Megapolitanpos.com, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI untuk menjalankan program prioritas dan strategis dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia bahkan Komisi VI DPR RI setuju usulan kenaikan pagu anggaran 2024 menjadi sekitar Rp3 triliun, dari sebelumnya Rp1,497 triliun.

"UMKM itu memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional dengan menyumbang PDB sebesar 61,9 persen. KemenKopUKM perlu mendapat dukungan penuh untuk mengembangkan sektor UMKM nasional," kata Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6).

Pada kesempatan itu, Komisi VI DPR RI mengapresiasi pencapaian kinerja KemenKopUKM yang pada tahun anggaran 2022 mampu merealisasikan anggaran hingga 94,17 persen. Komisi VI DPR RI juga mendorong KemenKopUKM untuk bisa meningkatkan performa kinerja dan penyerapan anggaran pada 2023.

Baca Lainnya :

• Kecam Keras 9 Pasar di Kota Blitar Sepi, Disperindag Harus Buang Konsep Cara Lama
• Edy Kusnadi Resmi Jadi Calon Dirut Bank Kalbar, Ini Strateginya Perkuat Ekonomi di Kalbar
• Menteri Maman Ajak Pengusaha UMKM di NTT Optimalkan KUR
• Menteri UMKM Lantik Sekretaris Kementerian dan Deputi Kewirausahaan
• Menkop Sebut, Kopdes di NTT akan Menjadi Ekosistem Baru Ekonomi

Sementara anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Budi Setiawan, mengatakan anggaran KemenKopUKM selama ini masih terbilang kecil karena harus mengurus dan memberdayakan lebih dari 64,2 juta pelaku UMKM.

“Urusannya banyak, tapi anggaran kecil, banyak UMKM yang belum merasakan kemudahan, pembinaan, dan fasilitasi dari KemenKopUKM," kata Budi.

Dengan karakteristik UMKM yang heterogen dan mewakili kearifan lokal masing-masing daerah, Budi mengusulkan agar KemenKopUKM perlu memperkuat dan mempertajam program kolaborasi dengan kementerian lain.

"Agar masyarakat merasakan kehadiran KemenKopUKM, perlu program-program yang bisa menjaring partisipasi dan kolaborasi dari pihak lain," kata Budi.

Budi mencontohkan program Rumah Kemasan, Rumah Produksi Bersama, dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang bisa dikolaborasikan dengan kementerian/lembaga lainnya seperti KemenBUMN, Kemendag, dan sebagainya. 

Selain itu, juga bisa menimbulkan efek partisipatif dari pihak swasta. Misalnya, untuk memperbanyak Rumah Produksi Bersama, Rumah Kemasan, dan lainnya. "Programnya bagus, tinggal memperluas jangkauannya saja," kata Budi.

Haris Turino anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP juga mendukung penambahan pagu anggaran bagi KemenKopUKM menjadi Rp3 triliunan. "Kami mendukung program Rumah Kemasan, dimana UMKM akan tertolong. Selama ini, kemasan produk UMKM belum berdaya saing, maka sulit memasarkannya di pasar-pasar modern," kata Haris.

Menurut Haris, rencana pendirian 7 Rumah Kemasan sangat baik sebagai langkah awal. Namun, masih kurang untuk bisa menjangkau seluruh UMKM di Indonesia. "Selain Rumah Kemasan, KemenKopUKM juga bisa mendorong usaha menengah menjadi offtaker. Sehingga, bisa membantu para UMKM masuk ke kanal-kanal modern," kata Haris.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP lainnya, Evita Nursanty, mengusulkan agar Rumah Kemasan, Rumah Produksi Bersama, dan sejenis lainnya, tidak berdiri sendiri-sendiri. Melainkan, diintegrasikan ke dalam satu atap berupa Rumah Koperasi dan UMKM.

"Jadi, di satu rumah itu ada semuanya. Agar kelihatan hasilnya dan bisa lebih efisien," ucap Evita.

Bahkan, Evita menyebutkan betapa pentingnya kemasan bagi produk UMKM. Setelah kemasan berkualitas, baru kemudian masuk ke branding produk. Berikutnya adalah positioning produk. "Jangan lupakan juga faktor higienitas," kata Evita.

Sedangkan La Tinro La Tunrung, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, berharap program Rumah Kemasan yang sangat diharapkan UMKM kehadirannya, sebaiknya ada satu model di setiap provinsi. Sehingga, koperasi-koperasi yang lain bisa belajar di dalamnya.(Reporter: Achmad Sholeh sumiukm2@gmail.com)