- Hadiri Hari Kesaktian Pancasila, Adityawarman Tegaskan Pentingnya Persatuan
- DPRD Kota Bogor Tinjau Trase Baru Batutulis, Progres Pembangunan Capai 84 Persen
- 179 Sekolah Masuk Revitalisasi, Bupati Majalengka Bidik Pemerataan Pendidikan
- Kapolres Majalengka Ungkap Tiga Kasus Kriminal, Dugaan Kekerasan Seksual Anak Disorot
- Kompetitif di 4 Putaran Awal, Tim HRI Target Raih Gelar Juara Nasional Akhir Pekan Ini di Mandalika
- Jaga Stabilitas Keamanan, Babinsa Koramil Ciledug Dan Pondok Aren Patroli Malam Bersama Komduk.
- Mediasi Dugaan Limbah Greenfields Memanas, kenapa Pejabat Masih Baru Akan Turun ke Lokasi.
- Pemkab Barut Dorong Pemanfaatan Pangan Lokal dan Cegah Stunting Lewat Lomba Cipta Menu B2SA
- Ketua TP-PKK Barito Utara Tekankan Peran Keluarga dalam Pencegahan Stunting melalui Pangan B2SA
- PN Tak Berwenang Adili Sengketa Internal, PDIP Majalengka Tancap Gas Hadapi Pileg 2029
Presiden Jokowi Diminta untuk Hati-Hati dalam Menarik Investor

MEGAPOLITANPOS.COM JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta untuk lebih hati-hati di dalam mengajak beberapa perusahaan swasta untuk berkontribusi membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Apalagi diantara perusahaan swasta itu ada yang diduga Perusahaan swasta yang bermasalah.
Demikian hal ini disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Konsumen Cerdas Hukum, Alvin Liem kepada wartawan usai menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 17 Juli.
Alvin mengatakan proyek pembangunan IKN jelas menggunakan dana dari APBN. Pengacara yang tidak kenal takut ini khawatir dana APBN yang berasal dari uang rakyat disalahgunakan oleh perusahaan swasta tersebut.
Baca Lainnya :
- Hadiri Hari Kesaktian Pancasila, Adityawarman Tegaskan Pentingnya Persatuan
- DPRD Kota Bogor Tinjau Trase Baru Batutulis, Progres Pembangunan Capai 84 Persen
- 179 Sekolah Masuk Revitalisasi, Bupati Majalengka Bidik Pemerataan Pendidikan
- Kapolres Majalengka Ungkap Tiga Kasus Kriminal, Dugaan Kekerasan Seksual Anak Disorot
- Kompetitif di 4 Putaran Awal, Tim HRI Target Raih Gelar Juara Nasional Akhir Pekan Ini di Mandalika
"Bahwa dengan adanya kekhawatiran tersebut, Kami menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan pemberiksaan terhadap laporan keuangan sehubungan proyek pembangunan IKN yang bekerjasama dengan perusahaan swasta, "kata Alvin Liem.
Tak hanya itu, Alvin juga meminta Presiden Joko Widodo untuk memecat anggota Wantimpres bernama Gandi Sulistiyanto Soeherman. Dia beralasan, Gandi merupakan titipan dari salah satu perusahaan swasta.
Tudingan untuk salah satu Perusahaan swasta dari aksi damai di gedung KPK kembali mengingatkan perjuangan dari Freddy Widjaja. Freddy merupakan anak dari Bos salah satu Perusahaan swasta ternama, saat ditanyakan perihal aksi damai di KPK, Freddy mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
"Saya tidak mengetahui akan adanya aksi damai yang meminta KPK untuk lakukan audit terhadap perusahaan yang dibangun oleh bapak saya itu," kata Freddy Widjaja kepada wartawan saat dihubungi melalui telpon.
Diketahui, Freddy Widjaja pernah melaporkan ketiga saudaranya yakni Indra Widjaja, Muktar Widjaja, dan Franky Oesman Widjaja ke Bareskrim Polri pada November 2021. Laporan ini terkait pemalsuan akta kelahiran yang membuat status Freddy Widjaja sebagai anak Eka Tjipta dibatalkan Mahkamah Agung (MA).(**)

.jpg)









.jpg)




