- Robot Wudhu Otomatis hingga Robot Sumo, Wapres Gibran Tinjau Karya Santri Didampingi PRSI
- Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Resmi Jadi Tersangka KPK
- PLN UID Jakarta Raya Perkuat Ketahanan Air Tanah Lewat Bantuan 12 Mesin Bor
- Persatuan Perempuan Sidoarjo Berbagi Takjil dan Suarakan Perdamaian Untuk Pimpinan Sidoarjo
- AKG Jadi Sorotan Utama, Bupati dan Kadisdik Awasi Menu MBG hingga Detail
- Satgas Saber Polda Metro Tegur dan Minta Pedagang Pasar di Jakarta Barat Menjual Bapokting Sesuai Harga Acuan
- 117 Kilometer Jalan Dikebut, Warga Majalengka Sambut Mudik Tanpa Waswas
- PWHI Surati DPKAD Kab.Tangerang Terkait Dugaan Penyalahgunaan Lahan Fasos Fasum RW 09 Kel. Kutabumi
- Bencana Alam Datang Tanpa Permisi, Sertipikat Elektronik Jadi Pilihan karena Beri Rasa Aman
- Kembangkan Aplikasi Dashboard SDM, Sekjen ATR/BPN: Proses Mutasi dan Promosi Jadi Lebih Efektif dan Efisien
Menkop Tegaskan KDMP Kunci Hilirisasi dan Efisiensi Rantai Pasok di Daerah

Keterangan Gambar : Menkop Ferry Juliantono pada acara BIG (Bisnis Indonesia Group) Conference bertema Arah Kebijakan Membangun Ekonomi Kerakyatan 2026
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyebutkan bahwa terobosan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kelurahan) Merah Putih dirancang untuk memotong rantai pasok yang panjang dan mahal. Sehingga, nilai tambah tidak lagi berhenti pada para perantara, tetapi kembali kepada produsen dan masyarakat desa.
"Kita menghadirkan Koperasi Hub dan Kopdes Merah Putih sebagai simpul penghubung, distribusi menjadi lebih efisien, harga lebih terjangkau, dan kesejahteraan pelaku usaha rakyat meningkat," kata Menkop, pada acara BIG (Bisnis Indonesia Group) Conference bertema Arah Kebijakan Membangun Ekonomi Kerakyatan 2026: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Jakarta, Senin (8/12).
Lebih dari itu, lanjut Menkop, Kopdes Merah Putih dirancang sebagai alat untuk membangun beberapa lini kegiatan bisnis dalam rangka kemandirian pangan dan energi nasional.
Baca Lainnya :
- APKLI Adukan Dampak Ritel Modern Terhadap Pedagang Kaki lima, Menkop Dukung Perkuat Perpres 112/2007
- Menkop: Kolaborasi Lintas K/L Kunci Sukses Percepatan Integrasi Program PKH Dalam Ekosistem Kopdes Merah Putih
- Wamenkop Farida Ajak Gen Z Kembali ke Desa Jadi Penggerak Ekonomi Lewat Kopdes Merah Putih
- Tokoh Koperasi dan Jurnalis Senior Irsyad Muchtar Wafat, Dunia Perkoperasian Berduka
- Menkop Apresiasi Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Festival Kopdes Merah Putih 2026 di Purworejo
"Kedaulatan pangan itu impornya dikurangi, di mana semua barang-barang harus dari sumber daya alam kita sendiri, diproses kita sendiri, dibiayai kita sendiri. Itu yang dinamakan kedaulatan pangan dan energi," terang Menkop.
Misalnya, dengan adanya Kopdes Merah Putih, harus muncul industri pasca panen, di mana hasil panen akan dikeringkan melalui alat dryer di sana. Begitu juga dengan hasil produk dan buah-buahan, harus dilengkapi dengan alat pengatur suhu agar kualitas tetap terjaga (cold storage).
"Hasil tangkapan ikan nelayan juga bisa disimpan di cold storage. Bahkan, Kopdes bisa menyediakan solar dan es batu untuk keperluan nelayan melaut," kata Menkop.
Selain itu, Indonesia juga bakal memiliki lebih dari 80 ribu gerai sembako yang dikelola secara ritel moderen. Barang-barangnya, sebagian bekerja sama dengan pihak swasta dan BUMN, sebagian besarnya akan didorong untuk bisa memproduksi sendiri. "Sudah waktunya, Indonesia kembali menjadi bangsa produsen," imbuh Menkop.
Dengan munculnya aneka industri, kata Menkop, bakal menciptakan banyak lapangan kerja. "Presiden Prabowo Subianto menginginkan ekonomi rakyat kembali berdaulat melalui koperasi," tegas Menkop.
Oleh karena itu, Menkop pun menjabarkan tiga fungsi Kopdes Merah Putih. Pertama, sebagai penyalur dan penjual barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Kedua, Kopdes Merah Putih akan berfungsi sebagai offtaker hasil produk masyarakat desa, sepertin tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
Fungsi ketiga, menjadi instrumen yang paling terbawah untuk bisa mengefektifkan seluruh kegiatan pemerintah pusat, termasuk kegiatan Bansos, BLT, maupun bantuan pangan non-tunai, ataupun pemberian barang-barang bersubsidi kepada masyarakat (pupuk, elpiji 3 kilogram, dan minyak goreng).(Reporter: Achmad Sholeh Alek).



.jpg)

.jpg)











