MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta — Kondisi geografis Indonesia yang luas, disparitas jaringan internet, serta perlunya kolaborasi lintas lembaga dan akademisi menjadi tantangan sekaligus kunci penting dalam membangun sistem pemilu berbasis e-Counting di masa depan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Dody Wijaya, dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) bertema “Adopsi Teknologi Pemungutan dan Penghitungan Suara: Peluang dan Tantangan Menuju e-Counting di Indonesia”, yang digelar di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Rabu (12/11).

 “Sistem e-Counting harus didukung oleh teknologi yang mumpuni, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur yang kuat, serta simulasi teknis yang dilakukan secara berulang,” ujar Dody.

Baca Lainnya :

• KPU Daerah Khusus Jakarta Sosialisasikan PKPU PAW 2025, Tekankan Kepatuhan Regulasi dan Akurasi Data Parpol
• KPUD Jakarta Rilis Jumlah Pemilih Menjadi 8.239.242 di Semester II 2025
• Pajak dan Wanita: Mengapa Literasi Pajak Itu Penting Bagi Wanita Berstatus Menikah?
• Ketua PWI DKI: Pokja Adalah Mitra Strategis Instansi Publik untuk Menjaga Transparansi Informasi
• KPU dan Akademisi Soroti Tantangan E-Counting, Kepercayaan Publik Jadi Faktor Penentu

Dalam forum tersebut, Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menekankan pentingnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang telah terbukti membantu proses rekapitulasi suara pada Pilkada sebelumnya.

 “Transformasi digital menuntut penyelenggara Pemilu untuk lebih adaptif dan inovatif. Pemanfaatan teknologi informasi harus diiringi peningkatan kompetensi SDM agar demokrasi kita semakin berkualitas dan akuntabel,” tegas Betty.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata menilai, penerapan e-Counting perlu dikaji secara mendalam dengan memperhatikan pengalaman negara lain.

 “Beberapa negara sudah mencoba e-Counting namun kembali ke sistem manual. Indonesia perlu menilai kesiapan dan tantangannya secara menyeluruh agar proses demokrasi tetap transparan dan efisien,” jelas Wahyu.

Dalam kesempatan yang sama, Teuku Harza Mauludi, Sekretaris Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, menyampaikan bahwa penggunaan teknologi dalam pemilu merupakan langkah penting di era demokrasi digital, namun tetap harus memperhatikan aspek keamanan dan kepercayaan publik.

 “Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan penyelenggara pemilu sangat penting agar sistem e-Counting berjalan akuntabel dan dipercaya publik,” kata Harza secara daring.

Dari perspektif internasional, Michael Yard dari International Foundation for Electoral Systems (IFES) memaparkan bahwa penerapan e-voting membutuhkan tiga elemen dasar: kerangka hukum yang jelas, infrastruktur yang memadai, dan kepercayaan publik. Ia mencontohkan Brasil yang cepat namun kurang transparan, serta Filipina yang lebih transparan karena menggunakan sistem hybrid.

 “Transparansi jauh lebih penting daripada kecepatan. Teknologi tidak bisa menggantikan kepercayaan publik,” tegas Michael.

Sementara itu, Ikhsan Darmawan, Asisten Profesor Ilmu Politik Universitas Indonesia, menekankan pentingnya roadmap nasional yang jelas dalam penerapan teknologi pemilu di Indonesia.

 “Indonesia perlu memiliki peta jalan yang mencakup decision in principle, testing phase, dan adoption phase agar e-voting bisa diimplementasikan secara matang,” ujarnya.

Kegiatan FGD ini ditutup dengan simulasi penggunaan sistem e-Counting oleh para peserta, sebagai langkah awal memahami mekanisme digitalisasi penghitungan suara di masa depan. (Alek)