Fraksi PSI Minta Pemprov DKI Serius Evaluasi Data Penerima Bansos untuk Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem

MEGAPOLITANPOS.COM DKI Jakarta,- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad meminta Pemprov DKI serius dan memberi perhatian lebih terhadap perbaikan data penerima bantuan sosial terutama yang berasal dari Pemerintah Pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sedang berjalan pekan ini.

“Saya mengapresiasi Pak Pj Gubernur punya fokus menangani kemiskinan ekstrem di Jakarta melalui pemadanan dan evaluasi data seperti dsta Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), DTKS, dan carik Jakarta. Hal ini merupakan persoalan mendasar yang perlu dilakukan  evaluasi. Data yang banyak tumpang tindih selama ini adalah PKH dan BPNT yang berasal dari Pemerintah Pusat,” kata Idris.

Idris mengatakan tumpang tindih data PKH dan BPNT dengan bantuan yang berasal dari Pemprov DKI menyebabkan ketidakmerataan bantuan sosial.

Baca Lainnya :

• Hadiri Deklarasi Dukungan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Sachrudin : Ini Harus Jadi Aksi Nyata, Bukan Sekadar Seremoni
• Ketua Pendekar Terus Mendukung Capaian Kinerja Gubernur Jakarta
• Babinsa Aktif Jalin Komsos di Mushola Pondok Jagung
• Wali Kota Tangerang Ajak Warga Perkuat Sinergi dan Wujudkan Kota Berkah dengan Nilai-Nilai Qurani
• Sudah Setahun, Polres Jakarta Timur Lambat Menangani Kasus Dugaan Penipuan Investasi Pengusaha Ternama

“Di lapangan banyak ditemukan ada penerima yang mendapatkan lebih dari satu program bansos, sedangkan beberapa lainnya tidak mendapatkan bantuan sama sekali bahkan pada kelompok miskin ekstrem. Ini yang harus ditangani dulu termasuk penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria harus dialihkan ke yang memenuhi,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa keadilan menjadi kunci penanganan kemiskinan ekstrem.

“Kalau kita bisa menjaga alokasi bantuan sosial kita merata, adil dan tepat sasaran, Insyaallah target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di Jakarta dapat tercapai,” tutup Idris. ** (Jhn/Agit)