MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Di tengah derasnya arus gaya hidup modern yang kian konsumtif, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka, H. Iing Misbahuddin, melontarkan peringatan tajam yang menggugah kesadaran publik.

Ia menilai, kebiasaan berutang demi memenuhi gaya hidup bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan ancaman senyap yang bisa menggerus fondasi ekonomi hingga menghambat laju pembangunan daerah.

Pernyataan itu disampaikannya pada Jumat (24/04/2026), saat menyoroti semakin kaburnya batas antara kebutuhan dan keinginan di tengah masyarakat. Menurutnya, kondisi ini menjadi pintu masuk bagi jebakan utang konsumtif yang perlahan namun pasti melemahkan ketahanan ekonomi keluarga.

Baca Lainnya :

• Hendi Resmi Dilantik, Sangkanurip Perkuat Mesin Pembangunan Desa
• Usia 19 Tahun, Kecamatan Sindang Tancap Gas Wujudkan Majalengka Sae
• Pertamax Naik, Usaha Rakyat Terpukul! Pedagang dan Ojol di Majalengka Menjerit
• Bupati Eman Puji Reksa Siaga TNI AU, Warga Majalengka Takjub
• Gerak Serentak PKK Majalengka Guncang Desa :26 Kecamatan Disisir, Bantuan Digelontorkan

"Keinginan yang tak terkendali sering menjadi awal dari keruntuhan yang sunyi. Ini harus menjadi perhatian bersama," tegasnya.

Sebagai pimpinan Komisi III yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Iing menggarisbawahi bahwa persoalan finansial masyarakat memiliki efek domino terhadap pembangunan daerah. Ketika daya beli melemah akibat beban utang, roda ekonomi ikut melambat dan pada akhirnya berdampak pada sektor konstruksi, investasi, hingga pengembangan wilayah.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak bisa berdiri di ruang hampa. Ia membutuhkan fondasi ekonomi masyarakat yang kuat dan sehat. Tanpa itu, berbagai program pembangunan berisiko kehilangan daya dorongnya.

"Pembangunan membutuhkan dukungan ekonomi masyarakat yang kuat. Jika masyarakat terjebak utang, maka dampaknya bisa merembet pada sektor pembangunan dan infrastruktur," jelasnya.

Lebih jauh, Iing menekankan bahwa disiplin finansial adalah benteng utama menghadapi tekanan ekonomi. Bukan soal membatasi diri secara ekstrem, tetapi memastikan setiap keputusan keuangan hari ini tidak menjadi beban berat di masa depan.

Dalam konteks kebijakan, Komisi III DPRD Majalengka terus mengawal efektivitas program pembangunan dan infrastruktur agar tepat sasaran dan berdampak nyata. Pengawasan anggaran hingga percepatan proyek strategis menjadi fokus, seiring dorongan agar ekosistem ekonomi masyarakat tetap kuat.

"Ketahanan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah harus berjalan seiring. Keduanya saling menguatkan," pungkasnya.

Pernyataan ini menjadi refleksi penting di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Literasi keuangan, yang kerap dianggap sepele, justru menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas infrastruktur di daerah. ** (Agit)