MEGAPOLITANPOS.COM, Kabupaten Blitar - Memasuki tahun ke dua masa jabatan Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah, janji politik bidang layanan pendidikan gratis sejak mulai dari jenjang TK sampai Pengurusan Tinggi,  belum bisa dilaksanakan, padahal masyarakat sangat berharap program pendidikan gratis sudah dapat dinikmati semua masyarakat Kabupaten Blitar, hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto kepada wartawan, Kamis (10/02/22). Ketua DPRD juga menyikapi informasi bahwa program beasiswa kuliah hanya untuk siswa yang kuliah perguruan tinggi negeri saja. Bila ini benar adanya, maka hal tersebut jelas tidak selaras dengan janji Bupati saat kampanye kuliah gratis, yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat bahwa masyarakat bisa di perguruan tinggi negeri atau swasta bisa mendapat beasiswa. "Sebenarnya program kuliah gratis punya tujuan yang mulia dan sangat diharapkan masyarakat Kabupaten Blitar, saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Blitar mengingatkan agar program tersebut segera di jalankan," ujarnya. Kedepannya diharapkan program ini bisa menerima saran dan masukan dari berbagai pihak. Karena kalau Bupati mensyaratkan bahwa kuliahnya harus di negeri, Suwito berharap agar program itu sebaiknya dijalankan dulu itu akan lebih baik, daripada lama berwacana tapi tidak terealisasi. "Bila ada kendala dan kelemahan dari program tersebut bisa dijadikan bahan evaluasi, yang terpenting keberanian mengeksekusi sehingga tidak terkesan hanya sekedar wacana,” ucapnya. Masih ungkap Suwito, jika program sudah berjalan akan bisa diketahui dimana letak kekurangan dalam perhitungan anggaran APBD. “Sayang, APBD Kabupaten Blitar masih mempunyai keterbatasan. Sebab tidak hanya bidang pendidikan, bidang lain seperti infrastruktur, kesejahteraan ekonomi, sosial dan lainnya juga membutuhkan anggaran.” imbuhnya Suwito berharap Bupati bisa duduk bersama untuk merumuskan program yang inovatif dan kreatif. Sehingga dengan anggaran APBD yang tidak terlalu besar ini bisa mencakup untuk memenuhi segala bidang, dan aspek pembangunan yang dilakukan pemerintah. “Kita dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah banyak mendengar aspirasi dari berbagai pihak yang mengeluhkan bahwa di bidang-bidang yang memang itu di depan mata, juga belum ter anggarkan. Makanya perlu dikomunikasikan, disinkronkan mana yang memang penting dan mendesak untuk disegerakan,” Tandasnya.(za/mp)

---