MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Polemik yang berkembang di lingkungan Universitas Majalengka (UNMA) mendapat respons tegas dari Yayasan Pembina Pendidikan Majalengka (YPPM). Melalui pernyataan resmi, Sekretaris YPPM, Amiruddin, menegaskan komitmen yayasan dalam menjaga legalitas, tata kelola, serta marwah akademik kampus.

Dalam keterangan yang disampaikan pada Senin (27/04/2026), YPPM menekankan bahwa pihaknya menghormati aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari dinamika akademik. Namun, aspirasi tersebut harus disampaikan dalam koridor hukum, etika, dan mekanisme yang sah, tanpa tekanan atau paksaan.

"Universitas adalah institusi pendidikan, bukan arena tekanan. Segala bentuk intimidasi, perusakan, hingga tindakan yang menyerupai premanisme tidak dapat dibenarkan," tegas Amiruddin.

Baca Lainnya :

• Hendi Resmi Dilantik, Sangkanurip Perkuat Mesin Pembangunan Desa
• Usia 19 Tahun, Kecamatan Sindang Tancap Gas Wujudkan Majalengka Sae
• Pertamax Naik, Usaha Rakyat Terpukul! Pedagang dan Ojol di Majalengka Menjerit
• Bupati Eman Puji Reksa Siaga TNI AU, Warga Majalengka Takjub
• Gerak Serentak PKK Majalengka Guncang Desa :26 Kecamatan Disisir, Bantuan Digelontorkan

YPPM juga menyoroti beredarnya dokumen yang disebut sebagai "Nota Kesepakatan" di tengah polemik. Menurutnya, dokumen yang tidak melalui prosedur resmi, tidak dibahas dalam forum berwenang, serta tidak memenuhi ketentuan hukum, tidak memiliki kekuatan mengikat secara kelembagaan.

Lebih lanjut, yayasan menegaskan bahwa setiap keputusan strategis di lingkungan universitas, termasuk proses pemilihan rektor dan dekan, wajib melalui mekanisme formal yang sah sesuai statuta yang berlaku. Tekanan situasional maupun kesepakatan di luar sistem tata kelola dinilai tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Dalam pernyataan tersebut, YPPM juga mengungkap adanya indikasi tindakan yang mengarah pada perusakan, pembakaran, serta intimidasi terhadap proses kelembagaan. Tindakan tersebut dinilai bukan bagian dari penyampaian aspirasi, melainkan berpotensi melanggar hukum dan mencederai ketertiban umum.

"Kami telah mengamankan bukti-bukti berupa foto, video, dan keterangan saksi, serta tengah mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Amiruddin.

Sebagai penegasan akhir, YPPM menyatakan komitmennya untuk menjaga integritas institusi dengan berpegang pada prinsip legalitas dan legitimasi. Setiap kebijakan harus sah secara hukum sekaligus diterima secara etis dalam dunia akademik.

"Aspirasi adalah hak, tetapi perusakan dan intimidasi bukan bagian dari demokrasi akademik. Lebih baik benar sesuai aturan, daripada cepat karena tekanan," tutupnya. ** (Agit)