MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Di tengah sorotan publik terhadap kualitas pembangunan daerah dan potensi proyek yang berisiko terlambat, Komisi III DPRD Majalengka turun langsung melakukan inspeksi dan evaluasi ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Majalengka, Rabu (3/6/2026).

Kunjungan kerja tersebut bukan sekadar agenda rutin. DPRD ingin memastikan proyek-proyek fisik yang dibiayai APBD Tahun 2026 berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan tidak menyisakan persoalan yang berujung pada proyek mangkrak atau penurunan kualitas pembangunan.

Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahuddin, SM, SH, menegaskan pihaknya sedang melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kinerja DPKPP, mulai dari progres pekerjaan fisik hingga kesiapan sarana dan aset yang dimiliki dinas dalam menjalankan tugasnya.

Baca Lainnya :

• Harga garam Merosot, petani minta pemerintah tetapkan HET
• Lantik Pamong Praja Muda IPDN, Prabowo Tekankan Birokrasi Bersih dan Antikorupsi
• Bupati dan DPRD Sambut JPO Hibah Boy Thohir, Majalengka Bersolek
• Bupati Majalengka, Eman Suherman: Raperda APBD 2025 Bukti Sinergi Pemkab dan DPRD
• Lala Sunara Resmi Pimpin KONI, Target Porprov Jadi Prioritas

"Kami ingin melihat langsung sejauh mana progres pekerjaan fisik yang sedang berjalan. Selain itu, kami juga ingin mengetahui kekuatan Dinas Perkimtan, baik dari sisi sumber daya maupun aset yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan program perumahan, permukiman, dan pertanahan," ujar Iing kepada awak media.

Menurutnya, pengawasan ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah disepakati bersama dalam APBD 2026.

Komisi III juga melakukan evaluasi terhadap capaian fisik proyek dengan waktu pelaksanaan yang masih tersisa. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan keterlambatan pekerjaan yang berpotensi menghambat pelayanan publik.

Selain itu, DPRD turut menyoroti berbagai potensi kendala yang kerap muncul dalam proyek infrastruktur, mulai dari kualitas bangunan, kesesuaian spesifikasi material, hingga persoalan lahan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program.

Meski belum menemukan persoalan kualitas pekerjaan di lapangan, Iing mengungkapkan adanya tantangan baru yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni kenaikan harga material bangunan yang berpotensi memengaruhi volume pekerjaan.

"Keluhannya tadi lebih kepada perubahan harga bahan bangunan yang naik. Ini tentu menjadi konsekuensi terhadap kuantitas pekerjaan yang bisa dilaksanakan dengan anggaran yang sudah tersedia," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah program strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), serta percepatan penanganan kawasan permukiman yang membutuhkan intervensi pemerintah.

Sementara itu, Kepala DPKPP Kabupaten Majalengka, H. Sidharta, menyambut baik pengawasan yang dilakukan Komisi III DPRD. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan sektor perumahan dan permukiman.

"Kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan dukungan terhadap program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan di Kabupaten Majalengka," ujarnya.

Pengawasan yang dilakukan DPRD Majalengka ini menjadi bagian dari upaya memperketat kontrol terhadap penggunaan anggaran daerah.

Di tengah tantangan kenaikan harga material dan tuntutan percepatan pembangunan, efektivitas pengawasan dinilai menjadi kunci agar proyek-proyek strategis tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga menghasilkan kualitas yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. ** (Agit)