- Kapolres Majalengka Ungkap Tiga Kasus Kriminal, Dugaan Kekerasan Seksual Anak Disorot
- Kompetitif di 4 Putaran Awal, Tim HRI Target Raih Gelar Juara Nasional Akhir Pekan Ini di Mandalika
- Jaga Stabilitas Keamanan, Babinsa Koramil Ciledug Dan Pondok Aren Patroli Malam Bersama Komduk.
- Mediasi Dugaan Limbah Greenfields Memanas, kenapa Pejabat Masih Baru Akan Turun ke Lokasi.
- Pemkab Barut Dorong Pemanfaatan Pangan Lokal dan Cegah Stunting Lewat Lomba Cipta Menu B2SA
- Ketua TP-PKK Barito Utara Tekankan Peran Keluarga dalam Pencegahan Stunting melalui Pangan B2SA
- PN Tak Berwenang Adili Sengketa Internal, PDIP Majalengka Tancap Gas Hadapi Pileg 2029
- Asthara Skyfront City Rampungkan Dua Show Unit Terbaru Allurea Type E.
- Tokoh Masyarakat Lahei Minta Keselamatan Warga Jadi Prioritas dalam Persoalan Jalan Hauling
- Dandim 0510/Tigaraksa Dukung Ketahanan Pangan, Panen Padi Sawah dan Pemberian Bantuan Sarana Pertanian
PKS, Pemerintah Harus Realistis Susun Rencana APBN 2024

Keterangan Gambar : Anis Byarwati
Megapolitanpos.com, Jakarta- Ditengah masih tingginya ketidakpastian kondisi ekonomi global dan mulai melandainya harga komoditas unggulan Indonesia di pasar Internasional, proyeksi ekonomi Indonesia di tahun 2024 perlu lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang ada.
Demikian disampaikan oleh Dr. Anis Byarwati, Anggota Komisi XI Fraksi PKS dan Ketua Bidang Ekuin DPP PKS di Komplek DPR/MPR RI, merespon penyampaian KEM PPKF dan RAPBN 2024 oleh Menteri Keuangan, Jum’at 19 Mei 2023, dalam Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta.
Dalam Pidato Menteri Keuangan tersebut, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024, dimana pertumbuhan ekonomi diusulkan dalam rentang 5,3% hingga 5,7%. Legislator perempuan dari FPKS tersebut menginngatkan pertumbuhan ekonomi nasional selama ini masih ditopang oleh hasil ekspor terhadap _windfall_ harga komoditas unggulan yang tinggi.
Baca Lainnya :
- Disambut Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Muzafar, Komisi I DPR RI Tegaskan Komitmen Dukung Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit.
- Titiek Soeharto Dorong Pemerintah Serap Telur Peternak dan Atasi Kelangkaan Jagung
- Perpres Ojol Baru Atur Kemitraan, Tarif hingga Perlindungan Sosial Pengemudi
- Jamaah Haji 2027 Dapat Subsidi Rp 3 Juta, Pelunasan Jadi Rp 23,24 Juta
- Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI Kawal Percepatan Penurunan Stunting di Desa Slorok, Garum.
“Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 sangat optimis.
Namun pemerintah perlu lebih realistis, berkaca pada pertumbuhan ekonomi Triwulan-I 2023, dimana harga komoditas unggulan kita mulai menurun, kelapa sawit, batu bara, minyak mentah dan gas alam, yang berdampak pada ekspor komoditas dan neraca perdagangan yang mengalami penurunan secara _quarterly_ (q-to-q).
Dibandingkan Q4-2022, ekonomi Indonesia pada Q1- 2023 terkontraksi sebesar 0,92% (q-to-q), walaupun masih tumbuh sebesar 5,03% (y-on-y)”, jelas Anis.
Pemerintah sangat optimis pertumbuhan ekonomi terus di atas 5% dalam enam kuartal berturut-turut. Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Anggota Komisi XI juga menyampaikan trend pemulihan ekonomi global masih menghadapi sejumlah tantangan.
“PMI Manufaktur Global kembali terkontraksi di akhir Triwulan I 2023. Aktivitas manufaktur di hampir 60 persen negara G-20 dan ASEAN-6 juga masih mengalami kontraktif, pada angka 27,3 persen. Bahkan beberapa lembaga internasional seperti IMF dan World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi global stagnan pada angka 2,7 hingga 3,0%. Sedangkan untuk perekonomian Indonesia tahun 2024, diprediksi berkisar antara 4,8% hingga 5,1%”, papar Anis.
Pembahasan KEM-PPKF dan RAPBN 2024 merupakan Pembicaraan Pendahuluan dalam merancang APBN 2024. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu fokus dan memiliki skala prioritas dalam merancang kebijakan APBN 2024 ditengah kondisi global yang masih tidak menentu serta kondisi dalam negeri sendiri yang memasuki periode transisi kekuasaan menuju Pemerintahan baru pada tahun 2024 nanti.
"APBN 2024 harus mampu menjawab tantangan yang tidak ringan, baik dari luar mapun dari dalam negeri sendiri. Menjaga sumber penerimaan dari sektor perpajakan yang mulai membaik dan perlu terus ditingkatkan, serta memastikan _spending better_ terlaksana dengan efektif dan konsisten. Selain itu, janji Pemerintah untuk menuntaskan stunting dan kemiskinan ekstrem akan terus kami kawal", ungkap Anis.
Tahun 2024 Indonesia sedang memasuki puncak pelaksanaan demokrasi yaitu Pemilu Legislatif dan Presiden, tentu kita berharap pelaksanaanya dapat berjalan baik dan lancar, agar tingkat kepercayaan publik dan dunia internasional semakin tinggi terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Kita tentunya menginginkan situasi politik Indonesia pada tahun 2024 tetap stabil dan terkendali, hasil Pemilu akan menjadi cerminan bagi kehendak rakyat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik agar fundamental ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih kuat dan kokoh di masa yang akan datang”, tutup Anis.
(ASl/Red/MP)

.jpg)









.jpg)




