- Digitalisasi ASN Dipercepat, Majalengka Terapkan E-Kinerja BKN untuk Perkuat Transparansi
- Ungkap Industri Vape Etomidate di Tangerang, Ribuan Cartridge Disita Resnarkoba PMJ
- BAZNAS: Kartini Bukan Seremoni, Tapi Gerakan Besar Pemberdayaan Perempuan
- Ketua Komisi III DPRD Majalengka : Perempuan Penopang Utama Peradaban Bangsa
- Ketua Komisi III DPRD, Apresiasi Kinerja Polres Barito Utara, 3 Terduga Pelaku Pembantaian Satu Keluaraga, Berhasil Diringkus
- Makna Kartini Masa Kini, DPR Soroti Pendidikan Perempuan dan Ketahanan Keluarga
- Ketua DPRD Tegaskan Musrenbang RKPD 2027 Jadi Arena Uji Gagasan, Majalengka Didorong Lebih Unggul
- Musrenbang Majalengka RKPD 2027 Serap 2.164 Usulan, Infrastruktur - Ekonomi Jadi Prioritas, Kemiskinan Turun
- Peringatan Hari Kartini 2026, PKS Majalengka Soroti Peran Strategis Perempuan untuk Bangsa
- Hari Kartini, Wamendikdasmen Tinjau Sekolah di Majalengka dan Tegaskan Program Revitalisasi
Menkop Tegaskan KDMP Kunci Hilirisasi dan Efisiensi Rantai Pasok di Daerah

Keterangan Gambar : Menkop Ferry Juliantono pada acara BIG (Bisnis Indonesia Group) Conference bertema Arah Kebijakan Membangun Ekonomi Kerakyatan 2026
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyebutkan bahwa terobosan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kelurahan) Merah Putih dirancang untuk memotong rantai pasok yang panjang dan mahal. Sehingga, nilai tambah tidak lagi berhenti pada para perantara, tetapi kembali kepada produsen dan masyarakat desa.
"Kita menghadirkan Koperasi Hub dan Kopdes Merah Putih sebagai simpul penghubung, distribusi menjadi lebih efisien, harga lebih terjangkau, dan kesejahteraan pelaku usaha rakyat meningkat," kata Menkop, pada acara BIG (Bisnis Indonesia Group) Conference bertema Arah Kebijakan Membangun Ekonomi Kerakyatan 2026: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Jakarta, Senin (8/12).
Lebih dari itu, lanjut Menkop, Kopdes Merah Putih dirancang sebagai alat untuk membangun beberapa lini kegiatan bisnis dalam rangka kemandirian pangan dan energi nasional.
Baca Lainnya :
- Kemenkop dan Kemensos Rencanakan Penerima PKH Jadi Karyawan KDKMP
- LPDB Dorong Koperasi Lebih Berdaya, 15 Inkubator Terpilih Siap Dampingi Koperasi Naik Kelas
- Kemenkop Teken MoU Bersama BPJS Kesehatan untuk Akselerasi Layanan Kesehatan di Desa
- Menkop: Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah, MES Siap Perkuat Sinergi Dengan OJK
- Wamenkop Dorong Koperasi TCI Jalin Sinergi dengan Kopdes Merah Putih Di Tengah Kinerja Yang Solid
"Kedaulatan pangan itu impornya dikurangi, di mana semua barang-barang harus dari sumber daya alam kita sendiri, diproses kita sendiri, dibiayai kita sendiri. Itu yang dinamakan kedaulatan pangan dan energi," terang Menkop.
Misalnya, dengan adanya Kopdes Merah Putih, harus muncul industri pasca panen, di mana hasil panen akan dikeringkan melalui alat dryer di sana. Begitu juga dengan hasil produk dan buah-buahan, harus dilengkapi dengan alat pengatur suhu agar kualitas tetap terjaga (cold storage).
"Hasil tangkapan ikan nelayan juga bisa disimpan di cold storage. Bahkan, Kopdes bisa menyediakan solar dan es batu untuk keperluan nelayan melaut," kata Menkop.
Selain itu, Indonesia juga bakal memiliki lebih dari 80 ribu gerai sembako yang dikelola secara ritel moderen. Barang-barangnya, sebagian bekerja sama dengan pihak swasta dan BUMN, sebagian besarnya akan didorong untuk bisa memproduksi sendiri. "Sudah waktunya, Indonesia kembali menjadi bangsa produsen," imbuh Menkop.
Dengan munculnya aneka industri, kata Menkop, bakal menciptakan banyak lapangan kerja. "Presiden Prabowo Subianto menginginkan ekonomi rakyat kembali berdaulat melalui koperasi," tegas Menkop.
Oleh karena itu, Menkop pun menjabarkan tiga fungsi Kopdes Merah Putih. Pertama, sebagai penyalur dan penjual barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Kedua, Kopdes Merah Putih akan berfungsi sebagai offtaker hasil produk masyarakat desa, sepertin tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
Fungsi ketiga, menjadi instrumen yang paling terbawah untuk bisa mengefektifkan seluruh kegiatan pemerintah pusat, termasuk kegiatan Bansos, BLT, maupun bantuan pangan non-tunai, ataupun pemberian barang-barang bersubsidi kepada masyarakat (pupuk, elpiji 3 kilogram, dan minyak goreng).(Reporter: Achmad Sholeh Alek).



.jpg)













