MEGAPOLITANPOS.COM Kota Tangerang - Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah, menginstruksikan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terutama kecamatan dan kelurahan agar memastikan keakuratan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) di Kota Tangerang.

Demikian disampaikan wali kota, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Akurasi Data Penerima Bansos dalam rangka pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Sektor Bantuan Sosial yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan sejumlah unsur Kementerian terkait, Kepala Daerah dan Kepala Dinas Sosial se-Indonesia secara daring. Selasa, (05/09/2023).

"Selain arahan dari pusat, saya kira Rakor Ini penting mengingat salah satu tugas kita sebagai pelayan masyarakat yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Makanya bantuan sosial ini diberikan. Namun tentunya harus dapat tepat sasaran dan kepada yang benar-benar berhak," tutur wali kota, di hadapan Kepala OPD terkait beserta camat yang turut hadir   secara daring di Aula Dinas Sosial Kota Tangerang.

Baca Lainnya :

• Polres Majalengka Kedepankan Langkah Preventif Tekan Knalpot Brong
• Ineu Bongkar Alasan Jabar Pinjam Rp 3,4 Triliun di Tengah Defisit
• Kapolres Majalengka Gerakkan Jajaran Bagikan 20 Ribu Bendera Merah Putih
• DPR RI, Ateng-Ledia Sosialisasikan Perlindungan Anak di Era Digital
• 26.547 Obat Terlarang Disita, Kapolres Majalengka Perketat Perburuan

Untuk itu, Arief, meminta kepada seluruh perangkat daerah terutama di wilayah agar dapat lebih pro aktif dalam memverifikasi data para penerima Bansos tersebut.

"Mungkin untuk beberapa data yang harus dihapus aplikasi tidak terlalu sulit, yang kompleks itu adalah ketika harus verifikasi di lapangannya. Dibutuhkan kerja sama dari kita semua, harus lebih pro aktif dan jemput bola," pintanya.

Selain verifikasi data, Arief, juga meminta agar OPD lebih eksploratif dalam menyosialisasikan program-programnya khususnya berbagai program di bidang sosial.

"Tadi saya ketemu bapak-bapak yang mau reaktivasi keanggotaan BPJS jauh-jauh dari kelurahan Gembor ke Dinas Sosial, padahal sebenarnya bisa dilakukan di kelurahan. Makanya sosialisasinya harus menyeluruh, jangan cuma melalui media sosial tapi harus bisa menjangkau ke semua kalangan termasuk bapak-bapak tadi yang mungkin tidak memiliki akun media sosial," beber wali kota. ** (Jhn)