MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Warga Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, terpaksa harus berhenti menjalankan aktifitas berdagang usai PT KAI melakukan operasi secara gabungan dengan memasang pemagaran ditempat usahanya. Jumat, (21/11/2025).

Erni Erlina (49) warga tersebut merupakan pengguna yang mengklaim sudah sejak lama menempati ditempat itu. Menginginkan adanya proses mediasi terlebih dahulu dan tidak mengambil sikap yang sudah dilakukan.

"Kami sangat kecewa dengan ini, secara tiba tiba melakukan pemagaran ditempat usaha kami. Ada beberapa pelanggan kami yang ingin mengambil hasil loundry terpaksa tidak bisa terpenuhi," ungkapnya didampingi pengguna lahan lainnya. Jumat, (21/11/2025).

Baca Lainnya :

• Pupuk Subsidi Aman, Majalengka Tancap Gas Hadapi Kemarau Panjang MT II 2026
• Digitalisasi ASN Dipercepat, Majalengka Terapkan E-Kinerja BKN untuk Perkuat Transparansi
• BAZNAS: Kartini Bukan Seremoni, Tapi Gerakan Besar Pemberdayaan Perempuan
• Ketua Komisi III DPRD Majalengka : Perempuan Penopang Utama Peradaban Bangsa
• Ketua DPRD Tegaskan Musrenbang RKPD 2027 Jadi Arena Uji Gagasan, Majalengka Didorong Lebih Unggul

Tambah dia, kami memohon keadilan yang seadil adilnya tanpa melawan hukum.

"Kenapa hanya kami, sepanjang lintasan pun sama seperti kami, Kepada pihak pemerintah akan disampaikan dalam bentuk surat langsung ditujukan kepada Bupati Majalengka H Eman Suherman. Sebagai warga negara kami menginginkan perlindungan hukum dan sangat menghormati hukum," tegasnya.

Erni memohon kepada pihak keamanan dapat melindungi dirinya dari bentuk intervensi apapun.

"Kami tidak mengklaim tanah yang ditempati adalah tanah milik kami. Hal tersebut berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD pada tanggal 21 November 2013, 19 Januari 2015, dan 05 April 2018. Namun disana disebutkan bahwa milik atau aset PT KAI dan kami menilai itu sebagai tanah negara," terangnya.

Erni menegaskan, kami yang meyakini bahwa yang mengklaim tanah milik negara adalah PT KAI. Sehingga kami mempunyai harapan dapat membangun ditanah tersebut dengan cara menyewa ke PT KAI hingga terhitung sudah 20 tahun lamanya.

"Kami tidak keberatan dari hal itu, sepanjang jelas aturannya dan hak kami sebagai pengguna," tutupnya.

Sementara itu, Azhar Almudiy.,SH selaku advokasi Forum Majalengka Bangkit/Pengguna Lahan menambahkan, sebagaimana mengacu pada UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Sertifikat tanah badan publik itu termasuk informasi publik. Karenanya PT KAI wajib menunjukkan keasliannya tentang hak milik kepada masyarakat yang memerlukannya terutama masyarakat yang melakukan transaksi sewa," ungkapnya.

Azhar menjelaskan, termasuk di dalamnya menguji keaslian penghitungan besaran sewa sesuai Peraturan Mentri Agraria No.9/1965 tanah negara berstatus grondkart wajib dikonversi menjadi HPL atau Hak Pakai. Faktanya PT KAI tidak melakukannya sampai masa konversi berakhir 1980.

"Artinya secara mutlak tanah grondkaart berada dalam kuasa pengelola Barang Milik Negara yaitu Mentri keuangan. Tiba-tiba muncul HGB yang juga perlu diuji keasliannya karena tidak melalui proses ajudikasi, salah satu anggotanya dari pemdes." jelasnya.

Juga, berdasarkan PMK NO.115/PMK.06/2020 ttg pemanfaatan BMN, PMK No.40/2024 tentang tata cara penggunaan BMN, PMK No.57/PMK.06/2016 tentang besaran tarif pokok BMN.

"Pada hakekatnya tanah itu dapat dilakukan atas izin dan perjanjian Menkeu dengan tidak mengubah status hukum tanah," pungkasnya. ** (Agit)