MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta, – Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) dinilai masih menjadi pilar utama ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global dan tantangan transisi energi. Pemerintah didesak segera menghentikan tren penurunan produksi migas guna menjaga pasokan energi domestik pada 2026 sekaligus menopang target pembangunan jangka panjang.

Isu tersebut mengemuka dalam EITS Discussion Series VII 2025 bertajuk “Pemantik Bisnis Sektor ESDM 2026, Dari Hilirisasi Hingga Transisi” yang digelar di Jakarta, Senin (15/12).

Baca Lainnya :

• Galih Dimuntur Serukan Perlawanan terhadap Polarisasi, Empat Pilar Jadi Benteng Bangsa
• Tak Miliki IPAL dan Berada di Dekat Sungai Berlimbah SPPG Sukorejo 2 Layak Ditutup
• Ketahanan Energi Jadi Prioritas, Hulu Migas dan EBT Harus Berjalan Seimbang
• Kasus Korupsi IPAL Kota Blitar, Menjadi Sorotan Warga
• Indonesia Pacu Transisi Energi Transportasi Lewat Biofuel dan Kendaraan Listrik

Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA), Marjolin Wahjong, menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan isu strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, tren penurunan produksi migas harus segera dihentikan agar Indonesia tidak semakin bergantung pada impor energi.

“Sektor hulu migas masih memegang peran strategis di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan proses transisi menuju ekonomi rendah karbon. Produksi harus ditingkatkan selama era transisi sambil tetap menargetkan net zero emission pada 2060,” ujar Marjolin.

Ia mengungkapkan, permintaan energi nasional diproyeksikan terus meningkat hingga 2050, dengan kebutuhan gas diperkirakan naik empat kali lipat dan minyak dua kali lipat. Namun, produksi migas Indonesia justru mengalami tren penurunan lebih dari satu dekade terakhir.

“Tanpa kebijakan yang pro-investasi, kesenjangan pasokan energi akan semakin melebar,” katanya.

Dalam perspektif investor, IPA menekankan pentingnya kepastian hukum dan contract sanctity mengingat industri hulu migas memiliki risiko tinggi, kebutuhan modal besar, dan siklus proyek jangka panjang. Revisi Undang-Undang Migas serta percepatan perizinan dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kepala SKK Migas, Muhammad Kemal, menyampaikan bahwa optimalisasi lifting migas menjadi prioritas strategis untuk menjaga pasokan energi, menekan impor, dan menopang penerimaan negara.

Berdasarkan data hingga November 2025, penurunan produksi setara minyak nasional masih relatif terkendali, hanya sekitar 0,1% secara tahunan. Kinerja tersebut didukung peningkatan investasi eksplorasi sekitar 20% dan tambahan produksi dari sumur-sumur baru.

 “Untuk 2026, pemerintah menargetkan lifting minyak 610 ribu barel per hari dan gas sekitar 5.500 MMSCFD, dengan investasi hulu migas lebih dari US$22 miliar,” jelas Kemal.

Dari sisi transisi energi, Manager New and Renewable Energy Pertamina NRE, Chandra Asmara, menilai gas alam masih menjadi energi jembatan yang krusial menuju sistem energi rendah karbon. Pembangkit listrik berbasis gas dinilai lebih ramah lingkungan dan fleksibel dibandingkan batu bara.

“Emisi pembangkit CCGT bisa 50–70% lebih rendah dibandingkan PLTU batu bara dan memiliki fleksibilitas operasional tinggi,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai tulang punggung transisi energi menuju Net Zero Emission 2060. Hingga Semester I 2025, bauran EBT nasional telah mencapai sekitar 16%, meski masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target nasional.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dina Nurul Fitriah, menegaskan kebijakan energi ke depan harus menyeimbangkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Pemerintah menargetkan bauran EBT mencapai 70–72% pada 2060, dengan penguatan kemandirian energi nasional.

“Keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada kepastian regulasi, dukungan investasi, dan kolaborasi lintas sektor,” pungkasnya. (Reporter: Achmad Sholeh Alek)