Megapolitanpos com, Maluku- Mengutip data BPS pada Maret 2022 yang menempatkan Maluku termasuk dalam empat provinsi dengan penduduk miskin terbanyak. Tingkat kemiskinan  di Maluku sebesar 15,97 persen.

Penyumbang terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  Maluku adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.  Ketiganya menyumbangkan 23,52 persen PDRB. 

"Angka ini sangat memprihatinkan karena melampaui angka kemiskinan nasional yaitu 9,54 persen," kata anggota DPR RI dari fraksi PKS, Anis Byarwati saat melakukan kunjungan kerja ke Maluku pada Senin (19/12/2022).

Baca Lainnya :

• Makna Kartini Masa Kini, DPR Soroti Pendidikan Perempuan dan Ketahanan Keluarga
• H. Iing Misbahuddin Sebut Halal Bihalal PKS Wadah Satukan Visi Bangun Majalengka
• Halal Bihalal PKS Majalengka Dihadiri Bupati dan DPR RI, Seruan Langkung Sae Menguat
• Anis Byarwati: Reformasi Pajak Harus Perluas Basis, Bukan Sekadar Digitalisasi
• Ateng Sutisna Dorong Penguatan BIM demi Industri Bernilai Tinggi

Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Maluku pada Senin (19/12/2022). Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka Menilik Pertumbuhan Ekonomi di Maluku. 

Dalam kunjungan kerja ini, komisi XI DPR RI bertemu dengan pemerintah provinsi Maluku dengan didampingi oleh perwakilan kementerian keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, Himbara,  Jamkrindo dan Askrindo. Turut serta dalam rombongan komisi XI, Anis Byarwati, anggota DPR RI dari fraksi PKS. 

 "Kondisi ini sangat unik, Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan jumlah 1412 pulau, tapi mengandalkan PDRB dari pertanian," katanya.

 Anis yang juga menjabat sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mengingatkan, sudah lama Maluku ditargetkan menjadi lumbung ikan nasional. Bahkan, ikan di Maluku menjadi salah satu bargaining pemerintah untuk mendapatkan bantuan dari Jepang.   

Namun hingga kini kata Anis, kontribusi penetapan ini bagi penduduk Maluku belum terlihat. "Maluku sebagai lumbung ikan nasional jangan hanya menjadi jargon dan janji manis. Tapi harus benar-benar membawa Maluku keluar dari garis kemiskinan," katanya. 

Anis menyebut nilai eksport non migas dari Maluku hanya 0,8 persen. Data ini menunjukkan sumber daya yang dimiliki  oleh Maluku belum bisa mengangkat kesejahteraan hidup penduduk Maluku. Kondisi ironis ini disebabkan kebanyakan ikan di tangkap di Maluku tapi tidak dieksport dari Maluku. "Ke depan perlu diupayakan agar eksport hasil laut Maluku bisa langsung  dikirim dari Maluku," tegas Anis. 

Anis menambahkan formulasi alokasi anggaran yang hanya menjadikan jumlah penduduk, luas wilayah daratan dalam penempatan alokasi anggaran, sangat dirasakan tidak adil bagi Maluku yang sekitar 92 persen terdiri dari laut. 

Padahal, untuk membangun wilayah kepulauan itu membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar, karena pulau-pulau kecil membutuhkan sarana dan prasarana sendiri. "Ketersediaan sektor transportasi laut yang tidak memadai, membuat penjualan hasil pertanian di Maluku belum berjalan efisien.  Oleh karenanya diperlukan aturan khusus untuk wilayah kepulauan seperti Maluku ini," pungkas Anis.(ASl/Red/MP).