ada, atau bahkan kualitas penyelenggara semakin lemah", ungkap Novita.

Kemudian Leo selaku Direktur Pengawasan, Pengembangan dan Penelitian menegaskan, kendali internal itu adanya di tingkat pimpinan sebagai pengambil kebijakan tertinggi, mestinya pimpinan penyelenggara tingkat pusat harus segera melakukan evaluasi, harus bisa menggerakan tim kendali internal.

“Saya yakin punya kapasitas itu di jajaran sekretariat. Modalnya kemauan saja untuk merubah kebiasaan jelek,” tegas Leo yang pernah menjabat Ketua Bawaslu Kepulauan Seribu Jakarta. 

Adapun Syukur Ya'kub sebagai Direktur Humas, Parmas dan Hubal menerangkan untuk kegiatan penyelenggara cukup di wilayah masing-masing, lain halnya dengan peserta maupun steakholer yang memang harus mengetahui regulasi yang dipakai oleh penyelenggara. Jangan sampai nantinya para peserta malah tidak mengetahuinya. 

 "Kalau saya kongkrit saja, bahwa porsi anggaran sosialisasi, partisipatif dan pendidikan politik terhadap steakholder, peserta dan pemilih harus lebih besar, bukan sebaliknya, karna memang harus demikian untuk keterlibatan masyarakat, peserta dan steakholder dalam pemahaman regulasi dan aturan teknis lainnya, kalo penyelenggara cukup melakukan rakor di kantor masing-masing saja, agar fokus di pelayanan". Ujar Syukur mantan Pimpinan Bawaslu Jakarta Barat. 

Selain itu Teren Utomo sebagai Direktur POLHUKAM memperingatkan, Potensi pelanggaran pemilu saat ini sangat besar. Kalau disaat hal -hal penting para pimpinan banyak undangan rakor antar provinsi akan berdampak pula dengan penanganan pelanggaran yang terkesan terabaikan.

“Bisa dibayangkan jika ada laporan masuk tidak secara cepat di tindak lanjuti, karna menunggu pimpinan lain yang sedang ikut acara, sedangkan kita ketahui waktu penanganan di pemilu sangat mepet, ini bisa jadi potensi lemahnya penegakkan hukum pemilu. Belum lagi persoalan data yang harus dibenahi secara cepat, bisa tertunda berlarut larut ini, jangan sampai menjadi potensi etik di DKPP atau bahkan berpotensi besar menjadi sengketa hasil pemilu di MK loh,” Tegas Teren yang juga sebagai Advokat Mahkamah Konstitusi. 

Sementara Wowo sapaan akrab Founder PEDENUS menambahkan sebagai wujud komitmen kita dalam mengawal demokrasi di perhelatan pemilu 2024, ia juga sepakat dengan saran dan masukan jajaran direksi bahwa banyak PR yang harus dibenahi.  beberapa kasuistik diatas adalah fakta yang seringkali di keluhkan oleh kawan-kawan penyelenggara hari ini.

“Kalau dalam belakang ini emang kurang efektif dengan banyaknya acara internal di tahapan yang semakin padat, saya yakin teman-teman peyelenggara tingkat pusat juga menyadari hal ini, mari kita sama-sama saling berbenah diri agar citra penyelenggara pemilu tidak semakin merosot di depan publik,” Tutup Wowo.(Reporter: Achmad Sholeh Alek)