MEGAPOLITANPOS.COM DKI Jakarta,- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad meminta Pemprov DKI serius dan memberi perhatian lebih terhadap perbaikan data penerima bantuan sosial terutama yang berasal dari Pemerintah Pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sedang berjalan pekan ini.

“Saya mengapresiasi Pak Pj Gubernur punya fokus menangani kemiskinan ekstrem di Jakarta melalui pemadanan dan evaluasi data seperti dsta Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), DTKS, dan carik Jakarta. Hal ini merupakan persoalan mendasar yang perlu dilakukan  evaluasi. Data yang banyak tumpang tindih selama ini adalah PKH dan BPNT yang berasal dari Pemerintah Pusat,” kata Idris.

Idris mengatakan tumpang tindih data PKH dan BPNT dengan bantuan yang berasal dari Pemprov DKI menyebabkan ketidakmerataan bantuan sosial.

Baca Lainnya :

• Dukung Tata Kelola Dana Desa yang Akuntabel dan Transparan, Annisa Mahesa Tekankan Dana Desa Harus Berdampak Langsung bagi Warga
• Anggota Koramil 04/Ciledug Pantau dan Bantu Wilayah Tergenang Air
• M Rifai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Pertanyakan Anjloknya Peringkat 8 Porprov Jatim IX Koni Harus Dikoreksi
• Pembunuh Wanita Bertato di Selopuro Ternyata Pacar Korban , ini Motifnya
• Upaya Penanganan Banjir Digencarkan, Dinas PUPR Kota Tangerang Telah Pasang Ratusan Kisdam Darurat

“Di lapangan banyak ditemukan ada penerima yang mendapatkan lebih dari satu program bansos, sedangkan beberapa lainnya tidak mendapatkan bantuan sama sekali bahkan pada kelompok miskin ekstrem. Ini yang harus ditangani dulu termasuk penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria harus dialihkan ke yang memenuhi,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa keadilan menjadi kunci penanganan kemiskinan ekstrem.

“Kalau kita bisa menjaga alokasi bantuan sosial kita merata, adil dan tepat sasaran, Insyaallah target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di Jakarta dapat tercapai,” tutup Idris. ** (Jhn/Agit)