- Aksi Bersih HPSN 2026, DLH dan Komunitas Sisir Eks Bandara Lama Muara Teweh
- Jemaah Barito Utara Tergabung Kloter 7 Gelombang I, Biaya Haji Tahun Ini Turun
- Bupati Barito Utara Buka Manasik Haji Terintegrasi 1447 H, Tekankan Lima Tertib bagi Jemaah
- Syukuran dan Ruwahan Digelar di Masjid Hasan Ganie, RT 004 Tirtajaya Rayakan Prestasi Siskamling
- Menkop Apresiasi Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Festival Kopdes Merah Putih 2026 di Purworejo
- Percepat Penyelesaian Kasus Tanah Transmigrasi di Kalsel, Kementerian ATR/BPN Pimpin Mediasi Bahas Nilai Ganti Rugi
- Bukti Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel, Kantah Kota Denpasar Raih Predikat WBBM
- Menteri Nusron Tawarkan Skema HGB di Atas HPL Pemprov DKI Jakarta untuk Amakan Aset Pemerintah dan Lindungi Masyarakat
- Menteri Nusron Ungkap Kontribusi ATR/BPN terhadap Pendapatan DKI Jakarta Tembus Rp3,9 Triliun di 2025
- Wamen Ossy Dukung GALANG RTHB sebagai Langkah Strategis Pembangunan Berkelanjutan
RW 02 Tirtajaya Depok Gelar Pra Musrenbang 2026, Serap Aspirasi Warga hingga Tingkat DPRD

Keterangan Gambar : RW 02 Kelurahan Tirtajaya, Kota Depok, menggelar kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang)
MEGAPOLITANPOS.COM, Depok – RW 02 Kelurahan Tirtajaya, Kota Depok, menggelar kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) dengan melibatkan seluruh Ketua RT 01 hingga RT 09 serta unsur pengurus lingkungan, mulai dari Posyandu, Karang Taruna hingga PKK.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Minggu (14/12/2025) di Aula Restaurant Sampireun, Depok, Jawa Barat. Pra Musrenbang menjadi forum strategis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Baca Lainnya :

Dalam forum ini, berbagai usulan pembangunan fisik dan nonfisik dari masyarakat dihimpun dan dibahas, termasuk sektor infrastruktur, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, hingga program dana kelurahan berbasis RW dengan alokasi mencapai Rp300 juta per RW.
Ketua RW 02 Kelurahan Tirtajaya, Widodo, menekankan pentingnya peran Ketua RT dan pengurus lingkungan dalam menyerap aspirasi warga di wilayah masing-masing.
“Saya berharap para Ketua RT dan pengurus lingkungan seperti PKK dan Posyandu benar-benar menyusun kebutuhan masyarakat yang perlu bantuan pemerintah, misalnya jalan berlubang atau rusak yang membahayakan warga. Itu bisa diajukan dan tidak selalu membutuhkan anggaran besar,” ujar Widodo.
Widodo menegaskan bahwa seluruh usulan dari RT dan pengurus lingkungan akan dirangkum untuk kemudian dibahas dan disepakati pada Musrenbang tingkat kelurahan hingga kota.
“Kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan usulan. Jika belum terealisasi di anggaran 2025, maka akan diajukan kembali untuk 2026 dan didorong hingga ke DPRD,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tirtajaya, Bahruroji, menegaskan komitmen LPM dalam memperjuangkan aspirasi warga agar dapat direalisasikan pemerintah.
“Kami melihat urgensi setiap usulan masyarakat. Contohnya pembangunan turap di bantaran Sungai Ciliwung RT 08 RW 02 yang seharusnya direalisasikan 2026, namun karena mendesak untuk mencegah longsor dan banjir, akhirnya bisa direalisasikan di anggaran 2025 dan ditargetkan rampung akhir tahun ini,” jelasnya.
Dalam sesi dialog, para Ketua RT dan pengurus lingkungan diberi kesempatan menyampaikan aspirasi, koreksi, serta usulan program untuk tahun anggaran 2026.
Ketua RT 08 RW 02, Sugianto, menyampaikan apresiasi atas kinerja RW dan LPM yang dinilai konsisten merealisasikan kebutuhan warga.
“Kami sangat mengapresiasi RW 02 dan LPM. Banyak program Musrenbang yang sudah dirasakan warga, seperti pembangunan jembatan oranye, RTLH, septik tank, hingga turap di bantaran Sungai Ciliwung. Jika dihitung, nilainya sudah lebih dari Rp4 miliar selama empat tahun terakhir,” ungkapnya, disambut tepuk tangan peserta rapat.
Diketahui, Musrenbang bertujuan untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah, menyerap aspirasi masyarakat, menyelaraskan program pembangunan pusat dan daerah, serta menetapkan kesepakatan program prioritas untuk tahun anggaran berikutnya.
Adapun contoh usulan yang kerap diajukan meliputi pembangunan drainase, penerangan jalan, perbaikan trotoar ramah disabilitas, peningkatan layanan Posyandu, hingga program pemberdayaan anak dan masyarakat marginal.
Musrenbang untuk tahun anggaran 2026 sendiri telah mulai dilaksanakan di berbagai kelurahan dan kecamatan di Kota Depok, seiring dengan proses pembahasan APBD 2026 di DPRD Kota Depok. (Reporter: Achmad Sholeh Alek).

















