- Manfaatkan Lumpur Banjir, Kapolda Aceh Serahkan Ribuan Karung Tanam Untuk Masyarakat Aceh Tamiang
- Bupati Shalahuddin Dorong Pendidikan Digital SMPN 1 Benangin Terima Laptop dan Starlink
- Pemancangan Tiang Listrik, Bupati Barito Utara Ajak Warga Jaga Fasilitas Bersama
- Akses Listrik Diperluas, Pemkab Barito Utara Dorong Pemerataan Pembangunan Desa
- BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam Sumbar
- Dana Desa 2025 Desa Sangkanhurip Sindang Dilaksanakan Tahun 2026, DPMD Majalengka Memilih Diam
- Direktorat Reserse PPA-PPO dan Layanan Hotline Polri Bakal Diluncurkan, Siap Tangani Laporan KDRT
- Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Dialihkan Dari Lapangan Winodadi, ini Alasannya
- Dari Penggemar K-Pop ke Bintang Film: Langkah Internasional Saskia Chadwick di Korea
- Bupati Shalahuddin Tinjau Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Di Teweh Selatan Dan Montallat
Ketua PWI DKI: Pokja Adalah Mitra Strategis Instansi Publik untuk Menjaga Transparansi Informasi

Keterangan Gambar : Acara Bimtek PWI Pokja Jakarta Pusat di Cisarua, Bogor, Sabtu,(22/11).
MEGAPOLITANPOS.COM, Cisarua Bogor,— Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta, Kesit Budi Handoyo, menegaskan bahwa keberadaan Kelompok Kerja (Pokja) PWI Jaya di berbagai wilayah Jakarta bukan sekadar struktur organisasi, melainkan mitra strategis bagi instansi publik dalam memastikan arus informasi yang akurat, transparan, dan sesuai hukum.
Kesit menyampaikan hal tersebut saat menjadi pemateri dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Meningkatkan Profesionalisme Wartawan Melalui Pemahaman Hukum dan Etika Jurnalistik di Era Digitalisasi” yang digelar pada Sabtu (22/11/2025).
“Pokja itu mitra strategis. Ia memastikan proses kerja jurnalis tetap akuntabel, transparan, dan sesuai koridor etika,” tegas Kesit.
Baca Lainnya :
- DPRD Kota Bogor Sampaikan Laporan Kinerja dan Hasil Reses
- Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda
- Perkuat Pengawasan Infrastruktur, Komisi III DPRD Kota Bogor Pastikan Pembangunan Tepat Sasaran
- Komisi IV DPRD Kota Bogor Pasang Badan Kawal Hak Kerja, Kesehatan, dan Pendidikan Warga
- Jalankan Fungsi Pengawasan, DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan
Menurutnya, Pokja menjadi jembatan komunikasi antara jurnalis dengan instansi publik sekaligus mendorong peningkatan kompetensi, koordinasi, dan profesionalisme kerja. Dasar hukum yang mengatur fungsi dan perannya antara lain UU Pers No. 40/1999, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14/2008, serta ketentuan Kode Etik Jurnalistik dan sejumlah MoU Dewan Pers dengan Polri dan Kejaksaan.
Peran Vital Pokja dalam Mengelola Informasi Publik
Kesit memaparkan bahwa Pokja berfungsi sebagai penghubung informasi publik, penyaring informasi terpercaya, hingga penopang manajemen krisis di lapangan.
“Proses ini harus terkoordinasi agar mampu mencegah, mempersiapkan, merespons, dan memulihkan diri dari peristiwa kritis yang mengancam organisasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, para jurnalis yang tergabung dalam Pokja tidak hanya meliput kegiatan pemerintahan kota, tetapi juga dituntut mengangkat isu sosial dan pembangunan yang menyentuh masyarakat luas.
“Jurnalis Pokja bisa mempublikasikan isu sosial, kemasyarakatan, kesehatan, UMKM, hingga pelayanan publik,” jelasnya.
Bimtek Memperkuat Kompetensi Jurnalis di Era Digital
Bimtek ini diselenggarakan oleh Pokja PWI Wali Kota Jakarta Pusat yang diketuai Helmi AR. Selain Kesit, hadir sebagai narasumber Pangihutan Simatupang, Anggota Dewan Penasehat PWI Jaya, dengan materi “Relevansi Kode Etik Jurnalistik dan Investigasi Reporting”. Sesi berikutnya disampaikan Prof. Bagus Sudarmanto, Wakabid Organisasi PWI Jaya, yang mengulas materi Under Cover.
Ketua Pokja PWI Wali Kota Jakarta Pusat, Helmi AR, menyebut kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran penting bagi jurnalis yang berhadapan dengan tantangan dunia digital.
“Kegiatan ini penting untuk meningkatkan kualitas para jurnalis,” ujarnya.
Jaga Integritas Informasi Publik
Bimtek ini mempertegas komitmen PWI Jaya dalam meningkatkan kapasitas jurnalis sekaligus memperkuat peran Pokja sebagai garda penting penjaga integritas informasi publik.
“Acara ini menjadi momentum untuk memperbarui pemahaman mengenai hukum, etika, dan praktik peliputan profesional,” tutup Helmi AR.( Reporter: Achmad Sholeh Alek).



.jpg)







.jpg)
.jpg)




