MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Tentang Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis regulasinya masih menjadi pertimbangan kelangsungannya, kendala dilapangan yang masih kontroversi menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara besar - besaran, sebuah wacana pemerintah atas program tersebut  DPR RI dan Pemerintah Pusat akan merestrukturisasi dengan merombak ulang pagu anggaran program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 mendatang, dari rencana kebijakan tersebut sudah menuai  respons positif dari berbagai kalangan masyarakat. 

Proyeksi anggaran MBG untuk tahun depan dipastikan menyusut menjadi sekitar Rp174 triliun hingga Rp270 triliun, sebuah angka yang turun cukup signifikan dari estimasi pagu awal. Langkah penyesuaian ini diambil melalui strategi efisiensi alokasi serta penajaman jumlah sasaran penerima manfaat di lapangan.

Kebijakan ini juga menjadi jawaban atas gelombang kritik sebelumnya, di mana alokasi dana MBG sempat menuai sorotan tajam lantaran memangkas porsi anggaran pendidikan pada APBN 2026.

Baca Lainnya :

• Jalan Sangego Selatan Kota Tangerang Diperbaiki, Pemkot Mulai Terapkan Contraflow
• Anggota Damkar Positif Narkoba, Dinas Terkait Tes Urine Massal Untuk Pegawai
• Diduga Lalai Mematikan Kompor LPG Warung Pujasera Istana Gebang Nyaris Ludes Terbakar
• Ketua DPRD : Kehormatan Besar, Membaca Teks Proklamasi HUT RI ke 81
• KTH Blitar Marah Kerahkan Massa Gruduk Perhutani Tuntut Penyelesaian Masalah 90 Hari

Merespons dinamika tersebut, Anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi Gerindra, Tan Ngi Hing, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah rasionalisasi anggaran yang ditempuh pemerintah pusat. Menurutnya, penurunan proyeksi anggaran ini merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah memprioritaskan tata kelola keuangan yang sehat dan transparan.

"Dengan turunnya anggaran tahun depan menjadi 174 hingga 270 triliun, itu menandakan bahwa pemerintah tidak main-main dalam hal keuangan negara. Kemarin, anak-anak sekolah libur masih dapat MBG sehingga anggaran membengkak. Yang lebih baik untuk efisiensi anggaran ini, libur sekolah ya memang tidak dapat," ujar Tan Ngi Hing, Selasa (07/07/26).

Tan Ngi Hing menambahkan bahwa pemberhentian operasional program MBG saat libur sekolah merupakan langkah taktis agar tata kelola anggaran menjadi jauh lebih efisien dan terbuka, tanpa harus mengorbankan kualitas dari makanan yang disajikan kepada siswa.

Lebih lanjut, Tan Ngi Hing menyoroti adanya pos-pos pengadaan pada periode anggaran sebelumnya yang dinilai kurang relevan dengan esensi pemenuhan gizi anak. Pengadaan barang-barang sekunder tersebut ditengarai menjadi pemicu membengkaknya pagu anggaran secara tidak perlu.

Anggaran besar sebelumnya tersedot untuk pengadaan motor listrik, kaos kaki, dan atribut lain yang tidak berdampak langsung pada gizi anak.

Pemerintah didorong untuk melakukan verifikasi faktual yang lebih ketat terhadap jumlah penerima manfaat di tiap-tiap satuan pendidikan guna meminimalisasi risiko salah sasaran.

"Dan hal-hal yang tidak penting seperti motor listrik dan sebagainya sudah tidak dianggarkan. Kemarin begitu besar anggaran karena ada pengadaan motor listrik, pengadaan kaos kaki, dan lain-lain yang tidak perlu dianggarkan, (malah) dianggarkan. Yang penting MBG tetap berjalan sehingga anak-anak bangsa ini tetap bisa merasakan manfaatnya," tegas politisi Komisi I DPRD Kota Blitar tersebut.

Di sisi lain, reformasi tata kelola MBG kini difokuskan pada tiga pilar utama pemerintah yakni penajaman sasaran penerima manfaat, evaluasi jumlah dapur atau titik suplai (supply), serta penghentian operasional berkala saat masa libur sekolah.

Meskipun pagu anggaran dipangkas, keberlanjutan program ini dinilai tetap krusial karena memiliki multiplayer effect (dampak berganda) yang nyata di sektor riil, khususnya bagi masyarakat di sekitar lokasi dapur umum.

Menjamin hak tumbuh kembang anak-anak sekolah demi mempersiapkan generasi unggul. Melibatkan komunitas perempuan dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok masakan di setiap titik dapur.

Tan Ngi Hing mengingatkan agar setiap pengelola dapur umum di daerah benar-benar mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Saya pikir enggak ada masalah, yang penting niat baik masing-masing dapur ini betul-betul menerapkan SOP sesuai dengan panduan dari BGN. Dengan nilai yang sudah dianggarkan oleh BGN, betul-betul digunakan dengan baik, sesuai dengan standar, saya pikir hasilnya tetap maksimal. Insyaallah program ini akan berjalan baik untuk kepentingan anak-anak kita pada masa-masa yang akan datang menuju tahun 2045," pungkasnya. ( za/mp )