MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Ketua Umum Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) H Rahmat Santoso, S.H M.H terhitung sudah 33 bulan masa menjabat sebagai Wakil Bupati Blitar. Sejalan dengan perkembangan jabatan tersebut tidak adil jika jabatan bupati mengalami kenaikan hingga sekian persen.

Itu dirasakan oleh Rahmat Santoso setelah menjalankan tugas tersebut selama 2 tahun 9 bulan sejak dilantik oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, berpasangan dengan Rini Syarifah (Mak Rini) sebagai Bupati di Gedung Grahadi Surabaya pada tanggal 26 Februari 2021.

Baca Lainnya :

• Ateng Sutisna Dorong Penguatan BIM demi Industri Bernilai Tinggi
• Halal bi Halal Disdik Majalengka Perkuat Silaturahmi, BAZNAS Sisipkan Gerakan Kepedulian Pelajar
• BBM RI Paling Murah di ASEAN! Fakta atau Ilusi, Perbandingan Harga RON 95 Picu Perdebatan Panas
• Majalengka Ngebut! Groundbreaking KIEM Buka Jalan Ribuan Lapangan Kerja
• DPR RI Komisi XII : Harga BBM Masih Aman, Evaluasi Tetap Berjalan

Mundurnya Rahmat Santoso dipicu karena dugaan kuat rasa kecewa dengan Pemkab Blitar, terutama masalah carut marut proyek pembangunan dua jembatan tal kunjung dikerjakan.

"Padahal untuk mendapatkan pendanaan proyek tersebut dari bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 12,6 miliar. Namun sayangnya, setelah dana bantuan diterima, proyek pembangunan jembatan tersebut masih belum juga dimulai. Saya merasa malu, karena saya telah berjuang untuk mendapatkan bantuan sebesar itu dari BNPB, tetapi proyeknya belum juga dikerjakan sampai saat ini,” ujarnya nya ketika di salah satu rumah makan di kota Blitar.

Paska Rahmat mundur jabatan Wabup Blitar, dirinya mencalonkan sebagai anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Jatim IX (Bojonegoro dan Tuban).

Dibalik mundurnya Rahmat Santoso, mengutip dari laman https: //berita.mjnews . id /23/08/ ada satu hal yang menarik perhatian publik, yakni perubahan harta kekayaan Mak Dhe Rahmat sapaan akrab Wabup Blitar, selama 33 bulan menjabat sebagai Wakil Bupati Blitar. Terlepas dari harapan untuk kenaikan, nyatanya harta kekayaannya justru mengalami penurunan. Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tercatat di laman e-LHKPN dan dilihat oleh Barometer Jatim pada Minggu (27/8/2023).

Harta kekayaan Rahmat pada periode 30 Maret 2022 (untuk laporan tahun 2021) tercatat sebesar Rp 19.390.000.000. Namun, pada periode 30 Maret 2023 (untuk laporan tahun 2022), jumlah harta tersebut malah berkurang menjadi Rp 17.015.000.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp 2.375.000.000.

Padahal dari data yang tercata e-LHKPN Rahmat memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai total Rp 19.000.000.000. Rinciannya mencakup tanah dan bangunan seluas 2385 m2/2385 m2 di Kabupaten Sidoarjo dengan nilai Rp 3.500.000.000, tanah dan bangunan seluas 117 m2/617 m2 di Kabupaten Lamongan senilai Rp 6.500.000.000, serta tanah dan bangunan seluas 450 m2/500 m2 di Kota Surabaya dengan nilai Rp 9.000.000.000.

Namun, dalam hal ini, data harta yang dimiliki Rahmat tidak mengalami perubahan baik dalam hal luas tanah dan bangunan maupun estimasi nilai mereka, baik pada laporan periodik tahun 2021 maupun 2022.

Tak ada perubahan harta kekayaan Rahmat Sanyoso, seperti ase aset lainya berupa alat transportasi dan mesin senilai total Rp 1.180.000.000. Rincian harta ini meliputi mobil Toyota LX570 tahun 2008 senilai Rp 750.000.000, mobil Daihatsu Expander tahun 2019 senilai Rp 185.000.000, serta mobil Wulling Almaz tahun 2019 senilai Rp 245.000.000.

dari alat transportasi dan mesin ini mengalami penyusutan menjadi Rp 1.165.000.000 pada laporan periodik tahun 2022. Di sisi lain, jumlah kas dan setara kas yang dimiliki Rahmat adalah sebesar Rp 1.210.000.000 pada periode 2021, yang naik menjadi Rp 1.350.000.000 pada periode 2022. Namun, utang yang harus dilunasi oleh Rahmat pada periode 2021 mengalami peningkatan dari Rp 2.000.000.000 menjadi Rp 4.500.000.000.

Jika harta kekayaan Rahmat menurun, lantas bagaimana dengan Bupati Rini Syarifah? Dari hasil penelusuran melalui laman e-LHKPN diketahui kekayaan Mak Rini justru naik cukup fantastis. Sejak mencalonkan diri menjadi Bupati Blitar hingga akhir tahun 2022 dilaporkan jika kekayaan berupa Kas dan Setara kas naik sebanyak 2.502 persen, dimana awal pelaporan menjadi calon kepala daerah sebesar Rp. 28.000.000 naik menjadi Rp. 700.620.334, dan untuk jenis kekayaan yang lain kenaikannya antara 36 hingga  52 persen dengan hutang sebesar Nol rupiah. (za/mp)