- BNI Ajak Nasabah Private Nonton Langsung All England Badminton Championships di Birmingham
- Jakarta Menyala Dibuktikan Dengan Respon Cepat Laporan Warga Kepada Kasatpol PP Kecamatan Pancoran, Langsung Cek lapangan
- Kementerian UMKM dan DPR Teguhkan Komitmen Sukseskan Penyaluran KUR 2025
- Danramil 04/Cikupa Dampingi Wabup Intan Buka Bazar Ramadan
- Polri Berduka, Kapolsek dan Dua Anggota Polsek Way Kanan Gugur Ditembak saat Gerebek Sabung Ayam
- Pemkab Asahan Peringati Malam Nuzulul Quran 1446 H / 2025
- Wakil Bupati Asahan Pimpin Upacara HKN
- Wakil Bupati Asahan Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025
- Cek Takaran Minyak Kita, Wakil Bupati Tangerang : Masyarakat Tak Perlu Khawatir, Sesuai Takaran
- Dandim 0506/Tgr Dampingi Danrem Apel Pam Pemulangan 400 WNI
Mengapa Harus #AdiliJokowi?
.jpg)
Keterangan Gambar : Deodatus Sunda Se, Ketua GMNI Jaksel
Analisis Dampak Kebijakan dan Pengelolaan Anggaran yang Menyebabkan Kesengsaraan Rakyat
Deodatus Sunda Se, Ketua GMNI Jaksel.
Jakarta. Megapolitanpos.com. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintahan Prabowo Subianto membutuhkan anggaran sebesar 71-100 triliun per tahun. Namun, realitas anggaran yang ada justru menunjukkan ketimpangan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan dana publik. Luhut Binsar Pandjaitan, salah satu tokoh penting dalam pemerintahan sebelumnya, mengungkapkan bahwa dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 500 triliun, hanya separuh yang benar-benar diterima dan tepat sasaran. Anggaran tersebut digunakan pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), namun penggunaannya dilakukan tanpa sepengetahuan Kementerian Sosial (Kemensos).
Baca Lainnya :
- Mengapa Harus #AdiliJokowi?
- GMNI Desak KPK Panggil Bobby dan Kahiyang Ayu Klarifikasi Blok Medan
- Satpol PP Kota Tangerang Diduga Mandul, Tidak Berani Tertibkan Gambar Calon Walikota dan Gubernur
- Ratusan Massa GMNI Blitar Desak DPR Agar RUU Perampasan Aset Segera di Sahkan
Artinya, Rp 500 triliun yang dikatakan
Luhut sebagai anggaran yang salah sasaran seharusnya bisa dialokasikan untuk
program MBG di masa pemerintahan Prabowo Subianto selama lima tahun tanpa perlu
melakukan realokasi, efisiensi, pemotongan anggaran. Namun, karena
ketidakefisienan tersebut, pemerintah terpaksa melakukan pemotongan anggaran
yang berujung pada banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dampak negatif
lainnya.
Hubungan antara program MBG dan
realokasi anggaran ini tidak bisa dipisahkan dari kebijakan rezim sebelumnya,
yaitu pemerintahan Jokowi, yang dianggap menggunakan anggaran untuk kepentingan
keluarga dan kroninya. Akibatnya, pemerintah Indonesia saat ini mengalami
kekurangan anggaran, dan rakyatlah yang harus menanggung beban tersebut. Contoh
nyata adalah pemangkasan anggaran pendidikan, yang membuat anak-anak dari
keluarga miskin, terutama kaum tani kelas buruh dan rakyat miskin perkotaan,
kesulitan mengakses pendidikan. Ditambah lagi, dampak efisiensi ini memicu
kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di tengah situasi krisis ekonomi.
Pemerintah saat ini menghadapi beban
berat akibat warisan utang dari era Jokowi yang mencapai Rp 8.500 triliun.
Utang ini memaksa pemerintah melakukan realokasi anggaran untuk memenuhi
kewajiban pembayaran utang, sehingga anggaran untuk program-program sosial,
pendidikan, dan kesehatan terpaksa dipangkas. Akibatnya, rakyat kecil yang
seharusnya menjadi prioritas justru menanggung beban terberat. Pemotongan
anggaran pendidikan, misalnya, membuat anak-anak dari keluarga miskin, terutama
kaum buruh dan rakyat miskin perkotaan, kesulitan mengakses pendidikan.
Ditambah lagi, dampak efisiensi ini memicu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
di tengah situasi krisis ekonomi.
Sementara itu, praktik pejabat dalam
kehidupan sehari-hari justru mempertontonkan kemewahan, sementara rakyat
mengalami kelaparan, PHK, dan putus sekolah. Lebih lanjut, pemerintah Prabowo
dalam 100 hari kerjanya dinilai tidak memperhatikan nasib dan kesengsaraan
rakyatnya.
Gerakan #AdiliJokowi: Simbol
Perlawanan terhadap Ketidakadilan
Gerakan "ADILIJOKOWI" muncul
sebagai respons atas kesengsaraan dan ketidakadilan yang dipraktikkan oleh
Jokowi dan kroninya, yang dianggap hanya mengabdi pada kepentingan oligarki.
Gerakan ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan dan ketidakadilan
yang terjadi selama ini. Dengan demikian, tulisan ini menggambarkan betapa pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran untuk
mencegah ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin parah. Warisan utang
Jokowi yang mencapai Rp 8.500 triliun menjadi beban berat bagi pemerintah saat
ini dan rakyat, sehingga tuntutan untuk #AdiliJokowi semakin menguat sebagai
upaya memperjuangkan keadilan bagi rakyat
