MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta, – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat berbagai capaian strategis sepanjang tahun 2025 terutama dalam upaya memperkuat fondasi usaha mikro nasional menjadi akselerasi untuk semakin berkembang pada 2026.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik di Jakarta, Rabu (17/12) menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah dalam mendorong transformasi usaha mikro dari sektor informal menuju formal, produktif, dan berdaya saing mulai menunjukkan hasil yang nyata.

“Sepanjang 2025, dengan bekerja sama dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Kementerian UMKM fokus pada penguatan produktivitas, legalitas, pembiayaan, serta akses pasar usaha mikro. Hasilnya, jutaan pengusaha mikro kini semakin terhubung dengan sistem formal dan ekosistem ekonomi nasional,” kata Riza Damanik.

Baca Lainnya :

• Diskusi UMKM: KUR Meningkat, Tapi Produk Impor dan Biaya Platform Digital Jadi Tantangan
• Kementerian UMKM Dukung BKPM Percepat Legalitas Usaha Mikro
• Percepat Akses Pembiayaan UMKM Sumut, Kementerian UMKM Gelar Akad Massal KUR
• Menteri UMKM: Penindakan Impor Ilegal Perkuat Perlindungan dan Daya Saing UMKM
• Kementerian UMKM Gandeng BP Batam dan BRI Perkuat UMKM di Ekosistem Industri

Ia menjelaskan, hingga akhir 2025, lebih dari 14,66 juta UMKM berhasil bertransformasi dari sektor informal ke formal. Selain itu, tercatat sebanyak 6,5 juta produk telah bersertifikat halal dan lebih dari 1 juta usaha mikro memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Capaian ini juga ditopang melalui penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang terlaksana di 12 provinsi, dengan menghadirkan lebih dari 25 layanan kemudahan dan pelindungan usaha, berkat dukungan berbagai pihak,” ujar Riza.

Dari sisi pembiayaan, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 11 Desember 2025 mencapai Rp257,9 triliun kepada 4,38 juta debitur. Proporsi penyaluran KUR ke sektor produksi mencapai 60,8 persen, melampaui target yang ditetapkan.

“Penyaluran KUR ke sektor produksi ini berpotensi menciptakan 7,7 hingga 11,6 juta lapangan kerja,” kata Riza Damanik.

Selain KUR, Kementerian UMKM juga terus mendorong perluasan akses pembiayaan non-KUR melalui pemanfaatan sertifikat tanah (SHAT), purchase order, invoice, serta kekayaan intelektual sebagai agunan alternatif. Skema pembiayaan berbasis kolaborasi lintas sektor ini telah menjangkau ratusan pengusaha mikro di berbagai daerah.

Penguatan akses pasar menjadi fokus penting lainnya. Sepanjang 2025, sebanyak 2.804 usaha mikro terlibat dalam kemitraan usaha dengan nilai Letter of Intent mencapai Rp29 miliar. Keterlibatan UMKM sebagai pemasok dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga telah menjangkau 12.740 UMKM, dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 2,25 juta orang.

“Kemitraan dan integrasi usaha mikro dalam rantai pasok terus meningkat, dengan 6.545 penerima manfaat. Selain itu, sebanyak 5.305 usaha mikro telah terhubung ke dalam 1.240 toko digital,” ujar Riza.

Memasuki tahun 2026, Riza menegaskan Kementerian UMKM akan melakukan akselerasi kebijakan agar usaha mikro semakin naik kelas dan berkelanjutan. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan legalitas dan pelindungan, pengembangan kapasitas usaha, perluasan pembiayaan produktif, digitalisasi pemasaran, serta penguatan kemitraan dan rantai pasok.

“Pada 2026, kami akan terus memperkuat usaha mikro melalui pendekatan yang terintegrasi, agar usaha tidak hanya bertahan, tetapi mampu berdaya saing dan tumbuh naik kelas, serta menjadi bagian penting dalam rantai pasok dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Riza Damanik.(Reporter: Achmad Sholeh Alek).