MEGAPOLITANPOS.COM, Langsa, Aceh– Pemerintah memperkuat upaya pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana dengan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana di Aceh.

Ratusan pelaku UMKM dari Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang mengikuti workshop pendampingan peningkatan kapasitas usaha yang digelar di Gedung Laboratorium IAIN Langsa, Aceh, pada Jumat (11/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi pascabencana yang dijalankan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama pemerintah daerah.

Baca Lainnya :

• Pengukuhan 1.000 Pramuka Garuda, Sachrudin: Pionir Masa Depan Kota.
• Ratusan UMKM Aceh Ikuti Workshop Pemulihan Usaha, Akses Modal hingga Pemasaran Diperkuat
• BNI Private Dinobatkan sebagai Best Private Bank in Indonesia 2026
• Bupati Shalahuddin Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H di Masjid Raya Shiratal Mustaqim
• Bupati Barito Utara Tinjau Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan di Desa Batu Raya 1

Melalui workshop, para pelaku usaha mendapatkan pendampingan terkait peningkatan kapasitas produksi, standardisasi dan pengemasan produk, pemasaran, hingga penguatan akses pembiayaan.

Pemilik usaha kuliner asal Kota Langsa, Siti Rahmah, mengapresiasi pelatihan yang dinilainya dapat langsung diterapkan dalam pengembangan usaha.

“Materi pelatihannya sangat bermanfaat karena bisa langsung saya terapkan untuk meningkatkan kualitas produk, standardisasi, dan pengemasan supaya usaha kami dapat naik kelas,” kata Siti.

Hal senada disampaikan Pocut Mayasari, pelaku usaha asal Aceh Timur. Menurutnya, workshop memberikan pengetahuan baru, terutama bagi pelaku usaha mikro yang masih dalam tahap merintis.

“Terutama saat penjelasan pada sesi pemasaran, kami diajarkan cara mengurus sertifikasi PIRT dan sertifikat halal,” ujarnya.

Pendampingan tersebut juga melibatkan Bank Aceh, BSI, serta sejumlah lembaga keuangan mitra. Para peserta turut mendapatkan pendampingan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan lembaga inkubator Natural Academy.

Pemerintah Siapkan Program Lebih Luas

Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan, peningkatan kapasitas wirausaha terdampak bencana merupakan bagian dari strategi untuk mengembalikan produktivitas sekaligus membangun ketangguhan UMKM.

“Kegiatan peningkatan kapasitas wirausaha menjadi salah satu rangkaian program pemulihan ekonomi pascabencana di tiga provinsi terdampak bencana,” ujar Riza dalam keterangan tertulis, Sabtu(12/9).

Menurut dia, pemulihan tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga menyiapkan intervensi berupa perluasan akses pasar dan kemudahan pembiayaan agar pelaku UMKM dapat kembali menjalankan usahanya secara berkelanjutan.

Program tersebut secara bertahap menyasar 5.250 wirausaha dari 50 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Para peserta juga diarahkan bergabung dengan aplikasi SAPA UMKM. Integrasi ini ditujukan untuk memudahkan Kementerian UMKM melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha secara berkala.

Dengan demikian, pendampingan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

“Kami mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang sejak awal telah bersinergi serta mendukung penuh pelaksanaan program pemulihan UMKM terdampak bencana,” kata Riza.

Banpres Rp3 Juta untuk UMKM Terdampak Bencana

Selain pendampingan, Kementerian UMKM juga menyiapkan Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro untuk membantu memperkuat permodalan pelaku usaha mikro terdampak bencana.

Bantuan tersebut berupa hibah Rp3 juta untuk setiap penerima dan direncanakan menyasar sekitar 400 ribu pemilik usaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp1,2 triliun untuk periode 2026 dan 2027.

Bantuan tersebut ditujukan bagi pelaku usaha mikro terdampak bencana yang tidak sedang memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan perbankan lainnya.

Dalam kegiatan di Langsa, pemerintah daerah juga menyampaikan perkembangan pendataan calon penerima Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro.

Pendataan dilakukan berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan bantuan dapat diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria.

Pemerintah daerah di Aceh optimistis pendataan dapat segera dituntaskan sehingga dukungan permodalan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Program pemulihan ekonomi pascabencana ini dilaksanakan Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP).

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak sekadar membantu UMKM kembali berproduksi, tetapi juga memperkuat kapasitas usaha, akses pasar, dan pembiayaan sehingga pelaku usaha memiliki fondasi yang lebih kuat untuk bangkit dan berkembang setelah bencana.(AS/MP).