MEGAPOLITANPOS.COM Kota Tangerang - Dalam upaya mengatasi angka kemiskinan yang menjadi salah satu masalah sosial di Kota Tangerang, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus dan telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial. Hal tersebut, dilakukan dengan menghadirkan dan meluncurkan serangkaian program progresif.

Salah satu program unggulan Pemkot Tangerang yaitu penyediaan rumah singgah, dan Rumah Perlindungan Sosial (RPS), yang bertujuan memberikan tempat tinggal sementara bagi warga yang terlantar akibat kemiskinan. 

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, mengatakan, program rumah singgah menjadi langkah awal yang penting dalam memberikan harapan dan perlindungan bagi warga yang paling rentan.

Baca Lainnya :

• Geger Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Stempel Kepala Desa di Majalengka
• Bupati Majalengka: Penerima Bansos Harus Terbuka, Stiker Dipasang untuk Pengawasan Bersama
• PWI Majalengka Rayakan HPN 2026, Pers Didorong Terus Jadi Garda Terdepan Demokrasi
• Pembangunan Flyover Sudirman dan Batuceper Solusi Mengatasi Kemacetan
• DPRD Kota Tangerang Dukung Program Isbat Nikah Pemkot untuk Perkuat Perlindungan Keluarga

“Kehadiran rumah singgah, untuk meminimalisir angka kemiskinan di Kota Tangerang,” ucap Arief, usai rapat. Jumat, (20/10/2023).

Lanjut Arief, program Pemkot yang terus digencarkan yaitu melakukan perbaikan tempat tinggal melalui program bedah rumah. Sejak 2014 hingga 2023 sebanyak 8.182 rumah tidak layak huni sudah dibedah.

“Program ini, untuk membuat masyarakat kita lebih nyaman, bahagia, dan tentunya sejahtera,” kata Arief.

Pemkot terus berkomitmen untuk memerangi kemiskinan dengan inisiatif yang kuat. Selain itu, Arief, mengatakan, Bantuan Sosial Tunai (BST) ini telah berhasil meringankan beban ekonomi warga yang terdampak kemiskinan.

"BST merupakan alat penting dalam mendukung kebutuhan dasar warga yang memerlukan," jelas Arief. 

Dengan langkah-langkah inovatif ini, Pemkot bertekad untuk menciptakan kota yang lebih sejahtera bagi semua warganya.

Berdasarkan data yang diperoleh, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Tahun 2021 Jumlah individu 875.741 dan Jumlah keluarga 304.392, sementara Tahun 2022, Jumlah individu 861.254 dan Jumlah Keluaraga 291.107.

Sementara untuk perlindungan dan jaminan sosial diantaranya, Bantuan Sosial (BANSOS) Program Keluarga Harapan (PKH) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebanyak 37.605 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari (APBN) sebanyak 64.547 KPM, BTS dari (APBD 2022) sebanyak 10.266 KPM, BTS dari (APBD 2023) sebanyak 3.550 KPM dan Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi KPM PKH dari (APBD 2023) sebanyak 293 KPM. 

Bansos pendidikan, sebanyak 565 PM dari (2021-2023).  Kemudian, pemberdayaan sosial diantaranya, Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), 13 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 979 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tahun 2023, dan  82 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) tahun 2023.

Pelatihan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak  49 kube, dari (2020-2023) diantaranya, cukur rambut, dan  pelatihan tata boga. Serta, pembagian bantuan bagi penyandang disabilitas, 450 Penerima Manfaat (PM) kursi roda, 79 PM alat dengar, 10 PM walker,  25 PM tongkat, 15 PM kaki palsu. ** (Jhn)