MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - DPRD Kabupaten Majalengka melalui Komisi III menegaskan komitmennya dalam mengawal isu lingkungan hidup secara lebih komprehensif. Tidak hanya sampah, perhatian kini diarahkan pada persoalan limbah, termasuk limbah industri dan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka, H. Iing Misbahuddin, mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan, seiring meningkatnya aktivitas pembangunan dan industri di daerah.

Menurutnya, selama ini perhatian publik cenderung lebih terfokus pada persoalan sampah, padahal limbah terutama dari sektor industri dan fasilitas layanan kesehatan memiliki potensi dampak yang lebih besar jika tidak ditangani dengan baik.

Baca Lainnya :

• Bupati Majalengka Beberkan Hasil Paripurna APBD 2026, Dana Tetap Aman
• APBD Majalengka 2026 Naik Jadi Rp 3,14 Triliun, Ini Rincian Anggarannya
• Persib Gagal Juara, Ateng Sutisna Ajak Bobotoh Tetap Solid dan Bermartabat
• Bupati Majalengka Ajak Ribuan Bobotoh Doakan Persib Juara Piala Presiden 2026
• Ateng Sutisna Satukan Ribuan Bobotoh, Nobar Final Persib di Majalengka Meriah

"Ke depan, kami tidak hanya fokus pada sampah, tetapi juga limbah. Ini termasuk memastikan sistem IPAL di rumah sakit, klinik, dan sektor industri berjalan sesuai ketentuan," ujarnya kepada wartawan. Selasa, (07/04/2026)

Komisi III juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Ia menegaskan bahwa setiap aktivitas pembangunan harus memperhatikan aspek keberlanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Dalam agenda pengawasan yang dilakukan, Komisi III turut menyinggung ketidakhadiran sejumlah pihak yang diundang. Alasan administratif terkait undangan yang tidak sampai dinilai perlu menjadi perhatian agar koordinasi antar pihak dapat berjalan lebih baik ke depan.

Selain itu, DPRD Majalengka menetapkan target penyelesaian persoalan sampah pada tahun 2026. Strategi yang disiapkan menitikberatkan pada penanganan dari hulu, dengan komposisi sekitar 70 persen diselesaikan di tingkat sumber, dan 30 persen ditangani di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada TPA sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Komisi III juga memastikan akan melakukan pemantauan terhadap pengelolaan limbah, termasuk limbah industri, guna memastikan seluruh pihak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dengan penguatan fungsi pengawasan ini, DPRD Majalengka berharap pengelolaan lingkungan di daerah dapat berjalan lebih optimal. Target tahun 2026 pun diharapkan menjadi momentum perbaikan menyeluruh dalam penanganan sampah dan limbah secara berkelanjutan. ** (Agit)