MEGAPOLITANPOS.COM Sepatan - Sejumlah orangtua siswa mengaku keberatan dengan penjualan lembar kerja siswa (LKS) yang diduga dilakukan di SMPN 1 Sepatan Timur.

Kepada wartawan, salahsatu Orangtua  siswa berinisial W mengaku dirinya harus merogoh kocek sebesar 175 ribu rupiah untuk 11 mata pelajaran.

"Anak saya ada dua sekolah disitu, buat makan sehari - hari aja berat," Kata W kepada wartawan Rabu (9/10/224).

Baca Lainnya :

• Pabrik Uang Palsu Grade A Digerebek di Tangsel, Nilainya Capai Rp36 Miliar
• Menkop Dorong Transformasi Komunitas Ekraf Malang Jadi Koperasi
• Bank Jakarta dan ITB Perkuat Kolaborasi Pendidikan, Riset, dan Pengembangan Talenta
• Momen Istimewa Hari Juang Polri 2026, Para Mantan Kapolri dan Wakapolri Berkumpul di Mabes Polri
• Jalan Sangego Selatan Kota Tangerang Diperbaiki, Pemkot Mulai Terapkan Contraflow

W yang mengaku berprofesi sebagai buruh harian lepas menuturkan, untuk membayarnya dirinya mengaku harus meminjam ke salahsatu aplikasi pinjaman online dengan bunga yang terbilang besar.

"Mau ngga mau pinjem online, abis gimana kita takut anak  dibedain sama anak anak laennya," kata W.

Meski begitu, ia mengaku dari satu aplikasi pinjaman online dirinya hanya mampu membayar LKS untuk satu putrinya, sementara untuk satu putranya dirinya harus kembali meminjam dengan aplikasi yang berbeda.

"Satu aplikasi kita cuma bisa pinjem dua ratus, nah anak kita yang lelaki ngga kebagian ya mau ngga mau pinjem lagi pake aplikasi laennya," ungkap W.

Dari total 400 ribu yang Ia pinjam, dirinya harus mengembalikan pinjamannya sebesar 750 ribu rupiah sehingga ia saat ini dirinya mengaku tengah terlilit pinjaman online.

"Sampe pusing kita, tadinya saya kira bisa dah nyelesaikan urusan LKS pake pinjol, sekarang malahan nambah kusut," ungkap W.

W mengaku, andai saja sekolah tidak mewajibkan peserta didiknya untuk membeli Lembar kerja siswa (LKS) tentunya persoalan pinjaman online yang saat ini menjeratnya tidak akan terjadi.

"Kalau dibilang salah memang kita yang salah, tapi andai sekolah tidak ada LKS atau kas atau iuran serupa pastinya ngga akan kayak gini kita," kata W seraya menunjukan isi percakapan dengan penagih hutang.

Ia berharap pemerintah kabupaten Tangerang, dalam hal ini dinas pendidikan dapat memberikan solusi atas dugaan penjualan LKS di SMPN 1 Sepatan Timur sehingga beban ekonomi yang saat ini dirasa berat dapat lebih ringan.

"Kalau bisa mah udah ngga usah ada LKS, capek kita buat makan sehari hari udah berat ini ada lagi Bae, katanya sekolah gratis tapi nyatanya kita ampe pinjem ke online," ungkap W.

Sayangnya hingga berita ini dilansir, Ratna Dewi Kepala SMP 1 Sepatan Timur belum dapat dimintai keterangannya, berdasarkan salahsatu tenaga keamanan yang bersangkutan tengah tidak berada di tempat.

"Dari tadi pagi ngga keliatan, lagi rapat di dinas kayaknya bang,  coba Abang telpon aja deh," kata keamanan SMPN 1 Sepatan Timur. **(Red)