Breaking News
- KAI dan INKA Pastikan Perawatan 7 Trainset KRL iE305 Tepat Target, Safety Jadi Prioritas
- Terima Barang Rampasan Negara dari KPK, Sekjen ATR/BPN: Untuk Mendukung Layanan kepada Masyarakat.
- Patroli Malam Bersama Komduk Perkuat Kamtibmas di Wilayah Kodim 0506/Tgr.
- Mintarsih Ungkap Hutang Blue Bird Taxi Lebih Dari Hartanya dan Aset Minus
- Dokumen Boedel Pailit Dipersoalkan, Kuasa Hukum Abu Hasan Minta Pengadilan Lakukan Audit
- Komisi II DPRD Kota Blitar Panggil Suplayer dan Toko Mitra KKMP Atas Temuan Beras Apeg di Masyarakat.
- Kodim 0510/Tigaraksa Gelar Pembinaan Mental untuk Perkuat Ketahanan Personel.
- Sinyal Bahaya di Bogor: Anak Usia 6 Tahun Mulai Terlibat Kasus Kekerasan, DPRD Desak RAD 2027
- DPRD Kota Bogor Raih Penghargaan Kementerian Hukum RI atas Pengharmonisasian Raperda
- H. Karnain Asyhar Dorong Tabligh Akbar Jadi Wadah Penguatan Mental Keluarga dan Rujukan Umat
Wabup Blitar: Masyarakat Hendaknya Lebih Mengutamakan Cara Dialogis Ketimbang Aksi Demo

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Pucuk pimpinan Pemerintah saat ini ibarat menelan buah si mala kama, program pembangunan yang belum dapat di laksanakan sekarang ini di tahun 2022 masih cukup banyak, apakah itu persoalan air bersih jalan dan infrastruktur lainnya. Menghadapi persoalan ini, era pemerintahan Bupati Hj.Rini Syarifah dengan Wakil Bupati Rahmat Santoso, pihaknya lebih memahami keadaan, Rahmat Santoso mengajak semua komponen masyarakat Kabupaten Blitar membantu memecahkan masalah dengan tepat yakni bertemu untuk berdiskusi.
"Untuk itu kita juga tidak henti hentinya kesana kemari ke Jakarta, kami bertujuan untuk mencari terobosan, agar mendapat jalan keluar yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Blitar, agar semua masalah bisa diatasi," ungkap Rahmad Santoso Rabu (22/06/22) usai menemui hearing LSM KRPK dan masyarakat kawasan hutan di Kantor DPRD Kabupaten Blitar.
Rahmat Santoso yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), pihaknya bukan orang yang anti kritik, semua lembaga dan masyarakat yang ingi menyampaikan pendapat tentang semua persoalan Kabupaten dengan cara yang lebih elegan, seperti melalui forum diskusi, bukan harus selalu berorasi di depan publik.
"Saya lebih senang semua persoala itu kita diskusi apa di Kantor DPRD, atau di Kantor Kabupaten. Kita akan hadirkan Kepala OPD, Kepala Desa dan Kelurahan, kita bisa diskusi untuk mencari solusi, saya pikir kalau di Kabupaten Blitar sering demo maka efeknya investor yang akan masuk ketakutan,"tutur Rahmat Santoso yang juga akrab di sapa Mak Dhe Rahmat ini.
Selanjutnya masalah ketersediaan air bersih di Blitar Selatan, Orang nomor 2 di Pemkab Blitar ini mengungkapkan, karena air adalah kebutuhan yang sangat fital maka hal itu tetap menjadi program skala prioritas." Cuma anggaran kita di APBD kan terbatas, yang jelas itu pasti disegerakan lah ya, ayo kita sama sama, dengan upaya mencari terobosan ke Jakarta ya itu tujuan utama saya dengan Bupati,"tandasnya.
Selama menjabat sebagai orang penting di Pemkab Blitar, Rahmat Santoso tetap mengajak agar mesyarakat lebih menitik beratkan pada azah musyawarah, karen dengan jalan ini dirasa lebih efektif dan mengena, semua persoalan akan bisa dipahami secara mendetail, sehingga harapan membangun Kabupaten Blitar yang Baldatun Warobun Toyibatun Ghafur Insyaallah segera tercapai.
" Untuk menjawab semua persoalan ini diperkirakan sekitar bulan Juni-Juli 2022 ini Komisi V DPR RI dengan tim dari Kementrian PUPR akan berkunjung ke Kabupaten Blitar dalam rangka meninjau atau melakukan survei ruas-ruas jalan yang rusak,"pungkasnya.(za/mp)


.jpg)













