MEGAPOLITANPOS.COM DKI Jakarta,- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad meminta Pemprov DKI serius dan memberi perhatian lebih terhadap perbaikan data penerima bantuan sosial terutama yang berasal dari Pemerintah Pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sedang berjalan pekan ini.

“Saya mengapresiasi Pak Pj Gubernur punya fokus menangani kemiskinan ekstrem di Jakarta melalui pemadanan dan evaluasi data seperti dsta Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), DTKS, dan carik Jakarta. Hal ini merupakan persoalan mendasar yang perlu dilakukan  evaluasi. Data yang banyak tumpang tindih selama ini adalah PKH dan BPNT yang berasal dari Pemerintah Pusat,” kata Idris.

Idris mengatakan tumpang tindih data PKH dan BPNT dengan bantuan yang berasal dari Pemprov DKI menyebabkan ketidakmerataan bantuan sosial.

Baca Lainnya :

• Jangan Tunda Lagi: Ratifikasi OPCAT dan Sahkan RANHAM
• Harap Perdamaian, Keluarga Salah Satu Tersangka Kasus Padel Gelar Doa Bersama
• Majalengka Gaspol PAD, Retribusi TKA Tembus Target 5,6 Miliar
• Baznas-Polres Sumedang Khitan Massal, 82 Anak Terbantu Warga
• Polres Majalengka Bongkar Jaringan Tembakau Sintetis, 1 Ditangkap

“Di lapangan banyak ditemukan ada penerima yang mendapatkan lebih dari satu program bansos, sedangkan beberapa lainnya tidak mendapatkan bantuan sama sekali bahkan pada kelompok miskin ekstrem. Ini yang harus ditangani dulu termasuk penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria harus dialihkan ke yang memenuhi,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa keadilan menjadi kunci penanganan kemiskinan ekstrem.

“Kalau kita bisa menjaga alokasi bantuan sosial kita merata, adil dan tepat sasaran, Insyaallah target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di Jakarta dapat tercapai,” tutup Idris. ** (Jhn/Agit)