MEGAPOLITANPOS.COM, Guangzhou, Cina — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan sekaligus memperluas akses pembiayaan yang inklusif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Komitmen tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam Pertemuan Tingkat Menteri UMKM APEC ke-32 (32nd APEC SME Ministerial Meeting) di Guangzhou, Cina, Jumat (4/9/2026).

Baca Lainnya :

• Indonesia Bawa Strategi Penguatan UMKM ke Forum APEC di Guangzhou

Menurut Maman, kehadiran Indonesia dalam forum APEC bukan sekadar bagian dari kerja sama ekonomi kawasan. Forum tersebut juga menjadi ruang bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman, kebijakan, serta praktik baik dalam pengembangan UMKM yang dapat menjadi pembelajaran bersama negara-negara anggota APEC.

“Keberhasilan kebijakan pembiayaan tidak hanya diukur dari seberapa besar pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari seberapa efektif pembiayaan tersebut mampu membuat UMKM tumbuh, semakin resilien, dan naik ke tingkat pengembangan yang lebih tinggi,” ujar Maman.

Penyaluran KUR Terus Diperkuat

Salah satu instrumen pembiayaan yang terus diperkuat pemerintah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada 2025, penyaluran KUR tercatat mencapai Rp286 triliun kepada 4,5 juta UMKM. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, porsi KUR yang disalurkan ke sektor produktif mencapai 60,5 persen.

Pembiayaan tersebut antara lain diarahkan ke sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur yang dinilai memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja.

“Ini mencerminkan komitmen kami untuk mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan produktif yang mampu menciptakan nilai ekonomi lebih besar dan membuka lapangan kerja berkualitas,” kata Maman.

Penguatan pembiayaan tersebut berlanjut pada 2026. Hingga 24 Agustus 2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp201 triliun kepada 3,1 juta debitur.

Menariknya, sekitar 51 persen penyaluran KUR tersebut ditujukan kepada wirausaha perempuan, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap peningkatan akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha.

Skema Mekaar Ditargetkan Lebih Terjangkau

Selain KUR, pemerintah juga melakukan transformasi terhadap skema Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) untuk meningkatkan keterjangkauan pembiayaan, khususnya bagi perempuan.

Maman mengatakan, di bawah arahan Presiden, skema pembiayaan Mekaar tengah ditransformasikan dengan target tingkat pembiayaan turun dari kisaran 20-25 persen menjadi 8 persen mulai 2026.

“Di bawah arahan Presiden, skema pembiayaan Mekaar saat ini sedang ditransformasikan, dengan tingkat pembiayaan yang ditargetkan turun dari sekitar 20-25 persen menjadi 8 persen mulai tahun ini,” jelasnya.

Target 10 Juta Orang Berusaha dan Bekerja

Dari sisi kewirausahaan, pemerintah juga memperkuat program PRO-KESRA Produktif. Program ini tidak hanya ditujukan untuk menciptakan wirausaha baru, tetapi juga meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan memperkuat ekosistem kewirausahaan.

Program tersebut diarahkan untuk mendukung target 10 juta orang berusaha dan bekerja melalui layanan yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.

Indonesia juga membagikan praktik baik dalam membangun ekosistem kewirausahaan melalui penguatan kebijakan dan pengembangan program inkubasi usaha.

Menurut Maman, ekosistem kewirausahaan harus mampu memastikan wirausaha tidak hanya bertambah secara jumlah, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkembang, naik kelas, dan membangun usaha secara berkelanjutan.

Perpres Kewirausahaan Jadi Landasan Kebijakan

Penguatan ekosistem kewirausahaan tersebut turut didukung melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Perpres tersebut menjadi acuan kebijakan lintas kementerian dan lembaga sekaligus menetapkan target rasio kewirausahaan Indonesia mencapai 8 persen pada 2045.

Untuk mendukung integrasi berbagai program, pemerintah juga mengembangkan SAPA UMKM, platform yang menghubungkan pendataan, akses terhadap berbagai program, peningkatan kapasitas, hingga pemantauan penerima manfaat secara terpadu.

“Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat UMKM di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi dalam agenda APEC untuk membangun UMKM yang lebih inklusif, inovatif, digital, tangguh, serta terhubung dengan pasar regional maupun global,” pungkas Maman.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Indonesia berharap UMKM tidak hanya menjadi penopang perekonomian domestik, tetapi juga semakin siap bersaing dan memperluas akses ke pasar regional serta global.(AS/JO).